MOJOK.CO – Berawal dari pemecatan Terawan, berlanjut dengan perseteruan IDI vs PDSI. Bagi saya, dokter umum, ini kekanak-kanakan.
Sebagai dokter umum, jujur saja, saya terbahak-bahak setelah membaca deklarasi berdirinya organisasi profesi dokter baru bernama PDSI (Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia). Hal ini sebetulnya sudah bisa diramalkan sejak pertikaian antara IDI vs DPR yang nggak imbang itu. Siapa yang meramal? Ya saya sendiri.
Kerennya, PDSI ini juga sudah sah dan diakui negara lewat SK Kemenkumham. Selain itu, PDSI jadi tambah kuat setelah DPR Komisi IX, Pak Saleh Partaonan Daulay ikut berkomentar. Beliau meminta IDI ber-muhasabah diri mengapa sampai ada organisasi tandingan seperti ini.
Dengan sedikit tawa yang lumayan serius, izinkan saya berkomentar sebagai dokter umum ya kakak-kakak pembaca sekalian.
Pertama, tentang semangat PDSI yang menyebutkan bahwa mereka akan mendorong inovasi anak bangsa di bidang kesehatan berwawasan Indonesia untuk dunia seperti yang tertera pada misi ketiga organisasi. Sebagai dokter umum, saya jadi sangat gatal ingin berkomentar.
Sebentar, bukannya kita bakal malah diketawain dunia kalau kelak malah melegalkan tindakan yang tidak didukung dengan bukti ilmiah yang kuat, kayak brainwash?
Ayolah, masak kamu lupa alasan Terawan didepak dari IDI? Untuk menyegarkan ingatan kita bersama, izinkan saya memberi latar belakang.
Di negara yang tidak butuh bukti ilmiah seperti Indonesia, Pak Terawan itu bisa dibilang sosok panutan. Kita tidak perlu penjelasan dari masyarakat ilmiah yang mengatakan bahwa metode DSA atau Vaksin Nusantara itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Ya, yang kita butuhkan itu cukup testimoni. Apalagi kalau yang bicara para tokoh yang punya pengaruh.
Coba kita sama-sama menelaah keputusan muktamar IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Salah satu keputusannya adalah memberhentikan Pak Terawan secara permanen dari keanggotaan IDI. Alasan pemberhentiannya adalah pelanggaran etik dari metode brainwash dan proses “pembuatan” Vaksin Nusantara.
Buat kamu yang belum paham konteksnya, pada 2018, beliau mengenalkan metode cuci otak atau brainwash untuk mengobati stroke. Terapinya memberi hasil bagus… katanya.
Padahal, waktu itu, pengurus IDI menyebut metode Digital Subtraction Angiogram (DSA) atau brainwash yang digunakan Pak Terawan untuk pengobatan stroke itu belum teruji secara klinis. Belum teruji secara klinis, tapi sudah dipakai.
Singkatnya, DSA ini adalah metode diagnostik untuk melihat pembuluh darah. Pak Terawan kemudian melakukan tindakan lanjutan yang katanya bisa memperbaiki kondisi pasien dengan penyakit stroke.
Selebihnya tentang kasus itu, kamu bisa menemukan informasi lengkap dengan lewat Google. Senior dan saya sendiri sudah beberapa kali menuliskannya. Intinya, yang dilakukan Pak Terawan itu tidak etis. Tindakan beliau belum memiliki bukti ilmiah yang cukup.
Melihat situasi yang terjadi, apakah dunia kedokteran Indonesia mau dibawa kembali ke zaman perdukunan gitu ta?
Apa nanti bakal ada legalisasi daun bungkus asal Papua yang katanya bisa membesarkan kemaluan itu? Atau malah legalisasi Mak Erot? Kan sama aja pembuktiannya kayak brainwash. Cukup testimoni pelanggan. Beres.
Kembali ke soal Pak Terawan, yang menjadi “pangkal” masalah IDI vs PDSI, selain tidak didukung oleh bukti ilmiah, yang menjadi pegangan itu testimoni saja.
Yes, waktu itu muncul testimoni dari Pak Prabowo dan Pak Aburizal Bakrie. Untuk Vaksin Nusantara, beliau pernah berkata bahwa efek vaksin ini, berdasar literatur yang dibacanya, bisa memberikan kekebalan selama puluhan tahun.
Prosedurnya, para penerima vaksin akan diambil darahnya. Sel darah putih khusus bernama sel dendritik akan dikenalkan dengan virus. Kemudian, sel dendritik yang sudah bisa mengenal sekaligus menghajar virus ini kelak akan dikembalikan lagi ke tubuh pasien.
Terlihat masuk akal, walaupun rumit. Lantas, apakah berhasil memberikan kekebalan? Belum ada rekomendasi ilmiah dari penggunaan vaksin jenis ini, sih.
Namun, sekali lagi, sebagai warga Indonesia dan dokter umum, saya akan bilang: “Kesembuhan hanya milik Tuhan. Jangan Anda halangi ikhtiar manusia mencari kesembuhan!”
Tercatat, deretan tokoh nasional telah menjadi relawan. Misalnya Pak Aburizal Bakrie dan Pak Gatot Nurmantyo.
Dari dua ilustrasi tersebut satu kunci bisa kita ekstrak. Ya benar, testimoni. Tidak perlu metode ilmiah yang njelimet itu. Selama ada pihak yang “merasa” ada manfaatnya, ya lakukan saja. Perkara metode dan bukti ilmiah ya belakangan. Diberhentikan secara permanen karena melanggar etik? Ya pikir belakangan.
Toh, masyarakat umum juga tidak kaget dan heboh untuk mempertanyakan metode dan bukti ilmiah dari Pak Terawan terkait teknik brainwash dan Vaksin Nusantara. Mereka memang tidak butuh. Justru menjadi aneh banget ketika IDI mempertanyakannya.
Begitulah. Kalau ke depannya dunia kedokteran Indonesia mau dibawa demikian, nggak apa-apa juga sih. Sebagai dokter umum, untuk saat ini, saya cuma bisa jadi penonton yang cuma bisa ikut berteriak meski suaranya tidak didengar.
Lagipula, sekalian saja kita dirikan Fakultas Klenik Kedokteran Berwawasan Nusantara. Perihal siapa kampus yang mampu menaungi, gampang, bikin kampus baru. Terbitkan SK Kemenkumham baru, apa sih yang susah di negara kesayangan kita ini.
Kedua, saya merasa sangat ganjal dengan salah satu pernyataan dokter Jajang Edi Priyanto selaku pimpinan yang mengatakan kalau ada anggota yang tergabung dalam PDSI, wajib keluar dari IDI.
Maaf, sebagai dokter umum, izinkan saya nyebut. Astagfirullah.
Jadi, organisasi ini berdiri di atas semangat menjadi tandingan IDI dengan menggelorakan ide perpecahan di antara dokter gitu?
Oalah, lha ini apa bedanya sama pertikaian anak SD yang kalau ada satu anggota masuk geng lain, maka dia otomatis dicabut keanggotaannya dari geng asal.
Apa-apaan ini? Saya sekolah lima setengah tahun, orang tua saya susah-susah cari uang buat bayar UKT dan biaya hidup. Eh tapi saya malah dikompori keluar dari organisasi profesi saya dengan semangat perpecahan ala anak SD gini.
Begini. Buat para senior kami di PDSI.
Kalau memang tujuan senior sekalian memang mengayomi dokter dengan bersinergi bersama rakyat membentuk organisasi yang profesional, serta meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota seperti yang tertera di misi pertama dan kedua organisasi kalian, buat apa sih bikin aturan kalau gabung yang ini harus keluar dari yang itu?
Kalau niatnya memang memajukan kesehatan Indonesia, satu saja saya mohon. Tolong kesejahteraan teman-teman saya yang bukan dokter di fasilitas kesehatan primer itu ditingkatkan. Misalnya dengan mengangkat mereka semua jadi PNS atau PPPK. Senior sekalian kan punya kekuatan penuh tuh, SK Kemenkumham saja bisa simsalabim. Urusan alih status pegawai bisa lah ya.
Ketiga, kalau Anda tanya, apakah saya, sebagai dokter umum, tertarik menjadi anggota PDSI? Jawabannya jelas nggak banget, dan buat apa? Buat apa coba gabung organisasi yang punya semangat kembali ke zaman perdukunan sekaligus memecah belah rasa persaudaraan kami?
Yang terakhir, saya sangat terganggu dengan nama PDSI. Terkesan biasa banget dan malah kayak nama klub bola khas Indonesia. Buat anak muda seperti saya, ini jelas kurang greget.
Yang lebih keren gitu, lah. Misalnya: IDI Perjuangan.
BACA JUGA Terawan Tidak Salah, Kita Lebih Suka Testimoni Ketimbang Metode dan Bukti Ilmiah dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.
Penulis: Prima Ardiansyah
Editor: Yamadipati Seno