Ketika oksigen langka dan banyak kampung menerapkan PPKM mikro, Jogja kembali membuat gebrakan di bidang pariwisata, yaitu syarat sudah vaksin dan surat sehat bagi para wisatawan. Apakah ini gebrakan yang positif? Menurut saya positif. Maksudnya memicu angka positif Covid-19 di daerah istimewa ini.
“Kita berharap semua yang datang ke Jogja itu menunjukkan dirinya sehat dan memperoleh vaksin,” kata Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Kamis (1/7/2021). Dalam artian, Jogja masih sangat terbuka sebagai jujugan pariwisata.
Bahkan ketika berita Jogja menuju kolaps karena gelombang pandemi makin riuh, jawaban yang diberikan otoritas pemerintahan tetap istimewa. Bahkan ungkapan di atas disampaikan dua hari sebelum PPKM darurat dilaksanakan serentak se Indonesia.
Sudah, sudah. Pasti banyak yang ingin memuji keputusan di atas. Syarat sudah vaksin bagi wisatawan, kurang inovatif apa tuh? Budiman Sudjatmiko baca ini bisa terinspirasi bikin thread panjang dengan ciri khasnya: ndakik dan nggak nyambung. Apalagi semenjak Singapura mewacanakan new normal yang memandang Covid-19 sebagai “flu biasa”. Yah, bagaimana lagi. Dengan pendapat yang tidak “Sabda Pandita Ratu”-nya Ngarso Dalem, masyarakat Jogja ikut memandang remeh ancaman kesehatan global ini.
Terserah bagaimana Anda memandang situasi hari ini. Percaya Covid-19 ya silakan, percaya konspirasi juga silakan. Tapi, saya harap kita bisa sedikit sepakat bahwa syarat sudah vaksin untuk berwisata ke DIY dan surat sehat adalah bentuk kekonyolan yang buta realitas. Bahkan jelas-jelas berseberangan dengan edukasi vaksin yang sudah didengungkan oleh otoritas kesehatan.
Pertama, mari kita rujak dahulu wacana surat sehat dari Covid-19 sebagai syarat wisata di Jogja. Seperti mahasiswa akhir kehabisan ide skripsi, judulnya itu-itu lagi. Apakah tidak ada ide lain yang judulnya lebih kreatif, dan yang pasti, lebih punya dampak terhadap penanganan Covid-19
Lha wong kemarin libur Nataru saja Jogja gagal menerapkan wajib surat sehat ini kok. Pada saat Lebaran juga sama saja, Jogja ramai dan cukup meriah. Tapi hasilnya? Benar, Jogja jadi zona merah maroon alias hampir jadi zona hitam. Bahkan saya harus kehilangan keluarga karena pandemi ndlogok ini.
Katanya ada tracing mendadak di antara kerumunan. Tapi, tetap saja tidak berdampak banyak. Logikanya sederhana, apa virus menunggu sidak dulu sebelum menular ke individu lain. Apakah virus akan “ndherek langkung” dan pilih-pilih manusia sebelum menular? Apakah virus menolak menulari masyarakat narimo ing pandum?
Tapi, tidak ada pelajaran yang bisa diambil. Lagi-lagi strategi gagal ini diterapkan demi berputarnya ekonomi pariwisata Jogja. demi menggenjot pariwisata yang jadi sumber dana Jogja terbesar selain dana keistimewaan.
Mbok tulunglah. Setiap ada gelombang pariwisata, gelombang pandemi pasti menyusul sama serunya. Mau syarat apa pun, pandemi tetap berbahaya dan mengancam diam-diam.
Okelah, masalah syarat surat sehat ini percuma dirujak, karena logikanya sudah keliru. Sekarang yang perlu dirujak adalah syarat sudah vaksin. Benar, syarat ini bisa jadi menambah antusiasme masyarakat untuk vaksin. Tapi, antusiasme demi bisa berwisata dan tidak membatasi mobilitas? Pekok juga sih ini.
Sudah ditekankan, vaksin bukan serta merta menjadi solusi pandemi. Kemenkes sampai WHO menyatakan bahwa vaksin tidak lantas membangun kekebalan abadi. Yang terjadi adalah daya tahan lebih terhadap Covid-19. Minimal tidak gampang mati lah ketika terpapar virus brengsek ini.
Vaksin tidak membuat kita boleh melanggar pembatasan mobilitas. Andai tidak sakit pun, penerima vaksin masih bisa menjadi carrier. Masih besar potensi penularan yang kemungkinan akan menyerang masyarakat tanpa antibodi. Dan yang pasti, tidak akan mengurangi potensi penularan dan distribusi COVID-19
Tapi, Jogja memang istimewa. Vaksin menjadi jawaban agar orang berbondong-bondong datang ke negeri seribu satu hotel ini. Pokoknya kalau sudah vaksin, monggo berlenggang kangkung di Jogja. Syarat sudah vaksin semacam sudah jadi free pass untuk melakukan apa pun.
Ini logika yang tidak akan menyelamatkan Jogja dari pandemi. Kalau secara ekonomi, harusnya sih membantu. Tapi, kalau realitasnya malah masyarakat Jogja harus menanggung teror pandemi yang sampai bikin langka stok oksigen, apa itu sepadan? Nanti malah menyalahkan Pak RT karena gagal menjaga wilayahnya?
Bagaimana menyelamatkan Jogja? Ya stop pergerakan baik dari dalam atau luar. Jangan sampai yang di dalam sudah anteng di rumah, dari luar masih wira-wiri dan bisa jadi carrier virus. Apakah rakyat Jogja akan laper seperti statement Ngarso Dalem tahun lalu? Ya jelas tidak, kalau urusan pangan di-support Pemprov Jogja.
Tapi, apakah Ngarso Dalem kuat ngragati? Jelas tidak juga, selama yang dipakai uang gaji sebagai Gubernur. Tapi kan Jogja ada Dana Keistimewaan yang triliunan itu? Oh iya, kan harus dipakai untuk kebudayaan seperti bongkar pasang area Tugu Jogja.
Wes angel, karena memilih langkah yang gagal adalah hobi dari Pemprov DIY. Yah bagi sedulurku kawula Jogja, mari bertahan dari gelombang pandemi ini sekuat tenaga. Dan selalu narimo ing pandum dalam ketimpangan. Rahayu, rahayu, rahayu.
BACA JUGA Jogja, Destinasi Wisata ‘Terbaik’ di Masa Pandemi dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.
