Fadli Zon dikabarkan kena tegur Prabowo Subianto (secara lisan) gara-gara menuliskan cuitan berisi kritik untuk Jokowi. Ini macam berita “infotainment” dunia politik, sayangnya kok nggak ramai. Padahal dahsyat loh, Fahri Hamzah sampai turun gelanggang, ikut berkomentar. Banyak orang mengira bakal kena mental, nih. Ternyata Pak Fadli Zon tetap nge-tweet. Sangar!
Berawal dari mengomentari Presiden Jokowi yang sedang berada di sirkuit mandalika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nusa Tenggara Barat untuk meresmikan ajang internasional. “Luar biasa Pak. Selamat peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, sudah tiga minggu banjir belum surut,” cuit Pak Fadli Zon di akun resmi blio.
Jika diingat-ingat, sejak muncul seorang Fahri Hamzah dan Fadli Zon di perpolitikan nasional, baru kali ini pendapatnya layak disimak dan perlu dibicarakan khalayak. Ini kemajuan bagi kultur berpolitik, bermanfaat bagi rakjel karena politisi tetap menjalankan tugas sebagai legislator. Tetapi, juga “early warning” buat partai politik yang bersangkutan. Apa pasal, kenapa bisa menjadi “early warning”?
Pertama, mengkritik bos dari bosnya ini memang nggak ada unggah-ungguh. Kena tegur memang sudah seharusnya. Biar bagaimanapun sudah terikat komitmen menjadi partai koalisi, menyampaikan kritik dengan vulgar di medsos adalah potret komunikasi politik yang buruk dalam tubuh koalisi. Idealnya kritik tersebut disampaikan resmi, melalui menteri atau struktur jabatan lain yang dianggap sesuai misalnya.
Wajar saja dari PDI-P dan PKB yang sejak awal mendukung Jokowi meradang. Mengutip tanggapan dari Hasto Kristiyanto, “Selanjutnya, sebagai partai yang juga memiliki disiplin, Partai Gerindra tentunya akan mengambil sikap atas pernyataan Pak Fadli Zon yang berbeda dengan sikap politik partainya. Meskipun hal tersebut, sekali lagi, menjadi kewenangan internal Partai Gerindra dan kami tidak bermaksud campur tangan.”
Kerad banget, sih, makna tersirat tanggapan tersebut. Tanggapan PKB tak jauh berbeda, “Itu urusan Partai Gerindra, silakan mau ditegur, diingatkan atau dipecat,” kata Jazilul Fawaid Waketum PKB. Kedua partai tersebut terang-terangan meminta Gerindra mengambil tindakan, bahkan tersirat menyebut teguran lisan saja tak cukup.
Apa dampaknya buat rakjel jika komunikasi politik partai koalisi ternyata bolong begini? Elit partai yang biasanya juga rangkap jabatan di mana-mana (terutama sebagai legislator) bukannya capek bekerja malah gelut di antara mereka sendiri saja. Terlebih koalisi gendut Jokowi memang ada dua tipe, “cah lawas” yang sejak awal berpeluh mendukung dan “cah anyar” seperti Gerindra yang masuk belakangan langsung dapat jabatan.
Kedua, kader partai menulis cuitan pribadi yang bertolak belakang dengan sikap politis partai itu problematik. Jelas-jelas Prabowo sudah menentukan arah Gerindra. Blio menyatakan, “Untuk itu, kita sekarang bekerja sama dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.”
Cuitan Fadli Zon nggak sesuai dengan arahan Prabowo. Menimbulkan pertanyaan, apa kepemimpinan seorang Prabowo dalam internal partai selemah itu sampai-sampai diabaikan oleh kader sekaligus orang terdekatnya sendiri?
Untuk rakjel, yang nggak tahu jeroan partai dan minim pengetahuan ilmu politik, jelas menjadi insight yang menarik. Menjadi mudah untuk menilai Gerindra sebagai sebuah organisasi dan kepemimpinan Prabowo yang sepertinya akan maju di Pilpres 2024.
Sepanjang Pemilu dan Pilpres (2014 dan 2019) Fadli Zon memang dikenal kritis dan berani, soal bernalar itu urusan lain. Blio bukan politisi yang “wani silit wedi rai”. Artinya kurang lebih “takut berhadapan muka, hanya berani menunjukkan pantat (berlari menjauh)”. Nyinyir dan julid pada Jokowi, selalu khusyuk dan total. Harus berubah haluan karena partainya merapat menjadi koalisi tentulah berat bagi blio.
Perlu dihargai ada politisi yang mau bersuara soal banjir di Sintang. Fadli Zon memang kader partai, anak buahnya Pak Prabowo. Namun, blio juga wakil rakyat. Wajar jika menyuarakan keprihatinan, dan memang sudah jadi tugasnya. Perkara bersuaranya di medsos, kita “positive thinking” saja. Mungkin memang nggak bisa bersuara di parlemen karena kritikannya termasuk unpopular opinion. Mungkin sudah ngobrol sama menterinya Jokowi lalu nggak ada tanggapan. Atau mungkin juga karena karena tersandera posisi sebagai kader partai koalisi, membuat Fadli Zon harus menyampaikan kritik atas nama pribadi—berusaha menjadi politisi yang konsisten sebagai oposisi.
Bisa dibilang, beliau menulis cuitan adalah perlawanan terakhir.
Ayo nge-tweet kritikan lagi, Pak Fadli Zon! Sudah ada dukungan Fahri Hamzah, mantan teman duet. Kalau (amit-amit) dipecat Gerindra, gabung ke partai Gelora kan bisa~
Sumber Gambar: Pixabay
