Sejak awal juru bicara pemerintah mengucapkan istilah-istilah asing itu, saya sempat mengkerutkan dahi. Ini bukan soal saya tak mengerti istilah-istilah itu. Ini juga bukan soal sepenggal kalimat dalam sumpah pemuda ‘berbahasa satu, bahasa indonesia’ atau soal slogan ‘saya pancasila, saya Indonesia.
Ini soal tidak semua orang memahami istilah-istilah seperti physical distancing, panic buying, dan lain-lain itu. Jangankan menerjemahkan istilah-istilah seperti itu, masalah membedakan mana sosialisasi penggunaan kondom dan mana bantuan langsung tunai saja masih banyak yang kesulitan membedakannya. Misalnya, pernah kejadian didaerah saya. Daerah saya tak akan saya beri tahu. Selain untuk menghindari ejekan yang tak berfaedah, kalian tahu pun tidak akan merubah apa pun. Hehe.
Jadi ceritanya gini.
Pemerintah memang sering memberikan bantuan yang bermacam-macam kepada masyarakat. Hal itu tentu perlu kita beri apresiasi. Meski begitu, pemerintah perlu terus memperbaiki data agar dan proses penyalurannya lebih tepat sasaran. Hal tersebut harus terus dilakukan sebab di beberapa daerah di Indonesia Timur, hal itu punya potensi memicu kecemburuan sosial dan pertikaian antar keluarga.
Misalnya, kejadian yang pernah terjadi di daerah saya. Setiap kali pemerintah memberikan bantuan sosial seperti BLT, PKH, dan bantuan-bantuan lainnya, ada 6 KK di daerah saya yang tidak pernah terdata oleh pemerintah setempat. Hal ini bukan baru sekali. Ini sudah terjadi berulang-ulang kali.
Karena sering tak mendapatkan bantuan, wajarlah mereka kemudian marah-marah. Nah, suatu ketika pemerintah desa mengumpulkan masyarakat di kantor desa untuk mendengar sosialisasi dari salah satu LSM yang dibantu dengan beberapa perawat dan bidan.
Seperti biasa, masyarakat sangat senang ketika mendengar kata berkumpul. Berkumpul adalah menerima bantuan. Oleh karena itu, jika ada imbauan dari pemerintah untuk berkumpul di kantor desa, mereka otomatis berpikir bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menerima bantuan dari pemerintah.
Pagi itu, semua warga sangat antusias berkumpul di kantor desa. Wajah mereka berseri-seri. Kecuali, wajah sebut saja Pak Enos saya sengaja menyebut nama Pak Enos sebagai nama samaran untuk menghindari hal-hal yang tak di inginkan, jika kedepan tulisan ini dimuat dan beberapa orang. Mereka sudah lama memendam amarah sebab tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Saat sosialisasi baru akan di mulai. Pak Enos langsung berdiri dan berkata kepada kepala desa, pejabat desa, panitia sosialisasi dan masyarakat yang berada disitu. Ia berkata, “tunggu dulu! Sebelum bantuan ini di bagikan kepada masyarakat. Pejabat desa harus membacakan nama-nama keluarga yang akan menerima bantuan. Ini penting karena selama ini pejabat desa dan RT berlaku tidak adil kepada keluarga saya dan beberapa keluarga yang lain. Setiap kali ada bantuan, saya tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut.”
Suasana di kantor desa pun jadi ramai. Mereka saling tuding satu sama lain.
Beberapa saat kemudian para tim sosialisasi dan para pejabat desa lalu memberikan penjelasan terkait tujuan dikumpulkan masyarakat pada pagi itu. Mereka menjelaskan bahwa tujuan dikumpulkannya warga pada pagi ini bukan untuk menerima bantuan pemerintah. Melainkan untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait pentingnya menggunakan kondom demi menangkal terjadinya seks beresiko.
Mendengarkan penjelasan tersebut, wajah pak Enos berubah menjadi merah. Bukan saja itu, masyarakat yang lain pun akhirnya kecewa dan pulang ke rumah masing-masing. Tim sosialisasi itu akhirnya tak jadi memberikan sosialisasi pada hari itu.
BACA JUGA Bagi Rakyat Miskin, Pemerintah Memang Tak Pernah Lebih Baik Ketimbang Acara Bedah Rumah atau tulisan Honing Alvianto Bana lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
Penulis / Honing Alvianto Bana (2 artikel)
