MOJOK.CO – Ditemukannya 74 kilogram emas dan ratusan miliar uang tunai membuat publik kaget. Lebih kaget lagi itu ada hubungannya dengan Sumatra yang sempat gelap gulita beberapa waktu lalu. Kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum menyeruak.
Saya ini orang yang gampang baper sama berita, Lur. Tapi baper kali ini beda. Bukan baper karena mantan nikah, melainkan baper level tinggi: dada sesak, napas naik-turun kayak nonton pertandingan tarkam yang wasitnya mendadak jadi pemain cadangan lawan.
Ceritanya, Rabu malam kemarin, 8 Juli 2026, rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus alias Jampidsus, Febrie Adriansyah, di Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dijaga puluhan prajurit TNI bersenjata lengkap, padahal tidak ada perang lho saat ini.
Di malam yang sama, entah kebetulan entah memang lagi musim, penyidik Polri menggeledah Kafe de’CLAN Signature di Cipete. Belum habis kita mengunyah berita itu, muncul kabar susulan: rumah lain di kawasan Sentul, Bogor, digeledah juga, dan dari balik dinding kayu yang disulap jadi brankas rahasia, ditemukan 74 kilogram emas batangan plus belasan miliar dalam bentuk valuta asing. Total ditaksir mencapai Rp476 miliar. Sudah kayak lagi bongkar gudang film Heist, cuma ini bukan Ocean’s Eleven, ini Ocean’s Kejaksaan.
Yang bikin dada makin sesak, penggeledahan itu konon berkelindan dengan dugaan korupsi tata kelola batu bara PLN, yang disebut-sebut jadi salah satu pemicu “blackout” massal di Sumatera. Jadi bayangkan runutannya begini: rakyat di Sumatra hidup dalam gelap.
Generator warung nasi Padang mati, kulkas meleleh isinya, pedagang UMKM gigit jari karena dagangan enggak bisa dijual, bahkan ada nyawa yang melayang gara-gara pemadaman itu.
Sementara di ujung wilayah yang lain, ditemukan brankas berisi emas segunung dan duit dolar bertumpuk rapi dalam tas mewah. Ironi ini bukan cuma pahit, tapi getir.
Yang paling absurd tentu bagian TNI menjaga rumah. Saya paham betul, TNI sudah kasih klarifikasi bahwa penjagaan itu atas permintaan resmi Kejaksaan Agung, sesuai Perpres yang mengatur perlindungan jaksa.
Oke, secara administratif itu sah. Tapi coba pikir dari sisi rakyat biasa yang cuma nonton dari linimasa: aparat militer yang sedang digembar-gemborkan bakal kejar koruptor sampai ke ujung dunia, kali ini kebagian tugas berjaga di depan rumah yang sedang diduga berkait dengan kasus korupsi jumbo.
Wajar kalau warganet riuh berkomentar sinis, semacam militer yang kelihatan sedang menjaga koruptor, bukan menjaga negara dari koruptor.
Bukan berarti saya menuduh prajurit di lapangan macam-macam, mereka cuma menjalankan perintah. Tapi persepsi publik itu nyata, dan persepsi itulah yang jadi bahan bakar kegelisahan kita bersama.
Keadilan dan antagonisme aparat hukum
Di titik ini saya jadi ingat Ernesto Laclau, yang teorinya soal antagonisme sosial kadang lebih jelas menerangkan situasi ketimbang siaran pers resmi. Bagi Laclau, masyarakat selalu terbelah oleh garis antagonistik: ada “kita” dan ada “mereka”, dan garis itu tak pernah benar-benar bisa didamaikan lewat argumen administratif semata.
Dalam kasus ini, antagonisme itu muncul bukan antara rakyat lawan penjahat biasa, melainkan di dalam tubuh aparat penegak hukum sendiri. Polisi menggeledah, kejaksaan dijaga tentara, militer mengklaim netral, publik menuduh kongkalikong.
Padahal idealnya, kepolisian, kejaksaan, dan militer berdiri dalam satu rantai ekuivalensi yang sama: sama-sama mengabdi pada penegakan hukum dan keadilan. Tapi begitu satu titik dalam rantai itu dicurigai membusuk, seluruh rantai ekuivalensi goyah.
Yang tadinya “penegak hukum” sebagai penanda kosong (empty signifier) yang mempersatukan macam-macam institusi, kini berubah jadi arena rebutan makna: siapa yang benar-benar menegakkan hukum, siapa yang justru jadi tembok penghalangnya. Peristiwa ini menimbulkan persepsi buruk bagi publik terhadap para aparat penegak hukum kita.
Nah, kalau Laclau membantu kita membaca pertarungan makna itu, para pemikir Mazhab Frankfurt Jerman membantu kita membaca kenapa kita, sebagai publik, bisa jadi begitu gampang menormalisasi semua ini. Adorno dan Horkheimer pernah mewanti-wanti soal instrumentalisasi rasio: nalar yang harusnya dipakai untuk membebaskan manusia, malah dipakai untuk mengefisienkan penindasan itu sendiri.
Aparat yang harusnya jadi instrumen keadilan, kalau nalarnya sudah instrumental murni demi kepentingan sendiri, ya jadinya birokrasi kongkalikong yang rapi administrasinya tapi bopeng moralnya.
Herbert Marcuse malah lebih pedas lagi lewat gagasan manusia satu dimensi: masyarakat dibuat puas dengan kenyamanan semu, dibius berita recehan, ditenangkan lewat klarifikasi normatif macam “sudah sesuai prosedur”, sampai lupa untuk benar-benar marah pada substansi masalahnya.
Kita ribut sebentar di media sosial, viral tiga hari, lalu tenggelam lagi oleh berita artis cerai. Walter Benjamin, dalam nada yang lebih muram, mungkin akan bilang ini semacam progres yang sebenarnya reruntuhan yang menumpuk, hanya dibungkus rapi supaya terlihat seperti kemajuan.
Blackout listrik Sumatra dan dampaknya bagi rakyat jelata
Sekarang mari kita zoom out sejenak ke Sumatra. Blackout di sana bukan cuma soal mati lampu semalam lalu nyala lagi paginya.
Dampaknya menghantam sampai 131 juta pelanggan PLN, dan pelaku UMKM kehilangan pendapatan harian yang jumlahnya tak main-main. Di tengah kegelapan itu, ada rumah tangga yang kipas anginnya mati, ada bayi yang butuh alat bantu pernapasan, ada usaha kecil yang barang dagangannya rusak karena kulkas mati berjam-jam.
Sementara, di sisi lain rantai kekuasaan, brankas berisi emas dan dolar ditemukan bersembunyi rapi. Kalau ini bukan antagonisme sosial paling telanjang, saya enggak tahu lagi apa namanya.
Yang paling menyedihkan, ini bukan kejadian sekali dua kali. Sampai awal Juli 2026 saja, sudah ada sembilan kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK baik di Jawa maupun Sumatra. Bayangkan, itu baru yang ketangkap, belum yang licin lolos.
Korupsi di negeri ini sudah senormal antre BBM subsidi: menyebalkan, bikin capek, tapi kita jalani juga karena merasa enggak ada pilihan lain. Efek jera nyaris tak terasa, sebab begitu satu pejabat jatuh, muncul lagi wajah baru dengan modus lama, cuma beda kemasan.
Ada satu hal lagi yang bikin saya makin gregetan, pola pembelaan yang selalu sama setiap kali kasus semacam ini mencuat. Selalu ada jubir yang tampil tenang, mengucapkan kalimat baku “sudah sesuai prosedur”, “tidak terkait isu lain yang berkembang”, seolah kalimat itu adalah mantra yang otomatis membersihkan kecurigaan publik.
Padahal justru di situlah instrumentalisasi rasio ala Adorno-Horkheimer bekerja paling efektif: bukan dengan membungkam kritik secara kasar, melainkan dengan menyediakan jawaban administratif yang secara teknis benar, tapi secara substansial gagal menjawab kegelisahan yang sesungguhnya.
TNI benar bahwa penjagaan itu sesuai Perpres. Tapi benarkah itu cukup untuk menenangkan rakyat yang baru saja kehilangan penerangan, kehilangan pendapatan harian, bahkan kehilangan nyawa keluarganya gara-gara dugaan korupsi yang orangnya sama justru dijaga aparat bersenjata?
Di sinilah rantai ekuivalensi yang saya sebut tadi benar-benar retak: prosedur menang, substansi kalah telak.
Saya bukan sedang menuduh siapa pun bersalah secara hukum, sebab semua yang saya sebut di atas masih berstatus dugaan dan dalam proses penyidikan, saya juga bukan penegak hukum yang berwenang memutus perkara. Yang saya lakukan cuma menyusun kegelisahan jadi kalimat, sebab kadang itulah satu-satunya alat yang tersisa buat rakyat kebanyakan untuk bisa bersuara.
Kalau Laclau benar bahwa politik adalah pertarungan tanpa akhir untuk merebut makna “keadilan” dan “hukum”, maka tugas kita paling tidak adalah terus mempertanyakan siapa yang berhak memegang penanda kosong itu, Jangan sampai ia direbut oleh mereka yang justru menyimpan emas di balik dinding kayu, sementara rakyat di Sumatera meraba-raba gelap mencari lilin.
Bukan hanya Sumatra, Pulau Jawa pun sudah mulai byar-pet listriknya, kalau sudah begitu kita sebagai rakyat jelata lantas berharap pada siapa?
Mungkin ini yang bikin dada sesak sesungguhnya: bukan cuma soal emas dan brankas, tapi soal betapa mudahnya kita semua, termasuk saya sendiri, menganggap semua ini sebagai berita biasa yang akan lewat begitu saja, sampai nanti ada skandal baru yang menggantikannya di trending topik minggu depan.
Penulis: Subkhi Ridho
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Ketika Militer Masuk Sekolah: Mengobati Gejala, Melupakan Akar Masalah dan tulisan menarik lainnya, di Esai Mojok.co.
