Saya tinggal di Semarang cukup lama untuk tahu satu hal. Hujan di sini membawa dua hal: aroma tanah basah yang syahdu dan notifikasi berita banjir yang siap bikin jantung dag-dig-dug. Kadang sebelum air benar-benar naik, warga sudah menyiapkan ember, sapu, dan tentu saja doa.
Kondisi ini mendorong usulan ibu kota Jawa Tengah dipindah dari Semarang ke Bawen muncul. Alasannya sederhana saja, topografi Bawen lebih tinggi daripada Semarang. Saya merasa usulan itu patut dipertanyakan. Sebab, pertimbangan suatu daerah menjadi ibu kota sebaiknya tidak cuma dari ketinggian tanah saja. Perlu juga dipertimbangkan faktor aksesibilitas, ekonomi, hingga pengelolaan sehari-hari.
Tata kelola kota yang payah memperburuk Semarang
Semarang punya masalah klasik: banjir rob dan penurunan muka tanah. Tapi, menjustifikasi pemindahan ibu kota hanya karena Semarang “terlalu rendah” terkesan sempit. Seolah persoalan kota bisa selesai hanya dengan geser titik di peta, padahal akar masalahnya jauh lebih dalam. Ironisnya, sebagian besar bukan soal tanah, tapi tata kelola.
Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM (2023), wilayah Pantura, termasuk Semarang, mengalami penurunan muka tanah antara 1 hingga 10 sentimeter per tahun, terutama di kawasan utara seperti Genuk dan Semarang Utara. Penyebabnya bukan sekadar topografi, tapi eksploitasi air tanah, beban bangunan berat di atas tanah lunak, dan pembangunan pesisir yang tidak terkendali.
BRIN (2022) juga menyoroti, kombinasi antara penurunan tanah dan pengelolaan ruang kota yang terbatas membuat genangan makin sering muncul. Angka pasti luas ruang terbuka hijau pun sulit ditemukan. Padahal, ruang terbuka yang cukup memadai penting untuk menahan banjir. Jadi, banjir di Semarang lebih merupakan akibat pola pengelolaan kota, bukan fenomena alam semata.
Kalau ibu kota benar-benar pindah ke Bawen, apakah masalah yang menghantui Semarang selesai? Belum tentu. Memang pusat pemerintahan jadi lebih aman dan kondusif karena bebas banjir. Namun, bagaiamana dengan mereka yang masih di Semarang? Mereka masih akan menghadapi persoalan yang sama. Padahal, Semarang bak kunci bagi daerah sekitarnya. Di sana ada pelabuhan Tanjung Emas, Tol Trans-Jawa, Bandara Ahmad Yani, hingga puluhan universitas seperti UNDIP, Unnes, Unissula, dan perguruan tinggi lainnya.
Menurut BPS (2023), Semarang menyumbang lebih dari 20 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Kalau ibu kota pindah, arus ekonomi, transportasi, dan kehidupan sosial akan ikut terguncang.
Butuh dana besar
Belum lagi soal biaya. Memindahkan ibu kota provinsi bukan perkara gampang; berarti membangun semuanya dari nol: kantor pemerintahan, fasilitas publik, perumahan ASN, sampai jaringan transportasi. Menurut simulasi Bappenas (2022), membangun kota administratif baru bisa menelan biaya triliunan rupiah.
Memang, biaya untuk memperbaiki Kota Semarang sendiri tidak murah. Tapi, itu lebih baik daripada menambah “pekerjaan rumah” baru dengan membangun ibu kota di Bawen. Mungkin Bawen masih lapang dan lebih tinggi daripada Semarang. Tapi, itu saja tidak cukup. Kalau memang persoalannya banjir, pemerintah provinsi seharusnya serius menyelesaikan banjir. Bukannya malah mengungsi dari Semarang, tanpa memikirkan menata ulang kota ini dengan keberanian dan visi jangka panjang.
Penulis: Nilla Putri Anggraini
Editor: Kenia Intan
BACA JUGA Semarang Langganan Banjir, Sudah Saatnya Ibu Kota Provinsi Pindah ke Bawen biar Warga Nggak Senewen
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
