MOJOK.CO – Sound horeg mulai masuk ke arena politik. Di balik klaim sebagai hiburan rakyat, ada warga lain yang menanggung kebisingan dan dampaknya.
Selama ini, para pelaku sound horeg kerap membela pertunjukan mereka dengan menyebutnya sebagai hiburan rakyat. Namun, ketika sejumlah pengusahanya menemui Joko Widodo dan menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029, pertanyaannya berubah: rakyat yang mereka wakili sebenarnya rakyat yang mana?
Pada 11 Agustus 2026, sejumlah pengusaha sound horeg dari Jawa Timur dan Jawa Tengah mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Bersama relawan Gibran Penerus Jokowi (GPJ), mereka datang untuk bersilaturahmi, meminta arahan, sekaligus menyatakan dukungan kepada Gibran dalam Pilpres 2029.
Kontestasi politik itu memang masih tiga tahun lagi, tetapi suara politik dari sound horeg sudah mulai terdengar. Pertemuan tersebut memperlihatkan bagaimana sebagian pelaku usaha sound horeg mulai membawa jaringan, kerumunan, dan identitas budayanya ke arena politik.
Tentu, pertemuan sejumlah pengusaha dengan Jokowi tidak dapat dianggap mewakili seluruh pemilik sound, operator, teknisi, pengemudi, penggemar, maupun masyarakat yang menikmati pertunjukan tersebut. Sound horeg bukan organisasi dengan satu kepengurusan dan pilihan politik.
Namun, peristiwa itu menunjukkan bahwa sebagian jaringan di sekitarnya mulai menyadari bahwa kerumunan budaya dapat diubah menjadi posisi tawar politik.
Sound horeg bukan barang baru dalam politik
Perjumpaan sound horeg dengan politik sebenarnya bukan hal baru dan tidak terbatas pada satu pasangan calon. Dalam Pilkada 2024, sound horeg hadir dalam kampanye sejumlah kandidat di berbagai daerah di Jawa Timur.
Di Banyuwangi, kampanye pasangan Ali Makki Zaini–Ali Ruchi menghadirkan sebelas penyedia jasa sound. Di Lumajang, beberapa sound horeg lokal memeriahkan kampanye pasangan Indah Amperawati–Yudha Adji Kusuma.
Sementara di Pasuruan, pendukung dua pasangan calon sama-sama menggunakan sound horeg dalam rangkaian kampanye.
Sound horeg dari Jawa Timur juga meramaikan pesta rakyat pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024. Rangkaian peristiwa tersebut tidak menunjukkan bahwa para pelakunya memiliki satu afiliasi politik.
Sebaliknya, kehadirannya dalam berbagai kegiatan politik memperlihatkan kelenturan jaringan ini dalam mengekspresikan dukungan kepada kandidat yang berbeda.
Meski begitu, sound horeg membawa modal yang disukai politik: kendaraan, jaringan lintas daerah, kerumunan, tontonan, dan video yang mudah beredar di media sosial. Satu truk sound tidak hanya menghasilkan dentuman, tetapi juga menciptakan citra dukungan yang dapat disebarkan berkali-kali di internet.
Di balik tumpukan pengeras suara itu terdapat pemilik usaha, operator, teknisi, pengemudi, komunitas penggemar, pembuat konten, hingga pedagang kecil. Karena itu, sound horeg tidak lagi sekadar urusan selera bermusik.
Fenomena ini telah mempertemukan budaya populer, ekonomi lokal, ruang publik, regulasi, dan ekspresi politik.
Rakyat yang mana?
Bagi pendukungnya, sound horeg merupakan hiburan yang tumbuh dari bawah. Ia hadir dalam hajatan, karnaval desa, arak-arakan, dan berbagai perayaan yang dekat dengan kehidupan warga.
Di sekitarnya juga bergerak mata rantai ekonomi yang tidak pendek. Keramaian selama beberapa jam dapat berarti penghasilan bagi banyak orang.
Itulah sebabnya pembatasan terhadap sound horeg kerap dipandang sebagai ancaman terhadap penghidupan sekaligus ekspresi budaya. Sebutan “hiburan rakyat” kemudian tidak hanya menjelaskan asal-usul pertunjukan, tetapi juga menjadi pembelaan moral. Karena berasal dari rakyat dan menghidupi rakyat, sound horeg dianggap layak memperoleh ruang.
Masalahnya, label budaya rakyat tidak otomatis membebaskan suatu praktik dari kritik. Sound horeg menggunakan jalan, melintasi permukiman, menghasilkan kebisingan, dan dalam kondisi tertentu dapat mengganggu kesehatan serta keselamatan. Kebebasan satu kelompok akhirnya bersentuhan dengan hak kelompok lain.
Dalam perdebatan ini, kata “rakyat” sering digunakan seolah-olah menunjuk kelompok yang seragam. Padahal, rakyat yang menikmati pertunjukan dan rakyat yang menanggung dampaknya dapat berada di jalan yang sama.
Ada pekerja yang memperoleh penghasilan dan warga yang menikmati hiburan. Namun, ada pula bayi yang terbangun, orang sakit yang membutuhkan ketenangan, keluarga yang rumahnya dilewati arak-arakan, serta pengguna jalan yang perjalanannya terhambat. Mereka semua sama-sama rakyat.
Polemik sound horeg dengan demikian bukan sekadar konflik antara rakyat dan negara, melainkan perselisihan kepentingan di antara sesama warga. Satu kelompok menuntut ruang untuk berekspresi dan mencari penghidupan, sedangkan kelompok lain menuntut kesehatan, keselamatan, ketenangan, dan penggunaan ruang publik secara wajar.
Kemampuan kedua kelompok untuk didengar pun tidak selalu setara. Kendaraan, perangkat suara, organisasi, kerumunan, dan konten media sosial memberi komunitas sound horeg daya tampil yang besar. Sebaliknya, warga terdampak cenderung terpencar.
Mereka mungkin hanya mengeluh dari dalam rumah atau memilih diam karena khawatir dicap tidak menyukai hiburan rakyat.
Baca halaman selanjutnya
