MOJOK.CO – Menerbangkan dokter dan membeli helikopter mungkin mudah. Persoalannya, dokter terbang tidak akan banyak menolong jika puskesmas, tenaga kesehatan lokal, dan sistem rujukannya belum siap.
Salah satu bagian dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang ramai dibicarakan adalah gagasan tentang dokter terbang. Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2027 pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyinggung perlunya terobosan untuk menjangkau masyarakat yang sulit memperoleh pelayanan kesehatan.
Pemerintah, menurut Prabowo, berencana menyiapkan ambulans udara menggunakan helikopter atau pesawat kecil. Kalau diperlukan, bukan hanya pasien yang diterbangkan menuju rumah sakit, tetapi dokter atau tim medis juga dapat diterbangkan menuju lokasi pasien.
Gagasan tersebut lahir dari masalah yang sangat nyata. Akses pelayanan kesehatan Indonesia masih belum merata.
Indonesia memang punya satu masalah yang sulit diselesaikan: geografis. Di banyak wilayah Indonesia, memiliki puskesmas belum tentu berarti memiliki pelayanan kesehatan yang memadai.
Indonesia kekurangan tenaga kesehatan
Dokter mungkin tersedia, tetapi laboratorium tidak ada. Puskesmas berdiri, tetapi dokter spesialis berada ratusan kilometer jauhnya. Ketika pasien harus dirujuk, jalan dan alat transportasinya pun belum tentu tersedia.
Indonesia memang menghadapi persoalan geografis yang tidak sederhana. Penduduknya tersebar di pegunungan, pulau-pulau kecil, pesisir, hutan, serta daerah terpencil.
Namun, akses kesehatan bukan hanya perkara jarak. Ia juga menyangkut ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas diagnostik, obat, sarana komunikasi, transportasi, dan rumah sakit rujukan yang mampu dijangkau masyarakat.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengakui persoalan kekurangan tenaga kesehatan tersebut. Hampir semua puskesmas disebut belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap.
Data Kementerian Kesehatan yang disampaikan dalam pidato tersebut menunjukkan ratusan kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Terutama wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi dan Indonesia Timur.
Dalam situasi seperti itu, dokter terbang secara konseptual memang masuk akal. Kalau rumah sakit tidak mungkin dipindahkan ke dekat pasien, mengapa bukan dokternya yang mendatangi mereka?
Dokter terbang bukan barang baru
Meski terdengar futuristik, pelayanan kesehatan bergerak sebenarnya bukan barang baru. Indonesia bahkan sudah mengenal beberapa model layanan yang membawa tenaga kesehatan mendatangi masyarakat, meskipun tidak selalu menggunakan pesawat.
Di Maluku, misalnya, Muhammadiyah melalui Lazismu memiliki Klinik Apung Said Tuhuleley. Kapal tersebut digunakan untuk membawa layanan kesehatan menuju masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil yang sulit memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam salah satu misinya, klinik apung itu dioperasikan antara lain oleh dokter, perawat, dan apoteker.
Klinik apung tentu bukan dokter terbang. Namun, prinsipnya serupa: moda transportasi pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan karakter wilayah.
Di daerah kepulauan, tenaga kesehatan mungkin lebih masuk akal dikirim menggunakan kapal. Di wilayah pegunungan atau daerah yang sangat sulit dijangkau melalui jalur darat dan laut, pesawat kecil atau helikopter dapat menjadi pilihan.
Di negara lain, layanan semacam ini sudah dikembangkan jauh lebih mapan. Australia memiliki Royal Flying Doctor Service (RFDS), salah satu layanan kesehatan udara paling terkenal di dunia.
Australia menghadapi persoalan yang agak mirip dengan Indonesia, meskipun bentuk geografisnya berbeda: wilayahnya sangat luas, sementara sebagian penduduk tinggal berjauhan dari fasilitas kesehatan.
Indonesia hadapi kombinasi persoalan yang lebih kompleks
RFDS bukan sekadar pesawat yang membawa seorang dokter ke suatu tempat, lalu menerbangkannya pulang sebelum makan malam.
Layanannya mencakup evakuasi aeromedis, kunjungan berkala dokter dan perawat. Pelayanan kesehatan mental dan gigi, konsultasi jarak jauh, hingga penyediaan perlengkapan medis di wilayah terpencil.
Pemerintah Australia telah mendanai RFDS sejak dekade 1930-an dan menjadikannya bagian dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat perdesaan dan daerah terpencil.
Pada periode 2023–2024, layanan tersebut mencakup ribuan evakuasi aeromedis, kunjungan pelayanan kesehatan primer, layanan kesehatan mental dan gigi. Serta puluhan ribu konsultasi jarak jauh.
Namun, model Australia tidak dapat disalin mentah-mentah. Pesawat RFDS banyak melayani daratan yang sangat luas dengan jaringan landasan dan fasilitas yang dibangun selama puluhan tahun.
Sementara itu, Indonesia menghadapi kombinasi persoalan yang berbeda: pulau-pulau kecil, pegunungan, cuaca, keterbatasan tempat pendaratan, serta kemampuan fasilitas kesehatan daerah yang tidak seragam.
Jangan cuma menerbangkan dokter, terbangkan juga sistemnya
Kalau Indonesia ingin belajar dari Australia, yang perlu ditiru bukan hanya pesawatnya. Hal yang jauh lebih penting adalah sistem yang bekerja di belakang pesawat tersebut.
Dokter terbang membutuhkan lebih dari sekadar dokter dan sesuatu yang bisa terbang. Pemerintah memerlukan pesawat atau helikopter yang sesuai, pilot, bahan bakar, hanggar, teknisi, jadwal perawatan.
Perlengkapan aeromedis, serta tenaga kesehatan yang terlatih bekerja dalam penerbangan. Selain itu, harus tersedia sistem komunikasi, pusat kendali, prosedur penentuan pasien, dan tempat mendarat yang aman.
Jika pesawat digunakan untuk membawa pasien menuju rumah sakit rujukan, rumah sakit tersebut harus siap menerima dan menangani pasien. Sebaliknya, jika dokter diterbangkan ke suatu lokasi, harus ada tenaga kesehatan setempat yang melanjutkan perawatan setelah dokter itu kembali.
Jangan sampai dokter datang seperti grup band dalam tur konser: tiba di lokasi, tampil selama dua jam, berfoto bersama, lalu pergi menuju kota berikutnya.
Dalam pelayanan kesehatan, pasien sering membutuhkan continuity of care atau perawatan berkelanjutan. Seorang pasien hipertensi tidak akan sembuh hanya karena dokter terbang datang sekali, mengukur tekanan darah, lalu berkata, “Kurangi garam, ya, Pak.”
Pasien diabetes membutuhkan kontrol berkala, obat, pemeriksaan gula darah, dan pemantauan komplikasi. Ibu hamil memerlukan pemeriksaan beberapa kali selama kehamilan.
Pasien tuberkulosis harus menjalani pengobatan berbulan-bulan. Anak-anak membutuhkan imunisasi sesuai jadwal.
Bukan pengganti puskesmas
Berbagai masalah tersebut memerlukan tenaga kesehatan yang hadir secara rutin, bukan dokter yang sesekali jatuh dari langit.
Itulah sebabnya dokter terbang tidak akan pernah dapat menggantikan tenaga kesehatan lokal. Justru semakin Indonesia mengandalkan layanan aeromedis, semakin dibutuhkan petugas kesehatan di lokasi yang mampu melakukan triase.
Mampu memberikan pertolongan awal, menstabilkan pasien, berkomunikasi dengan dokter jarak jauh, serta mempersiapkan pasien sebelum dievakuasi.
Dokter terbang bukan pengganti puskesmas. Layanan itu baru berguna apabila puskesmas dan jaringan pelayanan kesehatan di darat ikut bekerja.
Pelajaran terpenting dari Royal Flying Doctor Service Australia bukanlah bahwa mereka memiliki pesawat. Mereka menggabungkan berbagai cara untuk mengatasi jarak. Untuk kondisi darurat, tersedia evakuasi aeromedis.
Untuk pelayanan rutin, ada kunjungan dokter dan perawat secara berkala. Sementara itu, kebutuhan yang tidak mengharuskan dokter hadir secara fisik dapat ditangani melalui telemedisin.
Kalau diterapkan di Indonesia, sistem dokter terbang setidaknya membutuhkan tiga lapis pelayanan. Pertama, tenaga kesehatan lokal untuk melakukan pemeriksaan awal dan perawatan lanjutan.
Kedua, jaringan komunikasi, telemedisin, serta pusat kendali yang menghubungkan daerah dengan dokter dan rumah sakit. Ketiga, transportasi medis dan rumah sakit rujukan yang siap menerima pasien.
Tanpa ketiga unsur tersebut, helikopter mungkin bisa terbang, tetapi pelayanannya tidak akan ke mana-mana.
Dokter terbang jangan berhenti sebagai imajinasi
Gagasan dokter terbang Presiden Prabowo layak diapresiasi karena mengakui bahwa cara-cara konvensional belum cukup untuk mengatasi ketimpangan akses kesehatan di Indonesia. Membangun rumah sakit lengkap di setiap pulau tentu bukan pula solusi yang realistis.
Ada wilayah dengan jumlah penduduk terlalu sedikit untuk menopang rumah sakit besar. Ada daerah yang mungkin tidak akan memiliki semua jenis dokter spesialis secara permanen.
Dalam kondisi seperti itu, transportasi medis dan pelayanan kesehatan bergerak bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan.
Namun, justru karena idenya menarik, kita perlu menahan diri agar tidak buru-buru terpukau pada helikopternya. Dokter terbang akan sulit dilaksanakan apabila hanya dipahami sebagai proyek pengadaan armada.
Yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar kendaraan udara, melainkan sistem pelayanan kesehatan bergerak.
Pemerintah harus menentukan daerah yang membutuhkan layanan, jenis penyakit yang dapat ditangani, frekuensi kedatangan dokter, mekanisme pendaftaran pasien, penyediaan obat, dan bentuk perawatan lanjutan.
Harus jelas pula bagaimana keadaan darurat ditangani, ke mana pasien dirujuk, dan siapa yang menanggung seluruh biayanya.
Indonesia memang terlalu luas untuk menunggu rumah sakit dan dokter spesialis tersebar sempurna hingga ke setiap sudut negeri. Karena itu, pelayanan kesehatan sesekali memang perlu bergerak mendatangi masyarakat.
Tujuan akhirnya tentu bukan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan dokter terbang paling keren di Asia Tenggara.
Tujuannya jauh lebih sederhana: memastikan seseorang tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih buruk hanya karena kebetulan lahir di pulau yang jauh dari rumah sakit.
Kalau untuk mencapai tujuan itu dokter memang harus terbang, silakan diterbangkan.
Namun, sebelum menyalakan baling-baling, pastikan sistem kesehatannya sudah siap ikut terbang.
Penulis: Mochamad Iqbal Nurmansyah
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Catatan Dokter tentang Jalan Lintas Sumatera: Jangan Jadikan Jalinsum Jalur Cepat Menuju Liang Kubur dan tulisan menarik lainnya di kanal Esai.
