Baru-baru ini, Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk menghapus sistem zonasi dari PPDB. Sistem zonasi sendiri mulai diterapkan dari tahun 2018. Sempat didesain untuk memeratakan pendidikan, sistem ini justru bikin orang tua, siswa, dan bahkan guru mengelus dada. Jujur, saya nggak bisa lebih setuju lagi. Kalau dipikir-pikir, mungkin memang sudah waktunya kita berhenti pura-pura kalau sistem ini benar-benar berhasil.
Saya sendiri merasa sedikit beruntung tidak kebagian sistem ini waktu sekolah dulu, tapi tidak demikian nasib adik-adik angkatan di bawah saya yang harus rela jadi kelinci percobaan. Setelah beberapa tahun, apa hasilnya? Keadilan pendidikan? Sepertinya sistem zonasi masih jauh dari harapan. Justru saya merasa lebih baik PPDB dikembalikan seperti dulu, pakai nilai UN agar para siswa beneran belajar buat masuk sekolah favorit yang mereka inginkan.
Sistem zonasi sudah adil buat semua?
Saat pertama kali diperkenalkan, sistem zonasi digembar-gemborkan bakal menjadi solusi untuk menciptakan keadilan bagi para siswa. Tapi kenyataannya malah sebaliknya, menjadi sumber ketidakadilan yang baru.
Bayangkan adik atau anakmu dengan nilai rapor tinggi malah nggak bisa masuk sekolah negeri favorit cuma karena rumahnya nggak masuk zona sekolah tersebut. Sementara anak dengan nilai di bawah mereka bisa dengan mudahnya masuk karena rumahnya dekat sekolah. Jadinya adil nggak?
Kalau kebetulan rumahmu di sebelah sekolah favorit sih mungkin jawabannya adil-adil saja. Tapi buat anak-anak yang rumahnya jauh gimana? Apalagi kebanyakan sekolah favorit adanya di pusat kota, bukan di daerah pinggiran. Sementara sekolah yang di pinggiran kualitasnya masih belum setara dengan yang di tengah kota. Para siswa sekarang seolah perlu hoki punya rumah yang lokasinya strategis.
Nggak semua daerah punya sekolah yang memadai
Ini salah satu alasan utama kenapa sistem zonasi nggak jelas: nggak semua daerah punya sekolah yang setara secara kualitas dan fasilitas. Di kota, mungkin masih banyak pilihan sekolah favorit dengan fasilitas cukup baik. Tapi kalau di daerah pinggiran atau pelosok? Sering kali hanya ada satu sekolah, dan itu pun kondisinya sangat memprihatinkan.
Misalnya, bagaimana nasib siswa yang tinggal di daerah terpencil, di mana sekolah terdekat saja itu jaraknya masih jauh tapi kualitasnya juga seadanya? Kalau sistem zonasi ini tetap mau dilanjutkan, kenapa nggak memperbaiki dulu kualitas sekolah di tiap daerah?
Kualitas sekolah menurun
Sebenarnya tujuan sistem zonasi ini mulia, yaitu untuk meratakan kualitas pendidikan agar semua sekolah punya siswa yang beragam kemampuan akademiknya. Tapi kenyataannya? Sekolah yang dulunya menyandang status “unggulan” jadi kualitasnya menurun.
Pemberlakuan nilai UN kembali sebagai sistem masuk sekolah malah jadi pilihan tepat untuk menghentikan kekacauan ini. Biarkan anak-anak berjuang demi masa depannya. Masa anak pintar yang rumahnya jauh harus pasrah nggak bisa masuk sekolah favorit yang mereka inginkan, sementara otak dan ekonominya mampu. Solusi mereka cuma ke sekolah swasta atau nyogok. Kalau memang mau merata, kenapa nggak kualitas semua sekolah yang ditingkatkan daripada maksa anak-anak menerima sistem yang nggak efektif?
Sistem zonasi malah menciptakan kecurangan
Sistem zonasi ini juga menciptakan banyak kecurangan yang bikin mengelus dada. Misalnya, memalsukan Kartu Keluarga (KK), memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (STKM), sampai pindah rumah. Semua itu dilakukan orang tua agar anak mereka bisa masuk sekolah tertentu.
Nggak cuma itu, kalau anak-anak mereka nggak bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan, orang tua jadi stres harus mencari jalan belakang untuk mengakali sistem. Anak-anak jadi merasa bersalah karena merasa gagal. Bukannya meringankan, sistem ini malah bikin ribet.
Sebenarnya sistem zonasi punya niat yang baik, tapi eksekusinya jauh dari harapan. Alih-alih membantu para siswa bisa bersekolah, sistem ini malah bikin susah. Jika ingin dikaji ulang, saya berharap sistem ini bisa direncanakan dengan sematang mungkin. Jangan memaksakan aturan yang membuat siswa, orang tua, dan guru menjadi korban. Kalau ternyata nggak bisa, ya sudah mending dihapuskan saja.
Penulis: Ronaldo Suhandi
Editor: Intan Ekapratiwi
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
