Saya tidak menyangka akan kembali menulis tentang Jogja dan TPST Piyungan. Terutama setelah Pemprov Jogja (baca: Daerah Istimewa Yogyakarta) telah melaksanakan skema baru pembuangan sampah. Selama setengah tahun, warga Jogja melaksanakan skema baru ini dengan setengah hati. Namun pada akhirnya Jogja kembali kalah dengan sampah.
Maka saya perlu bertanya: sebenarnya apa masalah sampah Jogja? Dan apa yang telah dikerjakan pemerintah untuk itu? Sudah bertahun-tahun Jogja belum juga bebas dari masalah sampah. Berkali-kali TPST Piyungan harus ditutup untuk mencegah overload. Tapi Jogja belum beranjak dari masalah ini. Bahkan setelah gerakan besar dilakukan, TPST Piyungan kembali ditutup.
Daftar Isi
15 tahun bermandikan sampah
Bicara sampah, saya harus mengungkit-ungkit masa lalu, mengajak kita semua mundur sampai 15 tahun yang lalu. Lebih dari satu dekade masalah sampah Jogja ini mencuat. TPST Piyungan yang digadang sebagai tempat pembuangan serta pengolahan sampah tak lebih dari gunungan limbah. Metode yang digunakan tak lebih dari menumpuk sampah terus menerus.
Sampah organik dan anorganik bercampur di hamparan berbau busuk ini. Selama 15 tahun, tidak ada gebrakan nyata. Berkali-kali TPST Piyungan ditutup karena overload, juga karena diblokade warga sekitar karena tak tahan dengan gunungan limbah ini. Wacana pengolahan sampah di Piyungan juga tak pernah tampak. Terakhir pada tahun 2022 dicanangkan metode sanitary landfill. Tapi hasilnya?
Sampah padat memang jadi masalah besar. Tapi sampah lindi atau cairan terus meneror warga sekitar, bahkan mulai mencemari air tanah dan sungai sekitar. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Apakah waktunya masyarakat terjun langsung membereskan masalah sampah ini?
Gotong royong memilah sampah
Jangan dikira warga Jogja duduk manis saja melihat masalah ini. Awal 2023, larangan membuang sampah anorganik ke TPST Piyungan dicanangkan. Tidak hanya imbauan, tapi langkah konkret. Setiap tempat pembuangan sampah dijaga oleh relawan. Tukang sampah hanya mau mengambil sampah organik. Bahkan dilakukan pembongkaran sampah rumah di beberapa tempat. Demi memastikan sampah yang akan diangkut benar-benar sampah organik.
Sebenarnya masyarakat pedesaan sudah lebih dulu melakukan ini. Minimal, mereka membuat jugangan atau lubang tanah untuk membuang sampah organik. Sedangkan sampah anorganik sering dikumpulkan pemulung. Selain karena tidak terjangkau truk sampah, solusi ini dipandang lebih murah daripada bayar iuran setiap bulan. Yah, sebuah privilese yang tak dimiliki warga kota dengan lahan yang makin sempit.
Enam bulan proyek ini berjalan. Gesekan jelas terjadi, namun ketegasan lah yang menang. Akhirnya beberapa rumah memilih membakar sampah. Sebuah solusi praktis ketika sampah anorganik tidak memiliki tempat. Banyak bank sampah belum berjalan dengan efisien. Sedangkan jasa ambil sampah anorganik jelas kelabakan. Namun, bukankah ini menjadi langkah maju untuk mengatasi sampah di TPST Piyungan?
Jika solusi ini berhasil, tentu saya tidak akan menulis artikel lagi. Tapi kenyataannya saya menulis kembali artikel sampah Jogja tepat pada hari TPST Piyungan ditutup. Bukan satu dua hari, tapi 45 hari!
Baca halaman selanjutnya
Apa sumber masalah yang sebenarnya?
Sebenarnya apa sumber masalah di TPST Piyungan?
Tentu warga Jogja menuntut solusi. Toh masalah pengolahan sampah bukan hanya tanggung jawab warga. Tapi solusi apa lagi yang bisa dilakukan? Bahkan setelah warga Jogja melaksanakan pemilahan sampah secara masif, masalah sampah belum juga selesai.
Bukan berarti meremehkan solusi pemilahan sampah, tapi coba pahami sedikit realitasnya. Sebelum dicanangkan pemilahan sampah, TPST Piyungan juga ditutup sementara. Pemilahan sampah diharapkan agar jumlah sampah yang masuk ke Piyungan berkurang. Sehingga TPST Piyungan tetap bisa beroperasi. Lha pemilahan sampah sudah dilakukan dengan ketat. Tapi kok kembali overload?
Apalagi setelah jumlah sampah rumahan dan lokal berkurang drastis. Mungkin hampir separuh jika merujuk data Ditjen PPKL yang menyebut 57 persen sampah di Indonesia adalah sampah anorganik. Dan merujuk Katadata, sampah organik rumahan hanya sekitar 37 persen. Sisanya adalah sampah anorganik yang kemarin dilarang masuk Piyungan.
Lalu apa masalah sebenarnya? Apakah sampah non-rumahan yang jadi sumber masalah? Apakah sampah pariwisata masih mendominasi gunungan TPST Piyungan? Jika demikian, apakah janji pengolahan sampah dan pembukaan tempat pembuangan sampah baru bisa segera dilaksanakan?
Bagaimana dengan mitigasi sampah di Jogja? Jika benar penyumbang sampah adalah warga lokal, lalu pemilahan dan pengurangan sampah model apa lagi yang harus dilakukan? Jika sampah pariwisata kini mendominasi TPST Piyungan, lalu apa yang harus dilakukan?
Mendambakan solusi untuk TPST Piyungan
Tentu masyarakat Jogja mendambakan solusi taktis perkara sampah. Selain solusi untuk masalah lain seperti upah dan pertanahan. Jika solusinya hanya buka tutup TPST Piyungan, bukankah sudah dilakukan lebih dari satu dekade? Tentu jangan sampai lupa dengan penderitaan warga Piyungan yang tidak bebas dari sampah.
Kita berharap agar TPST Piyungan benar-benar seperti namanya. Tidak hanya menumpuk sampah, tapi juga mengolah dengan terpadu. Sudah banyak jurnal tentang solusi penanganan sampah Piyungan, bank sampah juga sudah digalakkan. Bahkan studi banding demi mencari solusi sampah Jogja sudah berkali-kali dilakukan. Tapi yang terasa tidak lebih dari wacana semata. Piyungan terus menumpuk sampah, dan Jogja masih bermahkota sampah
Atau memang Jogja akan terus bermahkota sampah? Dan warga Jogja akan terus menikmati sistem buka tutup TPST Piyungan sebagai solusi satu-satunya?
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Adakah Dana Istimewa untuk Sampah yang Tidak Istimewa?