Persebaya Bukan AC Milan, Surabaya Bukan Napoli – Terminal Mojok

Persebaya Bukan AC Milan, Surabaya Bukan Napoli

Featured

Avatar

Sepak bola Indonesia dan Italia ada kemiripan. Sama-sama ada skandal pengaturan skor. Suporternya sama-sama keras kepala dan berisik. Juga tak pernah bisa bersih dari politik. Profesionalisme sepak bola di Italia bertautan kepentingan dengan oligarki politik. Sementara itu di Indonesia sebagian besar petinggi sepak bola adalah pejabat pemerintah atau politisi.

Asal-usul sepak bola di Italia, menurut sejarawan dan jurnalis John Foot, bahkan dipolitisasi. Awalnya, kosa kata bahasa Inggris ‘football’ digunakan sebagai bagian dari nama federasi sepak bola Italia, yakni Federazione Italiana Football. Masuknya elemen bahasa Inggris tak lepas dari sejarah pengaruh Britania dalam pembentukan klub di sana. Konon klub sepak bola pertama di Turin dibentuk oleh Edoardo Bosio sepulangnya bekerja dari pabrik tekstil di Nottingham, Inggris.

Namun semangat nasionalisme menolak pengaruh Inggris itu. Kata ‘calcio’ dipilih menggantikan ‘football’ untuk menunjukkan bahwa sepak bola sudah ditemukan di Italia ratusan tahun sebelumnya. Rezim fasis Benito Mussolini memperkuat politik nasionalisasi sepak bola tersebut. Saking kuatnya identifikasi politik dengan sepak bola, klub-klub pun diidentifikasi dengan ideologi tertentu: Lazio identik dengan politik sayap kanan, sementara Inter Milan didukung fans sayap kanan dan banyak suporter berideologi sosialis.

Nasionalisme dan sepak bola juga saling berkaitan di Indonesia. Sepak bola diperkenalkan oleh orang-orang Belanda. Namun, sejarah menunjukkan, klub-klub sepak bola lokal amatir lahir untuk melawan politik diskriminasi dan segregasi di lapangan hijau, sekaligus mengukuhkan identitas kebangsaan. Surabaya memainkan peran penting di dalamnya, termasuk dalam pembentukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Jika pada awal 1900 hingga 1940-an, politik sepak bola di Indonesia dan Italia lebih diarahkan pada penguatan nasionalisme, maka setelah perang dunia berakhir dan negara bangsa yang merdeka terbentuk hingga saat ini, sepak bola lebih banyak dimanfaatkan untuk politik elektoral.

Achille Lauro, seorang pengusaha kapal, menguasai klub Napoli untuk memperbesar pengaruh politiknya pada dasawarsa 1950-an. Jargonnya: Un grande Napoli per una grande Napoli. Naples untuk Napoli Raya. Tahun 1952, dia mendapatkan dukungan 117 ribu suara dan menjadi wali kota pada dekade 1950-1960.

Nama lain yang memanfaatkan sepak bola untuk kepentingan politik elektoral adalah Silvio Berlusconi, seorang ‘media tycoon’. Dia beli AC Milan pada 1986, setelah sebelumnya sempat berniat membeli rival sekota Inter Milan. Dia memanfaatkan Milan untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitasnya bersama partai Forza Italia.

Itu semua bukannya tanpa kesengajaan. “Setelah riset panjang, para penasihat Berlusconi datang dengan membawa kesimpulan bahwa satu-satunya bahasa yang bisa menyatukan orang Italia adalah sepak bola. Separuh dari pemilih mengaku sebagai fans sepak bola,” kata Foot.

Baca Juga:  Menghitung Penghasilan Taro Misaki, Pasangan Emas Tsubasa Ozora yang Beda Nasib

Berlusconi pun mentransfer trio Belanda (Gullit, Rijkaard, Van Basten) untuk mendaratkan trofi di AC Milan. Setelah itu, dalam kampanye politiknya dan setelah menguasai kursi perdana menteri, dengan simpel dia berkata: saya akan bikin Italia seperti Milan. Dan orang-orang pun paham: Milan sinonim dengan kesuksesan dan kejayaan. Namun saat kekuasaan Berlusconi berakhir dengan diwarnai skandal seks, berakhir pula kejayaan AC Milan dalam sepak bola domestik dan internasional.

Di Indonesia, politisasi sepak bola juga dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan negara. Selama masa Orde Baru, politisi dan kepala daerah akan habis-habisan mendukung kejayaan klub sepak bola perserikatan dengan anggaran negara. Terbentuknya kompetisi Liga Sepak Bola Utama (Galatama) yang semi profesional sempat membawa harapan bahwa klub sepak bola bisa mandiri tanpa urusan politik dan dibiayai negara. Namun harapan itu segera kandas, setelah Galatama justru dililit penyakit suap dan berkurangnya kekuatan ekonomi pemilik klub.

PSSI kemudian memang menyatukan satu model kompetisi dengan menyatukan klub-klub perserikatan dan Galatama dalam satu payung. Namun itu tidak mengubah kebiasaan politisasi sepak bola hingga saat ini. Kendati pemerintah sudah melarang penggunaan anggaran negara untuk membiayai klub sepak bola profesional, sepak bola tetap menggiurkan bagi para politisi dalam momentum pemilihan, terutama di kota-kota besar yang memiliki klub kuat dengan suporter besar seperti Surabaya dan Persebaya.

Beruntung, Persebaya hari ini sudah benar-benar profesional dan lepas dari pendanaan negara. Klub ini dihidupi dengan uang tiket yang dibeli Bonek, hasil penjualan merchandise yang memiliki harga relatif tinggi dibandingkan merchandise resmi klub lain, dan sponsor yang berdatangan karena tertarik dengan magnet fanatisme pendukung Persebaya. Siapa pun yang duduk di kursi parlemen atau balai kota, Persebaya tetap akan hidup selama Bonek dan takdir Tuhan menghendakinya.

Namun, ada yang tidak berubah. Setiap kali tiba musim pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah, selalu ada sejumlah politisi yang mengenakan syal maupun jersey Persebaya dan datang langsung ke stadion. Mereka ikut menonton di tribun VVIP, melambaikan tangan saat ada penonton lain yang mengambil foto lewat ponsel, dan ikut bersorak saat Persebaya mencetak gol. Saya tidak tahu apakah mereka hapal dan ikut menyanyikan Song for Pride.

Persebaya adalah Surabaya. Para politisi ini berusaha mengidentifikasikan diri dengan Persebaya, karena ingin menunjukkan kepada para pemilih bahwa mereka adalah bagian dari Surabaya. Tak peduli apakah sebelum musim pemilihan tiba mereka lebih banyak mengurusi bisnis di Jakarta atau ke luar negeri daripada bertemu warga di kampung atau perumahan mereka sendiri.

Baca Juga:  Memimpikan Kejayaan Newcastle United Jika Jadi Dibeli Pangeran Muhammad bin Salman

Identifikasi diri memang cara paling mudah untuk memikat pemilih. Politik pencitraan. Politik artifisial. Politik yang memamerkan citra diri yang kasat mata. Dangkal-dangkal saja. Tidak butuh keseriusan. Politik citra diri hanya ingin membuat pernyataan kepada publik: bahwa saya adalah bagian dari kalian, bagian dari masyarakat, dan dalam konteks Persebaya dan Surabaya, saya adalah bagian dari warga Surabaya yang cinta Persebaya. Ia ingin menggugah sisi primordial dan emosional pemilih: solidaritas identitas.

Politik citra diri seperti ini tak ubahnya jebakan bagi pemilih untuk tidak mempertanyakan lebih jauh lagi kapasitas dan kualitas politisi. Jebakan emosional dalam bungkus kesamaan identitas sebagai penggemar Persebaya, bisa membuat pemilih tak kritis untuk bertanya: apa yang bisa dilakukan si politisi untuk masyarakat Surabaya jika terpilih; dan jaminan apa yang bisa diberikan, jika saat terpilih, Persebaya maupun Bonek akan benar-benar mendapatkan manfaat.

Tak ada yang bisa menjamin seseorang akan menepati janji politik. Tak ada konsekuensi hukum pula bagi seseorang yang mengingkari janji politik. Itulah kenapa setiap kali pemilihan berakhir dan pemenang diumumkan, bulan madu selalu berjalan singkat. Saat pencitraan berakhir dan polesan bedak sudah dihapus dari wajah, yang tersisa hanyalah kekecewaan pemilih. Dan pemilih dengan susah payah harus membangun kepercayaan diri untuk menumbuhkan harapan dalam pemilihan lima tahun berikutnya.

Sejarah di Italia menunjukkan bahwa saat politik dan sepak bola bertemu, maka politik lebih diuntungkan dan karenanya masyarakat yang dirugikan, fans dikecewakan. Sukses Achille Lauro di bidang politik berbanding terbalik dengan sukses Napoli di lapangan hijau. Dia berhasil menjadi wali kota, namun jangankan meraih juara Serie A, Napoli justru terdegradasi ke Serie B dua kali pada 1961 dan 1963. Politik tak bisa menyelamatkan klub itu. Napoli justru dibangkitkan bukan oleh politisi dan jargon, namun oleh talenta seorang pemain Argentina bernama Maradona dua dekade kemudian.

Pelajaran pentingnya: biarlah kemiripan di dunia sepak bola berhenti sampai di sini. Indonesia bukan Italia. Persebaya bukan AC Milan. Surabaya bukan Napoli.

BACA JUGA Persebaya 93 Tahun, Menerjemahkan Rivalitas Sebagai Aktualisasi Diri, Bukan Sekadar Cinta dan Benci dan tulisan Oryza A. Wirawan lainnya.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.

---
7


Komentar

Comments are closed.