Ada momen ketika jadi warga Kota Sukabumi itu rasanya seperti mantan. Sukabumi diingat saat dibutuhkan kemudian dilupakan setelahnya, apalagi pas musim kampanye. Semua janji terasa dekat dan meyakinkan. Kita diajak percaya bahwa setelah ini keadaan akan lebih baik. Tapi, begitu kursi sudah diduduki yang tersisa cuma ingatan sepihak.
Saya tidak tahu apakah ini memang siklus yang sudah kita anggap wajar, atau kita saja yang terlalu cepat memaklumi. Akan tetapi, setiap kali momen seperti ini datang lagi rasanya tetap ada yang mengganjal. Seolah-olah kita ini bukan warga, melainkan penonton yang kebagian janji di awal, lalu diminta diam saat cerita mulai berubah arah. Anehnya, kita tetap bertahan di kursi penonton itu, mungkin karena berharap atau mungkin juga karena sudah terlalu sering mengalami hal yang sama sampai akhirnya terbiasa.
Baca juga Pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi Potensial, tapi Malah Kumuh dan Nggak Terawat.
Janji sekadar janji
Saya yakin, saya dan banyak warga Sukabumi lain punya memori kolektif tentang panggung debat Pilkada 2024 lalu. Momen ketika Ayep Zaki, yang sekarang sudah duduk manis sebagai Wali Kota Sukabumi, melontarkan janji yang terdengar sederhana, tapi entah kenapa nempel di kepala.
Di antara deretan janji yang biasanya terlalu tinggi untuk dijangkau atau terlalu kabur untuk dipahami, ada satu yang justru terasa membumi yakni soal ruang salat Id di Lapang Merdeka. Kedengarannya sepele ya? Tapi, justru di situ letak menariknya.
Di forum yang biasanya dipenuhi jargon pembangunan, angka-angka ambisius, dan visi besar yang kadang terasa seperti copy-paste dari kota lain, dia memilih bicara hal yang dekat dengan keseharian warga. Tentang bagaimana orang beribadah, tentang ruang publik yang sering kali jadi ajang tarik-menarik kepentingan, dan tentang perbedaan cara pelaksanaan yang kadang bikin suasana jadi serba canggung.
Waktu itu Ayep Zaki bilang, “Semua akan difasilitasi untuk ibadah salat Id meskipun sepenuhnya tidak sejalan dengan pemerintah.” Kalimat itu, kalau dipikir-pikir, punya dua sisi. Di satu sisi, terdengar adem. Seolah ada jaminan bahwa negara dalam hal ini pemerintah kota Sukabumi hadir untuk merangkul bukan mengatur terlalu kaku. Bahwa ruang ibadah bukan soal siapa paling benar, tapi bagaimana semua bisa merasa punya tempat.
Buat ukuran janji politik, ini tidak muluk-muluk tidak ada janji perubahan drastis atau narasi bombastis. Hanya soal memberi ruang, justru karena sederhana dan terasa masuk akal ini semua tidak sulit dibayangkan untuk diwujudkan oleh warga Sukabumi.
Ranking Sukabumi yang hanya di atas kertas
Lalu datang tanggal 22 April 2026. Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran. Kota Sukabumi ada di peringkat ke-6.
Jujur saja, saya sempat senyum, lumayan tidak jelek. Bahkan, bisa jadi bahan kebanggan kecil-kecilan, kalau ketemu warlok bisa membuka obrolan dengan, “Eh, kota kita masuk loh.” Rasanya seperti dapat pengakuan bahwa kita ini, setidaknya di atas kertas sedang berada di jalur yang benar.
Peringkat enam itu pas, tidak terlalu tinggi sampai mengundang pertanyaan tapi cukup tinggi untuk bikin percaya diri. Angka yang pas untuk dipamerkan tanpa terlihat berlebihan. Tapi ya itu, hidup tidak cuma terjadi di angka dan senyum saya berhenti di situ.
Kenyataannya, pada tanggal 20 Maret 2026, sebagian warga yang mau salat Id justru tidak diperbolehkan menggunakan Lapang Merdeka. Ini bukan cerita yang hanya berputar di grup WhatsApp, tapi kejadian yang benar-benar terjadi.
Yang bikin makin aneh, keputusan itu datang dari pemerintah kota sendiri. Pihak yang dulu menjanjikan akan memberi ruang, justru terlihat seperti sedang menariknya kembali.
Di situ saya mulai merasa ada yang tidak nyambung. Sukabumi disebut kota toleran, bahkan sampai menyabet peringkat 6. Di sisi lain, ada warga yang harus mencari tempat lain untuk sekadar beribadah.
Rasanya seperti dapat pujian di depan umum, tapi di belakang tetap dipersulit. Di titik ini saya mulai berpikir, “mungkin warga yang berbeda dengan pemerintah memang hidup di dua dunia yang berbeda.”
Dunia pertama adalah dunia laporan semuanya rapi, terukur, dan bisa dijelaskan dengan angka. Toleransi jadi sesuatu yang bisa dihitung, dikalkulasi, lalu dipresentasikan dengan percaya diri.
Dunia kedua adalah dunia lapangan. Tidak ada grafik, tidak ada indikator yang ada cuma pengalaman, bisa atau tidak, diberi ruang atau tidak dan anehnya, dua dunia ini bisa berjalan beriringan tanpa pernah benar-benar saling menyapa, di laporan kita baik-baik saja, nyatanya di lapangan tidak seindah di laporan.
Lapang Merdeka Sukabumi nyatanya tidak untuk semua orang
Yang bikin makin ironis adalah nama tempatnya Lapang Merdeka. Nama yang seharusnya mewakili kebebasan, keterbukaan, dan rasa memiliki bersama. Harusnya jadi ruang paling netral, paling bisa dipakai siapa saja tanpa pilih kasih. Tapi, kenyataannya, bahkan untuk sesuatu yang sesederhana seperti salat Id, tidak semua orang merasa punya akses yang sama. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang diizinkan, ada yang harus mencari alternatif.
Di situ saya mulai sadar, ternyata ruang publik tidak selalu benar-benar publik. Kadang hanya terdengar terbuka, tapi praktiknya tetap punya batas yang tidak semua orang pahami.
Kalau diingat lagi ke masa kampanye, janji soal memberi ruang itu terdengar tulus. Tidak berlebihan, tidak penuh jargon. Justru karena sederhana dan membius kepercayaan warga. Namun sekarang, rasanya seperti janji itu pelan-pelan menguap. Tidak hilang sepenuhnya, tapi juga tidak terasa nyata. Ada di ingatan, tapi tidak terlihat di tindakan.
Ini yang bikin agak getir, bukan karena tidak ada janji, tapi karena janji itu tidak bertahan cukup lama untuk diuji. Kalau hal sesederhana ini saja bisa berubah wajar kalau orang mulai bertanya-tanya: apa yang sebenarnya bisa dipegang?
Toleransi sebaiknya tak sekadar di atas kertas
Mungkin ini juga bagian dari masalah kita sebagai warga Sukabumi. Kita terlalu cepat puas, begitu dapat peringkat langsung bangga begitu masuk daftar, langsung merasa aman. Padahal, harusnya itu jadi bahan untuk bercermin, bukan sekadar dirayakan.
Jujur saja, Sukabumi menyabet peringkat 6 sebagai kota paling toleran di Indonesia itu bagus. Namun, akan jauh lebih berarti kalau di kehidupan sehari-hari orang tidak lagi merasa ragu untuk menggunakan ruang publik.
Toleransi sering kita perlakukan seperti sesuatu yang cukup dipajang, ditulis di laporan, diucapkan di forum, ditampilkan di media. Padahal, ia hidup di hal-hal kecil. Di keputusan sederhana yang sering tidak terlihat: mengizinkan, memfasilitasi, atau setidaknya tidak menghalangi dan justru dari keputusan kecil itulah kita bisa melihat wajah sebenarnya sebuah kota. Bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang dilakukan.
Saya tidak berharap tempat kelahiran saya jadi kota paling sempurna. Setidaknya, ada keselarasan antara yang dijanjikan, yang dilaporkan, dan yang dirasakan.
Karena pada akhirnya, warga tidak hidup di dalam indeks melainkan hidup di kenyataan. Di kenyataan itu, toleransi bukan soal peringkat 6. Toleransi itu soal apakah warga benar-benar diberi ruang atau cuma diyakinkan bahwa ruang itu ada.
Kalau sebuah lapangan saja masih terasa sempit, mungkin yang perlu diperluas bukan areanya akan tetapi cara kita memahami arti memberi ruang itu sendiri.
Penulis: Thariq Ibrahim
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Alasan Orang Sukabumi seperti Saya Ogah Liburan ke Pantai Pelabuhan Ratu.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
