MOJOK.CO – PBNU mengajukan izin tambang batu bara karena butuh, meskipun sebenarnya NU mungkin belum tentu. Namun percayalah, PBNU pasti menjalankan prinsip-prinsip syariat dalam mengelola tambang. Jika ada kesalahan ke depan, wajar saja, manusia tempatnya salah dan lupa.
Mari sejenak kembali ke bulan Desember 2021. Saat itu, pada Muktamar Nahdlatul Ulama, Presiden Jokowi berjanji akan bagi-bagi konsesi tambang kepada organisasi keagamaan. Presiden Jokowi berjanji memberikan IUP, berupa tambang batu bara, nikel, maupun tembaga kepada NU, atau sebaiknya kita sepakati saja janji Jokowi kepada PBNU.
NU itu terlalu besar untuk menerima barang remeh macam tambang batu bara. Rasanya pun para pendiri NU juga tidak meniatkan mendirikan jam’iyah ini untuk mengurus tambang.
Para pendiri ingin NU menjadi mercusuar, untuk menjaga nilai-nilai dalam beragama, berbangsa, bernegara, termasuk perdamaian dunia. Begitu kan yang terejawantahkan pada lambangnya.
Bukan Presiden Jokowi namanya kalau tidak menepati janji. Presiden kecintaan umat ini merealisasikan janjinya dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024 pada 30 Mei 2024. PP ini mengatur organisasi massa atau organisasi keagamaan berkesempatan untuk memiliki WIUPK.
Banyak yang menduga kalau pemberian izin tambang batu bara kepada PBNU berhubungan dengan Pilpres 2024. Tantu saja dugaan itu keliru. PBNU itu berintegritas, mereka tidak akan menjual NU demi kepentingan politik. Salah besar itu. Jika Anda berpikir seperti itu maka segera melaksanakan pertobatan yang serius.
PBNU cerdas, bernas, dan trengginas menangkap tambang batu bara
Setiap ormas tentu wajar jika berbeda-beda sikapnya terhadap karpet merah yang diberikan Presiden Jokowi. Hal itu wajar. Lumrah. Dan tidak perlu diperdebatkan.
Bahwa kemudian PBNU menjadi terdepan dan pertama yang meminta izin tambang batu bara dari pemerintah, itu bukan kesalahan, melainkan kecerdasan dan sikap tanggap atas peluang yang hadir di depan mata. Jangan sampai peluang menjadi mubazir, karena seseorang yang suka mubazir itu jadi kawannya setan.
Banyak media yang menjadikan dhawuh Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf yang memantik sentimen negatif netizen. Misalnya “PBNU Sudah Ajukan Izin Kelola Tambang: Wong Kami Butuh”. Kata “butuh” di sini dijelaskan oleh Gus Yahya bahwa PBNU membutuhkan dana untuk membiayai operasional berbagai program dan infrastruktur Nahdlatul Ulama.
“Pertama-tama saya katakan, NU ini butuh, apapun yang halal, yang bisa menjadi sumber pendapatan untuk membiayai organisasi,” kata Gus Yahya seperti dikutip Tempo. Jika kalimat ini dipandang dengan negatif, akan memunculkan kebencian dan mungkin, mohon maaf, meminjam bahasa orang-orang Rembang, kok terkesan gragas.
Baca halaman selanjutnya: Soal tambang baru bara, nggak mungkin PBNU nggak mikirin umat.
Bentuk tanggung jawab pemimpin
Padahal jika melihatnya dengan kaca mata positif, dhawuh ini adalah bentuk tanggung jawab pemimpin yang memikirkan masyarakatnya. Meski ya sebenarnya Nahdliyin di akar rumput itu militan sangat untuk memberikan segala yang mereka punya kepada NU.
Karena orang-orang NU di kampung itu memegang teguh dhawuh KH. Ridlwan Abdullah, “Jangan takut tidak makan kalau mengurus NU. Yakinlah! Kalau sampai tidak makan, datangi aku jika masih hidup. Tapi kalau aku sudah mati maka tagihlah ke batu nisanku.”
Sistem gotong royong adalah ciri khas NU. Lihat saja di kampung-kampung, di ranting-ranting. Kalau ada hajat besar, orang-orang NU siap sedia dan bahagia memasak berkat dan patungan.
Bukan lantas obral proposal di sana sini, demi nguri-nguri ajaran mulia para pendiri NU. Yang mereka butuhkan adalah mengurus NU tanpa peduli mereka akan diurus PBNU atau tidak.
Namun, langkah menerima tawaran Presiden Jokowi perihal tambang batu bara tentu menjadi keputusan yang progresif revolusioner. PBNU harus mandiri, supaya tidak ada lagi anasir-anasir kalau PBNU bisa disetir elite-elite politik.
Termasuk pendapat keliru Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ibu Siti Nurbaya. Beliau mengatakan lebih baik ormas itu menjalankan bisnis secara profesional daripada setiap hari mengajukan proposal. Ini tidak benar, proposal yang diajukan ormas adalah ikhtiar untuk menyelamatkan dana supaya diserap oleh organisasi yang tepat, bukan dikantongi garong-garong yang berkeliaran bebas.
Percayalah, PBNU tidak akan merusak lingkungan
Mei 2015, PBNU mengeluarkan putusan bahtsul masail. Isinya, mengharamkan terhadap eksploitasi berlebihan kekayaan alam sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar ketimbang maslahat-nya. Hukum haram ini terletak bukan pada sisi legalitasnya, tetapi pada dampak yang ditimbulkan.
Putusan bahtsul masail ini berangkat dari keprihatinan para kiai. Mereka prihatin melihat kerusakan alam luar biasa. Apalagi dibarengi dengan pencemaran lingkungan. Misalnya seperti lubang-lubang raksasa di Kepulauan Riau, Papua, Kalimantan, Aceh, dan Sidoarjo akibat eksploitasi alam berlebihan.
Jika PBNU memegang tambang batu bara, tentu kita tidak perlu mengkhawatirkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan. PBNU pasti tidak akan menambah jumlah konflik agraria struktural, yang pada 2023 menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terjadi 32 konflik yang berdampak terhadap 48.622 keluarga di 57 desa.
Hal tersebut juga sudah ditegaskan Gus Yahya jika PBNU tidak mau disodori konsesi tambang yang merugikan warga. Artinya, akan ada komitmen serius untuk menjaga lingkungan dan menghindari konflik agraria.
Lagian, tidak mungkin PBNU mengeksploitasi alam. Sebaliknya, PBNU akan memanfaatkan alam sebagaimana sesuai ajaran agama. PBNU akan menjadi contoh pengelola tambang yang baik dengan dakwah-dakwah untuk menyadarkan para pemain tambang untuk segera melakukan pertobatan ekologis.
Tudingan PBNU tidak cocok mengelola tambang batu bara itu perlu diluruskan. Seperti yang diungkap Gus Yahya, Bendahara Umum PBNU adalah pengusaha tambang. Tentu Bendum tersebut tentu kompeten dan memiliki jaringan bisnis yang mumpuni.
Saatnya warga nahdliyin berpindah dari mempelajari batu akik, ke batu bara
Seseorang guru dhawuh, “bersiaplah”. Maka sebaik-baiknya yang dapat dilakukan Nahdliyin hari ini adalah mempersiapkan diri menjadi bagian dari pemilik tambang. Nahdliyin harus memulai untuk belajar soal produk-produk pertambangan dan mulailah meninggalkan dunia batu akik.
Sebab, batu akik tak mahal harganya jika tidak ada “isi” atau fafifuwaswewosnya. Sementara itu, hasil tambang akan selalu berharga dan hanya bisa digali dengan besi bukan aji-aji.
Bersiaplah menjadi reseller batu bara, reseller nikel, atau penjual tembaga. Teruslah menjadi tameng dan pembela untuk PBNU, walau sebenarnya NU akan terus baik-baik saja meski tak punya bisnis berupa tambang.
Penulis: Ibil S Widodo
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA PBNU Ciptakan Kegelisahan, Nahdliyin Minta Fokus Pada Pengawasan Kekuasaan dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.