Beberapa waktu lalu wisuda pada jenjang TK hingga SMA menjadi perbincangan orang. Kegiatan wisuda-wisudaan di sekolah ini nyatanya hanya menjadi ajang pemborosan yang diromantisasi. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi acara ini. Alih-alih sebagai ajang perayaan kelulusan, acara ini malah menjadi bentuk penyimpangan makna dari wisuda itu sendiri.
Entah sejak kapan wisuda TK hingga SMA di mulai, namun sebagai generasi Z, saya tak luput dari acara tersebut. Nyatanya, nggak ada esensi yang saya dapatkan, yang ada hanyalah foto estetik dengan kebaya kerlap-kerlip yang dipadukan dengan gaya andalan lempar toga. Sudah, itu tok… Padahal biaya menyelenggarakan acara wisuda-wisudaan ini lumayan, lho.
Rupanya nggak cuma wisuda sekolah yang membutuhkan banyak uang, ada banyak hal lain seperti pungutan liar yang masih dilanggengkan sekolah.
Pembelian LKS hingga bayar sampul rapor
Misalnya pembelian buku LKS. Mungkin beberapa guru nggak mewajibkan siswanya membeli buku LKS karena sudah ada buku paket yang disediakan secara gratis oleh pemerintah setiap tahunnya. Tapi, apa yang terjadi? Kebanyakan guru kemudian menggunakan buku LKS sebagai media belajar yang utama dan mengambil nilai dari soal latihan yang ada di buku LKS tersebut. Hal inilah yang membuat para siswa mau tak mau harus membeli buku LKS.
Lantas, bagaimana dengan buku paket yang sudah disediakan pemerintah? Tentu saja hanya menumpuk berdebu di sudut perpustakaan.
Ada lagi perlengkapan sekolah lain yang sebenernya nggak terlalu penting tapi juga harus dibayarkan. Tetangga saya misalnya, blio harus membayar iuran untuk sampul rapor anaknya. Bayangkan, untuk sebuah sampul rapor saja meminta iuran kepada wali murid. Memang ke mana dana BOS sebanyak itu?
Study tour yang diwajibkan dari tingkat PAUD hingga SMA
Ada lagi kegiatan yang membutuhkan banyak uang di sekolah, yakni study tour. Mungkin beberapa tahun lalu, kegiatan study tour ini hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah menengah. Namun sekarang, kegiatan ini seolah menjadi kewajiban yang harus dilakukan dari tingkat PAUD hingga SMA.
Saya jadi teringat, beberapa tahun yang lalu masyarakat digegerkan dengan penemuan mayat anak perempuan di gorong-gorong SMPN 6 Tasikmalaya. Ternyata, korban merupakan siswa dari sekolah tersebut. Korban dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri. Adapun alasan yang membuat ayahnya tega menghabisi nyawa korban karena sang anak meminta uang untuk study tour.
Hal lain yang membuat miris adalah kegiatan study tour ini diwajibkan. Bahkan ada sekolah yang mengharuskan semua siswanya membayar walaupun memutuskan untuk nggak ikut. Lagi pula dari kacamata orang awam, sebenarnya kegiatan ini nggak begitu penting lantaran nggak semua sekolah memberikan fasilitas seperti pemandu wisata sebagai penunjang kegiatan study tour. Jadi, para siswa seringnya hanya berlarian di objek wisata dan sesekali berfoto dengan bule.
Masih ada pungli di sekolah
Program bantuan dana pendidikan juga masih terkena praktik pungli. Seperti yang terjadi di Lumajang, Jawa timur. Dilansir dari Kompas, beberapa waktu lalu Tim Saber Pungli Kabupaten Lumajang berhasil menangkap oknum guru sekolah yang melakukan pemotongan dana bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) terhadap sejumlah murid penerima manfaat.
Modus awal yang dilakukan oknum guru ini adalah mengumpulkan wali murid penerima PIP dengan maksud memberikan informasi terkait pencairan dana. Setelah mencairkan dana tersebut, mereka diminta menyetorkan sejumlah uang tergantung besar kecilnya dana yang diterima.
Pungutan liar di sekolah ini juga terjadi di akhir masa studi siswa. Para siswa diwajibkan membayar iuran sebagai kenang-kenangan dengan nominal yang sudah ditentukan. Jika dikatakan sebagai kenang-kenangan atau istilahnya sumbangan bagi pengembangan sekolah, seharusnya kan nominalnya nggak perlu ditentukan dan diberikan secara sukarela oleh wali murid.
Masih banyak yang harus dibenahi sekolah
Kenyataannya, sistem pendidikan kita masih banyak yang perlu dibenahi. Sekolah negeri yang katanya gratis, nyatanya masih melanggengkan praktik pungli. Hal ini juga masih minim dibicarakan oleh khalayak. Malah terkadang hal semacam ini sudah menjadi kewajaran yang dapat diterima.
Permainan uang pihak sekolah sudah seperti rahasia umum. Jika banyak orang masih membicarakan kesejahteraan guru, kesejahteraan murid juga turut perlu dibicarakan, agar praktik pungli ini dapat dihapuskan. Lagian, para guru ini kok pada diem-diem aja ya kalau ada praktik pungli di sekolahnya?
Penulis: Maharani Sabila
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Wisuda TK Hanyalah Pembelokan Sejarah dan Pemborosan.
