MOJOK.CO – Sisi gelap AI membuat beban kerja yang setara dengan 300 juta pekerja purnawaktu di seluruh dunia akan tergantikan.
Kecerdasan Buatan (AI) bukan lagi cerita fiksi ilmiah. AI telah menjadi bagian dari realitas sehari-hari. Teknologi ini mulai diadopsi ke berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga seni sebagai fondasi inovasi. Disrupsi digital ini menandai babak baru peradaban manusia yang semakin bergantung pada mesin AI.
Cikal bakal AI dimulai sejak tahun 1956 di Dartmouth College, ketika sekelompok ilmuwan meyakini bahwa kecerdasan bisa disematkan ke dalam komputer. Setelah melewati fase stagnan selama bertahun-tahun, teknologi ini bangkit kembali pada dekade 2010-an. Kebangkitan ini didorong oleh meledaknya kapasitas komputasi dan ketersediaan big data secara global. Berbagai riset dan penelitian untuk menyempurnakan AI mendapatkan titik terangnya.
Kini euforia penggunaan AI di berbagai sektor melaju pesat dan seolah tak terbendung lagi. Riset mengenai Large Language Model (LLM) menunjukkan lompatan kecerdasan yang melampaui batas multidisiplin ilmu. Dampaknya, berbagai profesi yang sebelumnya dianggap hanya bisa dilakukan oleh manusia perlahan-lahan mulai digantikan oleh AI.
Lompatan AI saat ini
Kemampuan AI yang bisa belajar secara mandiri dengan algoritma tertentu, membuat performanya semakin hari semakin menjanjikan. AI mampu memberikan kemampuan kepada mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Dari sekadar membuat konsep, memecahkan masalah, melakukan prediksi, hingga mengambil keputusan tertentu.
Bila membandingkan AI saat ini dengan tiga tahun silam, lompatan multimodalitasnya sungguh revolusioner. Agen AI sekarang tidak hanya terbatas pada membuat artikel dan merekayasa ilustrasi/foto. Kemampuannya sudah sampai pada menghasilkan video beresolusi tinggi, menggubah musik dengan prompt sederhana, hingga menjadi asisten personal yang bisa menjalankan berbagai perintah.
Selain itu, para pengguna yang tidak punya latar belakang IT sekalipun bisa dengan mudahnya membangun aplikasi melalui tren vibe coding. Istilah yang digunakan untuk menyebut aktivitas coding dengan hanya bermodalkan instruksi bahasa alami kepada agen AI.
Para pemenang event Claude Code Hackathon yang diselenggarakan perusahaan AI Anthropic baru-baru ini justru dimenangkan oleh para inovator yang punya latar belakang non-IT. Termasuk diantaranya adalah pengacara, musisi, pekerja infrastruktur jalan, juga dokter spesialis. Mereka terbukti bisa mengembangkan prototipe produk teknologi dan memberi solusi rekayasa perangkat lunak berbasis AI yang inovatif.
Manfaat AI tersebut terasa sangat nyata dalam mempermudah berbagai aspek. Semisal dalam dunia medis, AI terbukti membantu mendiagnosis penyakit secara dini dan akurat. Di sektor industri, otomatisasi AI mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses produksi dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Perusahaan-perusahaan populer yang bergerak di bidang AI seperti Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT), dan Anthropic (Claude) terus memperbarui LLM setiap waktu. Tujuannya tidak lain untuk menghasilkan kualitas olahan AI yang memanjakan penggunanya: cepat, akurat, sekaligus murah.
Sisi gelap AI
Di balik sisi baiknya, AI menyimpan sisi gelap yang mengancam isu ketenagakerjaan. Laporan Goldman Sachs memprediksi 300 juta pekerjaan purnawaktu di seluruh dunia terancam digantikan oleh AI. Otomatisasi berskala besar ini berisiko memicu gelombang pengangguran massal jika tidak diantisipasi.
Masalah serius lainnya adalah praktik pelanggaran hak cipta masif oleh perusahaan raksasa pengembang AI. Jutaan karya tulisan, seni, multimedia, dan data pribadi pengguna terindikasi dijadikan data pelatihan tanpa persetujuan (consent) pemilik aslinya. Praktik eksploitatif ini secara terang-terangan mengerdilkan hak kekayaan intelektual kreator demi melatih algoritma untuk tujuan komersial.
Lebih jauh lagi, AI berpotensi menjadi senjata penyebaran misinformasi massal berupa deepfake yang manipulatif. Ketergantungan buta pada AI juga dikhawatirkan menggerus nalar kritis dan “membodohi” penggunanya. Interaksi yang digantikan oleh AI perlahan menciptakan masyarakat nirempati yang terasing dari nilai-nilai kemanusiaan.
Bahaya ini disadari betul oleh para perintis teknologi AI yang akhirnya mulai angkat bicara. Sosok Geoffrey Hinton, yang dijuluki sebagai “The Godfather of AI”, memilih mundur dari posisinya di Google karena punya kekhawatiran. Ia memperingatkan bahwa tanpa regulasi, kecerdasan buatan sangat mudah dieksploitasi oleh aktor-aktor jahat.
Realitas ini memicu munculnya para whistleblower dari dalam industri kecerdasan buatan itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh kolektif “Right to Warn” yang digagas oleh eks karyawan OpenAI. Mereka mengungkap praktik kelam di balik layar perusahaan teknologi raksasa (big tech). Mereka menjadi saksi bahwa perusahaan sering mengorbankan etika dan keselamatan publik demi mengejar dominasi pasar.
Eksploitasi Big Tech ini ternyata tidak hanya menyasar data pengguna, tetapi juga sumber daya alam. Pelatihan (training) model AI berskala besar membutuhkan konsumsi energi dan air yang luar biasa besar untuk mendinginkan data center. Jejak karbon industri ini berisiko memperparah krisis iklim global secara diam-diam.
Selain krisis ekologis, AI juga mewariskan bias sosiokultural manusia yang sangat berbahaya. Karena dilatih dari data historis yang tidak sempurna, algoritma kerap mereplikasi diskriminasi rasial dan gender. Keputusan otomatis mesin AI dalam memahami aspek hukum justru dapat melanggengkan ketidakadilan sistemik.
Narasi penyeragaman etika yang digaungkan perusahaan teknologi Barat juga memunculkan hegemoni baru. Standar moral AI sekarang sangat didominasi oleh perspektif negara maju, yang berisiko menggerus nilai-nilai budaya lokal. Bentuk baru imperialisme digital ini secara halus telah menjajah cara pandang dan kearifan negara-negara berkembang.
Sudah saatnya bersikap lebih kritis
Dalam menghadapi disrupsi ini, para inovator dan pengembang AI di Indonesia tidak boleh hanya terjebak sebagai pengguna pasif. Sudah saatnya kita perlu bersikap lebih kritis terhadap dampak buruk AI yang beroperasi tanpa kendali etis dan moral. Kewaspadaan harus difokuskan pada implikasi sosiokultural yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Terlebih Indonesia sedang dalam proses menuju generasi Indonesia emas 2045.
Untuk merespons urgensi tersebut, pemerintah melalui jajaran kementerian terkait perlu berkomitmen untuk memperkuat kedaulatan digital nasional sebelum terlambat. Roadmap dan gagasan masyarakat informasi yang mulai terbiasa dengan AI perlu mendapat perhatian lebih serius dan berkelanjutan.
Meski harus diakui bahwa langkah ini menghadapi tantangan struktural yang berat ketika birokrasi dituntut untuk terus mengawal laju inovasi Big Tech. Komitmen politik saja tidak cukup tanpa kemandirian infrastruktur teknologi yang terbebas dari jerat asing.
Pada akhirnya, pemerintah harus segera mengambil langkah proaktif. Rencananya tahun 2026 ini, pemerintah akan merilis dua Perpres terkait kecerdasan artifisial. Kedua Perpres tersebut diusulkan oleh Komdigi.
Pertama adalah Rancangan Perpres tentang Etika Kecerdasan Buatan. Isinya mencakup mencakup nilai dan manfaat penerapan etika AI, serta langkah-langkah perlindungan terkait penggunaan AI.
Kedua, Rancangan Perpres tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional Tahun 2026-2030. Materi pokok di dalam Perpres tersebut adalah pembangunan ekosistem sistem kecerdasan artifisial untuk mendukung program prioritas presiden.
Patut kita tunggu implementasi dari kedua Perpres tersebut. Ketegasan regulasi menjadi benteng terakhir pelindung warga negara atas eksploitasi teknologi dan sisi gelap AI.
Penulis: Aditya Rizki
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Menjadi Guru SD di Era ‘Skibidi Toilet’: Pertarungan Sengit Melawan Algoritma yang Tak Mungkin Saya Menangkan dan kisah seru lainnya di rubrik ESAI.
