Narasi Jogja sebagai kota dengan biaya hidup murah kini menghadapi tantangan serius. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tampak gemilang, Pemda DIY didorong untuk melakukan penataan ulang besar-besaran terhadap arah pembangunan agar lebih inklusif.
Desakan ini muncul seiring dengan data terbaru yang menempatkan Jogja sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi kedua di Indonesia, sebuah fakta yang mengoyak citra “murah” yang selama ini melekat.
Riset terbaru menunjukkan bahwa inflasi dan kenaikan harga komoditas pokok di DIY tidak lagi sebanding dengan rata-rata pendapatan masyarakatnya.
Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi yang nyata, terutama bagi warga kelas menengah ke bawah yang terjepit di antara pertumbuhan makro dan realitas pasar.
Ancaman Ketimpangan dan Biaya Hidup di Jogja
Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dessy Rachmawatie, menyoroti bahwa kenaikan biaya hidup yang signifikan ini menjadi paradoks bagi Jogja. Meskipun pembangunan infrastruktur terus dipacu, kesejahteraan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Predikat sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi kedua menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara suplai kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat lokal.
Tekanan ekonomi ini diperparah dengan tingginya ketimpangan wilayah. Sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung memang mendatangkan uang, tapi seringkali “kue” ekonomi tersebut hanya berputar di kalangan pengusaha besar.
“Sementara warga lokal harus berhadapan dengan kenaikan harga tanah dan jasa yang melangit,” ungkapnya, sebagaiaman Mojok kutip dari laman resmi UMY, Jumat (30/1/2026).
Perlunya Arah Pembangunan Inklusif
Menanggapi fenomena tersebut, arah pembangunan di Jogja dinilai perlu bergeser dari sekadar “mengejar angka” menjadi “merangkul warga”. Pembangunan inklusif harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak meninggalkan mereka yang berada di pinggiran.
Dessy menekankan bahwa pemerintah daerah harus melakukan intervensi kebijakan yang lebih progresif.
Hal ini mencakup pengendalian harga kebutuhan pokok, penyediaan hunian terjangkau bagi warga lokal agar tidak tersisih dari tanahnya sendiri, hingga penciptaan lapangan kerja yang memiliki upah layak di atas rata-rata kenaikan biaya hidup.
Revitalisasi Sektor Informal dan UMKM
Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat ekosistem UMKM melalui digitalisasi dan akses modal yang lebih adil.
Jika pembangunan ekonomi hanya berfokus pada investasi padat modal tanpa melibatkan sektor informal, maka jurang kemiskinan di DIY diprediksi akan semakin melebar.
“Jogja tidak boleh hanya menjadi indah bagi wisatawan, tapi harus tetap ramah bagi penduduk aslinya. Penataan ulang arah ekonomi ini adalah kunci agar predikat ‘Istimewa’ tidak hanya sekadar slogan di atas kertas,” kata Dessy.
Penataan ulang ini diharapkan mampu menyinkronkan potensi wilayah selatan dengan pusat kota, sehingga beban ekonomi tidak menumpuk di satu titik yang memicu ledakan harga.
Tanpa langkah konkret, tegas dia, tekanan ekonomi ini dikhawatirkan akan menggerus identitas sosial Yogyakarta sebagai kota yang inklusif bagi semua kalangan.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza