Belakangan ini masyarakat kita seolah sedang dibelah dengan kapak bernama “wacana pengangkatan PPPK menjadi PNS” yang membuat masyarakat seketika heboh. Grup-grup ASN, forum pejuang CPNS, hingga kolom komentar media sosial mendadak berubah jadi ajang debat nasional. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi yang paling keras tentu suara mereka yang pernah jungkir balik belajar SKD dan SKB demi selembar NIP, serta para fresh graduate yang tak sabar ikut meramaikan pertarungan seleksi CPNS.
Sementara di sisi lain, sebagian PPPK yang dulunya honorer tampak memasang wajah penuh harap. Wacana ini seolah membuka jalan pintas menuju status impian: PNS, alias pegawai tetap dengan segala kemapanannya. Tapi sayangnya, jalan pintas itu justru bikin publik pengin geleng kepala sambil bilang: lho, emangnya semudah itu jadi PNS?
PPPK otomatis diangkat jadi PNS, jalan pintas yang bisa merusak sistem
Wacana ini muncul seiring pembahasan revisi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN di DPR. Salah satu poinnya adalah kemungkinan pengangkatan PPPK menjadi PNS tanpa melalui seleksi baru. Argumennya sederhana: mereka sudah bekerja untuk negara, jadi kenapa harus tes lagi?
Masalahnya, logika ini bisa bikin rusak sistem yang selama ini dibangun dengan susah payah. Prinsip seleksi ASN itu adalah kompetisi terbuka dan sistem merit yang berlaku. Siapa yang terbaik, dialah yang lolos. Kalau kemudian ada jalur istimewa tanpa tes, ya buat apa selama ini ada ujian CPNS yang katanya “ketatnya melebihi seleksi masuk surga”?
Bayangkan betapa ironisnya bagi para CPNS yang dulu harus rela belajar ribuan soal Tes Intelegensia Umum, hafal Pancasila ayat per ayat, bahkan ikut les “SKD kilat” dengan biaya jutaan. Sekarang mereka harus mendengar kabar bahwa ada kelompok yang bisa langsung loncat ke status PNS tanpa satu pun soal CAT dengan passing grade-nya.
PNS itu dipersiapkan untuk karier jangka panjang dengan segala tanggung jawabnya sebagai aparatur negara. Sementara PPPK adalah pegawai kontrak dengan masa kerja tertentu. Dua-duanya memang ASN, tapi fondasinya beda. Kalau tiba-tiba PPPK diangkat jadi PNS tanpa proses seleksi, ini bukan lagi soal efisiensi, tapi soal keadilan yang dipotong separuh jalan.
Belum lagi, kalau semua 1,7 juta PPPK diangkat otomatis, menurut Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, pemerintah bisa saja melakukan moratorium penerimaan CPNS selama 5 sampai 7 tahun. Artinya, para fresh graduate yang jumlahnya sekitar 1,8 sampai 1,9 juta setiap tahunnya bakal kehilangan kesempatan bersaing di jalur CPNS. Bisa dibayangkan murkanya para Gen Z yang baru lulus kuliah tapi harus menunggu sampai usia nyaris kepala tiga hanya untuk ikut seleksi ASN lagi.
Dikasih hati, jangan minta jantung
Kalau sudah begitu, DPR dan Pemerintah perlu berhenti berpikir pendek. Ini bukan sekadar soal menaikkan status, tapi soal menjaga kepercayaan publik pada sistem rekrutmen ASN. Dulu waktu masih honorer, PPPK sudah dapat angin segar: ada kontrak resmi, ada gaji dari APBN/APBD, ada tunjangan. Sekarang, baru sebentar menikmati status ASN kontrak, sudah minta jadi PNS penuh waktu.
Ibarat pepatah lama: dikasih hati, malah minta jantung.
Tentu kita bisa paham keinginan PPPK untuk hidup lebih layak. Tapi keinginan itu jangan sampai menabrak prinsip keadilan. Kalau mau jadi PNS, ya silakan ikut jalur CPNS seperti yang lain. Pemerintah bahkan bisa saja membuat kebijakan khusus, misalnya tanpa batas usia bagi PPPK yang mau ikut seleksi CPNS. Itu lebih elegan daripada jalur “rengekan massal” ke DPR.
Sebab, jadi PNS itu bukan sekadar ganti seragam dan dapat tunjangan tetap. Ada proses panjang, ada latihan dasar dan aktualisasi yang harus dijalani, dan juga pengorbanan gaji 80% saat tahun pertama. Semua itu tak bisa diganti dengan janji populis atau simpati politik.
Negara ini memang perlu ASN yang berdedikasi, tapi juga perlu sistem yang adil dan kredibel. Kalau semuanya bisa naik pangkat hanya karena wacana politis, nanti jangan salahkan kalau anak-anak muda mulai berpikir: buat apa belajar keras, kalau ujung-ujungnya yang menang adalah yang paling kencang merengek?
Penulis: Sholihul Abidin
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA PPPK Paruh Waktu: Nama Baru, tapi Gaji Tetap Segitu
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
