MOJOK.CO – Lulusan S2 sulit cari kerja, dan saya baru menyadari bahwa gelar magister bisa membawa seseorang ke penghasilan di atas UMR bulan ini lalu kembali menganggur bulan depan.
Dua bulan terakhir, penghasilan saya sebagai lulusan S2 berada di atas UMR. Bulan-bulan sebelumnya, saya hanya mendapat ratusan ribu rupiah. Bulan depan, saya bahkan belum tahu akan bekerja di proyek apa.
Di tengah ketidakpastian itulah, cangkeman tetangga yang sering ditujukan kepada lulusan magister kembali terngiang: “Lulus S2 mau jadi apa?”
Pertanyaan klasik tersebut barangkali sudah ada sejak sebelum pandemi. Namun, dalam kondisi ekonomi hari ini, pertanyaan itu terasa semakin relevan. Melanjutkan pendidikan hingga jenjang magister ternyata tidak otomatis membuat seseorang lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
Lulusan S2 cari kerja, jalan yang memang tidak mudah
Saya tahu, sejak zaman jebot mencari pekerjaan memang susah. Namun, menjadi lulusan S2 menghadirkan persoalan yang agak berbeda. Ada perusahaan yang menganggap gelar magister membuat pelamar terlalu berkualifikasi.
Ada pula anggapan bahwa lulusan S2 kebanyakan teori dan menuntut gaji tinggi. Sementara itu, jumlah lowongan yang secara khusus membutuhkan lulusan magister tidak terlalu banyak.
Sebuah laporan LPEM FEB UI pada 2025 menyebutkan bahwa lebih dari 6.000 lulusan pascasarjana, baik S2 maupun S3, masuk dalam kelompok penganggur dan orang yang putus asa mencari pekerjaan.
Angka tersebut menunjukkan adanya jarak antara meningkatnya jumlah masyarakat berpendidikan tinggi dan ketersediaan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.
Salah satu pekerjaan yang kerap dianggap paling masuk akal bagi lulusan S2 adalah menjadi dosen. Sayangnya, jalannya juga tidak mudah.
Dari sejumlah lowongan dosen yang saya temui, khususnya di kawasan Surabaya Raya, beberapa kampus lebih mengutamakan lulusan S3 atau kandidat yang sedang menempuh pendidikan doktoral.
“Sampean sudah S3, Mas?”
Pertanyaan itu berkali-kali saya terima. Seolah-olah biaya kuliah S3 setara harga pentol di depan pom bensin. Memang ada beasiswa, tetapi mendaftar beasiswa pun membutuhkan persiapan, waktu, dan tidak jarang modal awal.
Persoalan saya bertambah karena berasal dari disiplin ilmu yang lowongannya tidak terlalu banyak: Sosiologi. Lowongan dosen Sosiologi jarang dibuka.
Boro-boro dosen, di luar kampus pun, tidak banyak perusahaan yang secara terang-terangan mencantumkan lulusan Sosiologi sebagai kualifikasi yang mereka cari. Kalau dari survei ZipRecruiter pada 1.500 lulusan universitas yang tengah mencari pekerjaan, Sosiologi menempati urutan kedua dengan persentase 72% sebagai jurusan yang paling disesali, karena susahnya mencari pekerjaan.
Bak jatuh tertimpa tangga, saya bukan hanya mengambil Sosiologi saat S1, melainkan juga melanjutkan S2 di jurusan yang sama. Kurang konsisten apa coba?
Menjadi prekariat setelah jadi lulusan S2
Akhirnya, saya dan sejumlah kawan sesama lulusan magister bekerja dari satu proyek ke proyek lainnya. Kami menjadi bagian dari kelompok yang bisa disebut sebagai prekariat terdidik.
Ada yang membuka jasa pendampingan tugas akhir, mulai dari skripsi hingga disertasi. Ada yang memberikan bimbingan teori sesuai bidang keilmuannya. Ada pula yang terlibat dalam proyek penelitian dan pemberdayaan bersama organisasi nonpemerintah maupun instansi pemerintah.
Sebagian lainnya mengajar secara daring atau mengambil berbagai pekerjaan lepas yang masih berhubungan dengan kemampuan akademiknya.
Saya sendiri sedang mengerjakan proyek pemerintah dengan kontrak selama dua bulan. Bersamaan dengan itu, saya mengajar secara daring untuk mahasiswa yang rata-rata sudah bekerja.
Sebagian besar pekerjaan tersebut saya lakukan dari rumah. Saya hanya turun ke lapangan satu atau dua kali dalam seminggu.
Karena lebih banyak berada di rumah, tidak jarang tetangga mengira saya memelihara pesugihan. Setiap hari kelihatannya hanya duduk di depan laptop, tetapi sesekali ponsel berbunyi klunting karena ada uang masuk.
Padahal, bunyi klunting itu tidak datang setiap bulan.
Bekerja secara jarak jauh dan memiliki waktu fleksibel sebenarnya tidak otomatis menjadikan seseorang prekariat. Persoalannya bukan terletak pada tempat dan jam kerjanya, melainkan pada ketidakpastian yang menyertainya.
Kami tidak memiliki kontrak kerja jangka panjang, pendapatan tetap, perlindungan sosial yang memadai, ataupun jenjang karier yang jelas. Setelah satu proyek selesai, kami harus kembali mencari proyek berikutnya. Kalau tidak mendapatkannya, tidak ada gaji yang masuk.
Kerja proyek bukan jalan keluar
Menjadi pekerja proyek memang terlihat seperti angin segar di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Dalam satu proyek, pendapatan yang diperoleh bahkan bisa lebih tinggi daripada UMR.
Namun, jumlah besar tersebut belum tentu datang setiap bulan. Mendapat satu proyek dengan bayaran lumayan dalam setahun saja terkadang sudah patut disyukuri.
Ekonom Inggris Guy Standing menggunakan istilah prekariat untuk menjelaskan kelompok pekerja yang hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak hanya menghadapi pekerjaan dan pendapatan yang tidak stabil, tetapi juga kesulitan membangun identitas profesional serta merencanakan masa depan.
Begitulah yang saya alami sebagai lulusan S2.
Selama dua bulan ini, saya mengerjakan proyek pemerintah dengan penghasilan di atas UMR. Namun, pada bulan-bulan sebelumnya, penghasilan saya hanya ratusan ribu rupiah. Itu pun kalau ada pekerjaan. Setelah kontrak ini selesai, saya belum mengetahui proyek apa yang akan datang.
Hari ini saya bisa terlihat sebagai pekerja profesional. Bulan depan, status saya bisa kembali menjadi penganggur terdidik.
Hidup sebagai prekariat lulusan S2 mirip mencari pesugihan di Gunung Kawi. Kalau sedang bejo, penghasilan bisa lumayan. Kalau tidak, sehari-hari hanya bisa mencari uang receh yang mungkin terselip di saku celana.
Pengalaman ini membuat saya sadar bahwa pendidikan tinggi tidak selalu berkorelasi dengan besarnya pendapatan, apalagi kepastian hidup. Gelar bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang, tetapi tidak otomatis menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai.
Aneh, lulusan S2 luput sering dinggap kelompok yang sudah sejahtera
Anehnya, lulusan S2 sering dianggap sebagai kelompok yang sudah sejahtera dan mampu mengurus dirinya sendiri. Gelar magister seolah-olah menjadi bukti bahwa pemiliknya telah memiliki pekerjaan bagus, penghasilan besar, dan hidup yang mapan.
Kenyataannya, banyak lulusan S2 hidup dengan pekerjaan tidak tetap dan penghasilan yang naik-turun. Namun, persoalan mereka nyaris tidak terlihat dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Pengemudi ojek online, misalnya, juga menghadapi ciri-ciri pekerjaan prekariat. Mereka memiliki waktu kerja yang fleksibel, tetapi pendapatannya tidak menentu. Mereka tidak selalu tahu berapa uang yang akan dibawa pulang besok dan bagaimana jenjang kariernya pada masa depan.
Lulusan S2 yang bekerja dari satu proyek ke proyek lain menghadapi ketidakpastian serupa, meskipun bentuk pekerjaannya berbeda. Mereka tidak tahu apakah bulan depan masih memiliki pendapatan.
Mereka juga sulit merencanakan karier, membeli rumah, menikah, atau sekadar memastikan tagihan dapat dibayar tepat waktu.
Namun, kelompok ini hampir tidak pernah dibicarakan.
Negara mendorong untuk warganya menempuh pendidikan setinggi mungkin, tapi…
Program MagangHub, misalnya, diperkenalkan sebagai salah satu jalan bagi lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pengalaman kerja. Akan tetapi, program tersebut masih menyasar lulusan jenjang tertentu dan belum memberikan ruang yang jelas bagi lulusan S2.
Di kolom komentar akun instansi pemerintah maupun BUMN yang membuka kesempatan magang, pertanyaan serupa kerap muncul.
“Apakah lulusan S2 boleh mendaftar?”
Jawabannya hampir selalu sama: program tersebut belum dibuka untuk jenjang S2.
Padahal, banyak posisi di lembaga pemerintah, lembaga penelitian, kementerian, maupun BUMN yang dapat diisi lulusan magister. Mereka bisa dilibatkan dalam penelitian, pengolahan data, evaluasi program, penyusunan kebijakan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Persoalannya bukan karena semua lulusan S2 cari kerja harus mendapat pekerjaan khusus atau perlakuan istimewa. Negara juga tidak berkewajiban menjadikan seluruh lulusan magister sebagai dosen, peneliti, atau pegawai pemerintah.
Namun, negara semestinya mampu membaca perubahan pasar kerja. Semakin banyak orang menempuh pendidikan tinggi, tetapi semakin banyak pula pekerjaan yang diberikan melalui kontrak pendek, proyek sementara, dan hubungan kerja tanpa perlindungan memadai.
Masalahnya bukan sekadar lulusan S2 terlalu gengsi memilih pekerjaan. Bukan pula karena mereka hanya pandai berteori.
Persoalan yang lebih mendasar adalah negara terus mendorong masyarakat menempuh pendidikan setinggi mungkin tanpa menyiapkan pasar kerja yang mampu menyerap pengetahuan dan keterampilan mereka.
Akhirnya, gelar bertambah, tetapi kepastian hidup tetap harus dicari dari satu proyek ke proyek berikutnya.
Sementara itu, pertanyaan tetangga tadi belum juga bisa saya jawab dengan mantap.
“Lulus S2 mau jadi apa?”
Untuk saat ini, mungkin jawaban paling jujurnya adalah: menjadi apa saja yang proyeknya tersedia.
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA: Saya dan Istri Sama-sama Lulusan S2, tapi Sama-sama Tak Punya Pekerjaan Tetap
