“Siapapun yang mengkritik tidak boleh melihat satu sisi persepsi sehingga publik seolah-olah (menilai) negatif. Berikan juga solusi, jalan keluar,” kata Dr Emrus Sihombing. Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan ini menyampaikan pendapat di atas untuk menanggapi pidato Presiden Jokowi perkara kritik.
Masih menurut Pak Emrus, kritik yang disampaikan tanpa disertai jalan keluar justru memberikan persepsi yang kurang produktif terhadap lembaga yang menjadi sasaran kritik. Menurut Pak Emrus, terkadang ada pihak yang melontarkan kritik hanya dari satu sisi atau sudut pandang. Kritik seperti ini terkesan memojokkan lembaga tersebut.
Dari pendapat Pak Emrus ini, kita diminta untuk selalu menyertakan solusi ketika mengkritik pemerintahan. Jadi tidak hanya kritik yang membuat instansi terlihat buruk dan gagal. Kita harus proaktif mencari solusi bagi masalah yang akan dikritik. Jadi mari sama-sama kita menunda kritik ketika belum menemukan solusi. Bismillah komisaris PT. Semen Indonesia.
Sek, sek. Saya sedikit tergelitik dengan pendapat Pak Emrus perkara memberi solusi saat mengkritik. Saya paham maksud Pak Emrus pasti baik. Entah baik untuk keberlangsungan negara atau minimal baik untuk nama Pak Emrus di pemerintahan. Tapi, mempermasalahkan solusi ketika kritik?
Saya teringat saat saya mendapat training di tempat kerja saya. Dulu saya pikir ilmu training ini hanya diterapkan dalam lingkup kantor. Ternyata saat ini saya pakai teori yang saya peroleh untuk memahami kerja pemerintah
“Seseorang digaji bukan karena tenaga yang keluar, tapi digaji karena problem solving yang dilakukan. Gaji seseorang akan lebih besar ketika menyelesaikan masalah yang lebih besar juga. Itulah kenapa tenaga ahli dan manajer berpengalaman digaji besar, karena mereka problem solver penting di perusahaan,” kata bos saya.
Seorang koki dibayar karena menyelesaikan masalah produksi restoran. Seorang laboran dibayar karena menyelesaikan masalah laboratorium. Seorang buzzer dibayar karena menyelesaikan masalah nama baik tokoh politik. Nah seorang yang bekerja dalam pemerintahan pusat dibayar untuk apa?
Ya dibayar untuk menyelesaikan masalah dalam tataran negara lah. Presiden dipilih rakyat untuk mengurusi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan untuk satu komunal negara. Nah para menteri diangkat untuk membantu kerja presiden ketika menghadapi negara dengan keruwetannya.
Kan tidak mungkin juga satu kepala memikirkan urusan pupuk dan relaksasi pajak dalam waktu bersamaan. Di sinilah menteri dan kementerian bekerja sebagai focus group dalam satu urusan kenegaraan. Nah instansi yang dibentuk negara menjadi wadah focus group ini menyelesaikan masalah dalam satu bidang.
Kalau DPR dipilih untuk apa? Bukan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan spanduk bekas ya, tapi menyelesaikan masalah penyampaian aspirasi yang rumit. Rumit karena populasi Indonesia yang berjuta-juta. Maka sistem perwakilan ini menjawab perkara aspirasi.
Nah sudah jelas toh arahnya? Kalau sebuah instansi dikritik karena kinerjanya, ya wajar lah. Sebab, kritik ini bersifat controlling terhadap kinerja instansi atau mungkin kepresidenan. Lha kok malah harus kritik bersama solusi?
Bukan berarti bermental “pembeli adalah raja”. Tapi sudah jelas peran pemerintahan adalah menyelesaikan masalah rakyat. Sebab, untuk tataran negara yang lebih panjang dari Amerika Serikat ini, akan memakan waktu dan sumber daya yang luar biasa besar. Kecuali mengurusi dalam ukuran komunal, baru bisa efektif dengan konsep demokrasi langsung.
Lha untuk menghemat waktu dan biaya, maka dibentuklah negara. Lha kalau solusi harus menunggu diberi oleh pihak pengkritik, malah nggak fungsi sistemnya. Logikanya, kritik kan jadi alasan instansi menemukan solusi.
Dengan gaji yang jelas melampaui UMR manapun, tuntutan menemukan solusi menjadi wajar. Gaji yang besar menuntut problem solving skala besar. Menteri saja bergaji 18 juta lebih lho. Masak solusinya tetap harus menanti dari pihak di luar sistem? Lha terus gaji sebesar itu untuk apa?
Ya kalau problem solvingnya kecil, wajar jika digaji kecil pula. Misal problem solving instansi hanyalah menanti solusi dari rakyat, mungkin bisa digaji dengan standar UMP Jogja.
Lebih-lebih, masalah negara yang sering dikritik sudah terlihat jelas solusinya. Para ahli selalu memberi hasil riset mereka. Rakyat juga selalu menyuarakan aspirasi yang sebenarnya diolah sedikit jadi solusi. Solusi itu melimpah ruah seperti pandemi dan siap diolah oleh sistem pemerintahan.
Tapi, kalau solusi yang melimpah ruah ini tidak dikerjakan, ya sama saja bohong. Kalau solusi yang disampaikan malah diabaikan, ya rugi lah. Contohnya seperti solusi menangani pandemi ketika belum ada ledakan kasus.
Jadi percuma juga kalau kita harus solutif seperti usul Pak Ermus. Toh yang memegang kendali atas keputusan adalah pemerintahan. Kalau solusi tidak diindahkan, ya tidak lebih hasilnya seperti pandemi ini. Dan sekali lagi, Anda dibayar besar karena bertugas menyelesaikan masalah besar wahai wakil rakyat. Jadi ayo kerja, kerja, kerja. Kan belum mati!
BACA JUGA ‘Negri Ngeri’ Adalah Gambaran Indonesia Saat Dihajar Pandemi dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.
