Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menginstruksikan jajarannya untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) di Kepatihan, Kamis (29/1/2026), Sultan menegaskan pentingnya strategi creative financing atau pembiayaan kreatif sebagai tameng menghadapi tekanan fiskal yang kian nyata.
Langkah ini diambil mengingat kapasitas anggaran daerah yang terbatas, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat terus meningkat.
Sultan menekankan bahwa inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan agar pelayanan publik tidak lumpuh di tengah ketatnya ikat pinggang anggaran.
Digitalisasi Jadi Kunci Mandiri
Salah satu strategi utama yang diusung adalah percepatan digitalisasi sistem keuangan. Sultan meyakini bahwa dengan sistem yang transparan dan berbasis teknologi, kebocoran anggaran dapat ditekan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dipacu lebih maksimal.
Keberhasilan ini dibuktikan dengan raihan prestasi DIY di tingkat nasional. Melalui program AJI MANDAYA (Aksesibilitas Jaringan Internet untuk Keberdayaan Masyarakat Jogja), DIY dinobatkan sebagai salah satu provinsi terbaik dalam perluasan digitalisasi daerah.
Program ini tidak hanya menyediakan internet gratis, tetapi juga membangun infrastruktur agar masyarakat bisa berinteraksi dengan layanan pemerintah secara lebih efisien.
“Keterbatasan fiskal harus kita atasi secara adaptif dan kolaboratif. Pemanfaatan teknologi adalah cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperluas dampak pembangunan bagi warga,” ujar Sultan.
Pertumbuhan Ekonomi DIY di Atas Nasional
Di tengah bayang-bayang krisis, ekonomi DIY justru menunjukkan performa yang tangguh. Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, melaporkan bahwa pada triwulan III 2025, ekonomi Jogja tumbuh sebesar 5,40 persen (yoy).
Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di Pulau Jawa maupun nasional.
Meski demikian, Danang mengakui adanya tantangan berupa penurunan dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, konsep creative financing diposisikan sebagai sumber dana alternatif.
Strategi ini mencakup optimalisasi aset-aset milik daerah yang selama ini belum produktif, penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga kerja sama ekstensifikasi pajak tanpa harus menaikkan beban pajak kepada rakyat kecil.
“Kami mencari jalan keluar agar pembangunan tetap jalan, infrastruktur tetap diperbaiki, namun tanpa menambah beban pajak atau retribusi baru bagi masyarakat. Diversifikasi sumber biaya adalah mitigasi risiko kami,” jelas Danang.
Hingga akhir 2025, realisasi fisik pembangunan di DIY mencapai angka hampir sempurna, yakni 99,38 persen. Dengan inflasi yang terjaga di level 3,11 persen, Pemda DIY optimistis bahwa strategi kemandirian ekonomi ini akan menjaga stabilitas wilayah Yogyakarta sepanjang tahun 2026, meski situasi ekonomi global masih penuh ketidakpastian.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Working Poor dalam Bayang-Bayang UMP DIY 2026 dan Biaya Hidup yang Semakin Tinggi
