Menjelang akhir tahun seperti sekarang memang telah menjadi waktu-waktu yang sakral bagi beberapa pihak, khususnya mereka yang (katanya) ingin bergerak menyambung lidah untuk menyuarakan suara rakyat di luar sana. Betul, maksud saya adalah orang-orang yang ikut pemilu ketua BEM.
Pemilihan ketua BEM ini benar-benar seru. Dua pasangan calon berapi-api menentukan gagasan terbaik untuk kampusnya. Bisa dibilang sih, ini debat capres versi lite (banget). Bagi pemilih pemula, pemilu BEM ini bisa dipake untuk memahami pileg dan pilpres nantinya.
Tapi tanpa kalian sadari, sebenarnya ada pihak yang justru lebih berapi-api ketimbang calon ketua BEM-nya, yaitu timsesnya. Walau sebagiannya norak dan berlebihan, tapi mereka inilah yang bikin pemilwa ramai. Padahal ya, aneh juga dipikir-pikir. Mereka kan nggak dapat apa-apa. malah boncos keluar duit buat kopi, rokok, makan. Hash.
Oiya, lupa. Ada jabatan mentereng yang bisa mereka dapat untuk dipake flexing di depan maba.
Nepotisme mengikis meritokrasi
Berbicara mengenai tim pemenangan ketua BEM, sudah pasti mendapatkan sebuah privilege yang mungkin kita semua mahasiswa juga sudah tau dalam bentuk apa saja. Ya, tentu saja jabatan strategis dalam kepengurusan BEM. Ya kali, mereka yang udah susah payah gembor-gemborin nama calon ketua BEM. Eh, pas sudah menang, masa timsesnya nggak dapet apa-apa, xixixi.
Nepotisme kayak gini sebenarnya bukan hal baru. Mendarah daging malah. Jadi kalau ada ketua BEM bilang anggota mereka pilih karena meritokrasi, tai kebo itu.
Ruang-ruang untuk para praktisi andal dalam kepengurusan BEM memang selalu ada. Tapi jabatan kuncinya biasanya dipilih dari orang-orang dekat. Ya betul, orang-orang dekat itu mungkin memang capable, tapi misal ada yang nggak pun, ya nggak perlu kaget.
Yang jelas nggak mungkin itu adalah ngasih jabatan ke pihak oposisi. Wah, lebih mungkin MU juara Liga Champions sih ketimbang hal ini.
Justru sebenarnya politik kampus itu lebih kotor dan jahat dibandingkan politik nasional. Jika di perpolitikan nasional merangkul oposisi itu hal yang lumrah, kampus malah hampir nggak mungkin.
Kampus merupakan miniatur negara yang sama bobroknya kalau soal politik
Sering mendegar kalau “kampus itu miniatur negara”? Saya setuju dengan itu, karena kampus dan negara sama-sama bobrok kalau udah dikaitkan dengan politik.
Jangan berpikir politik kampus itu bersih dan tidak ruwet. Nyatanya sama saja bikin geleng-geleng kepala, apalagi saat waktunya pemilu kampus. Semua mahasiswa yang memiliki dan disusupi kepentingan akan mengerahkan berbagai cara agar mendapatkan atau mempertahankan kekuasan dirinya dan kelompoknya. Buzzer, black campaign, transaksi jabatan, dan sebagainya juga akan hadir saat pemilu.
Lihatlah, bagaimana politik kampus menjadi cerminan dari politik nasional. Adanya polarisasi-polirasi di kampus seperti ini yang kemudian ditakutkan memecah integrasi antarmahasiswa yang seharusnya duduk di bangku perkuliahan mencari ilmu.
Maba jadi sasaran empuk untuk memperoleh suara dalam pemilu ketua BEM
Adik-adik mahasiswa baru yang polos dan lugu selalu menjadi target empuk. Maba kerap (dianggap) jadi sumber suara pemilu Ketua BEM. Kasih program dikit, tipu selangit, mudah tergaet. Tinggal pegang “kepala”, satu angkatan bsia kepegang.
Wajar jika mereka jadi sasaran. Mereka tidak peduli amat akan siapa yang jadi. Asal kawan milih, mereka ikutan milih. Mereka nggak bisa disalahkan perkara ini, sebab ya dari dulu jarang betul ada yang bilang kalau BEM itu sebenarnya penting. Contoh pentingnya ya, duit mahasiswa itu larinya ke BEM juga. Harusnya ya kebermanfaatannya balik ke mahasiswa.
Kalian baru tahu? Nggak apa-apa, BEM juga banyak diem-diem bae kok.
Buzzer dan black campaign pemilu ketua BEM yang bikin waswas
Kalau kalian merasa buzzer capres di media sosial sudah bikin pusing, kalian perlu lihat buzzer calon ketua BEM. Suasana tegang di kampus bisa mereka ciptakan dengan mudah.
Nggak perlulah kerja buzzer ini dijelaskan, kalian udah tahu kek mana. Tapi ya, rasanya aneh, sekelas mahasiswa, bikin negative campaign dan black campaign dengan sadar. Mereka justru harusnya jadi garda terdepan tentang norma, malah jadi pelanggar norma paling serius.
Pada titik ini, pilpres dan pemilu ketua BEM itu nggak ada bedanya. Saling serang, saling jegal, manipulasi, serta black campaign oleh timses ketua BEM jadi terlihat wajar. Dan ini tentu saja kemunduran. BEM, yang harusnya diisi oleh orang-orang capable, malah nggak ada bedanya sama koalisi partai: bagi-bagi jabatan.
Saya di sini nggak mau dianggap sebagai orang yang menyarankan golput dalam pemilu ketua BEM. Tapi perlu kalian ingat, suara kalian itu bukan untuk kalian, tapi untuk timses BEM yang sudah berandai-andai punya jabatan mentereng, meski kinerja mereka ampas betul.
Penulis: Agung Anugraha Pambudhi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Timses Calon Ketua BEM Adalah Profesi yang Nggak Sia-sia
