Sejak wabah Covid-19 disorot dunia internasional Januari lalu di kota Wuhan, Tiongkok, berbagai negara segera mengambil sejumlah langkah antisipasi. Mulai dari melakukan pengetatan tes kesehatan bagi para penumpang di berbagai bandara dan pelabuhan hingga menerapkan lockdown atau membatasi akses keluar masuk di wilayah tertentu untuk mencegah sebaran virus. Sayangnya, pada saat seperti itu, pemerintah Indonesia masih menganggap enteng penyebaran virus corona ini. Tapi dalam tulisan ini saya tak ingin membahas Covid-19 seperti para ahli kesehatan. Saya hanya mau memaparkan beberapa kebijakan pemerintah dan pernyataan pejabat publik yang menurut saya paradoks dan irasional.
Pertama, masyarakat bekerja di kebun, tapi tanah dirampas, lalu disuruh ikut pelatihan virtual. Eh, setelah Kartu prakerja sudah ada, pekerjaannya yang tidak ada.
Kedua, tanah masyarakat dirampas, digusur, jika menolak dikriminalisasi. Lalu lahan pertanian beralih jadi perkebunan, tambang, bandara, dan lain-lain. Setelah itu pemerintah berkhotbah tentang ketahanan dan kemandirian pangan.
Ketiga, masyarakat disuruh kerja dari rumah, ibadah dari rumah, batasi keluar rumah. Pejabatnya pun sibuk rapat dengan cara virtual, tapi kalau bagi sembako dan amplop, pejabat turun lapangan bersama wartawan.
Keempat, pemerintah mengumumkan cara penanganan wabah dengan istilah social distancing, stay at home, work from home dan istilah dalam bahasa asing, nanti saat Hari Sumpah Pemuda, percayalah mereka akan menasihati rakyat bahwa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Lalu pasang foto dengan quote: “Berbahasa satu, bahasa Indonesia.” Padahal di naskah Sumpah Pemuda, yang benar adalah “Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.
Kelima, menerapkan PSBB, lalu aparat disuruh menjaga. Jika ada masyarakat yang tidak taat akan ditangkap dan dihukum, tapi di saat yang sama juga menyuruh kita untuk berdamai dengan Covid-19.
Keenam, koruptor dihukum ringan, petani dihukum berat. Aturan dibuat main-main, KPK digembosi. Janji tak pernah ditepati. Covid-19 pun awalnya dibilang penyakit biasa. Saat sudah banyak korban yang berjatuhan, barulah menuntut masyarakat untuk harus percaya pada semua aturan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia memang kapok nge-PHP-in orang berkali-kali.
Penanganan kacau, tren kurva Covid-19 terus menanjak, tapi ada pejabat yang sudah memastikan bahwa Covid-19 berakhir bulan Juni.
Sibuk bicara tentang karantina, tapi bandara dibuka, nanti saat orang pulang kampung barulah mereka dikejar, dikorek-korek sampai lubang semut.
Pemerintah Indonesia memang juga digerogoti oleh virus kemunafikan. Itulah mengapa para pemangku kebijakan selalu tersenyum di berbagai media, sementara korupsi dan penipuan terus dilakukan.
Janji-janji indah digemakan, tapi praktek nyata untuk perbaikan kehidupan bersama tak kunjung tiba. Pidato dibuat seindah mungkin, hanya untuk menutupi kenyataan sosial yang menyakitkan.
Saya sudah bosan di-PHP, dijejali kebijakan yang paradoks dan irasional setiap saat. Untuk itu, saya menulis hal ini untuk mengakui bahwa pemerintah memang pada dasarnya irasional. Kita saja yang nggak ada kerjaan, makanya selama ini menuntut untuk pemerintah rasional.
BACA JUGA Di Daerah Saya, Ngumpulin Massa Buat Sosialisasi Kondom Dianggap Mau Bagi-Bagi Bantuan dan tulisan Honing Alvianto Bana lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
