Papua Barat Bagian dari Majapahit Itu Narasi Nasionalis Romantik yang Keliru

Narasi tentang mengapa Papua Barat tidak boleh berpisah dari Indonesia karena wilayah itu sudah jadi bagian dari Indonesia sejak “dulu kala” itu keliru.

Artikel

Zahra Amalia

Salah satu argumen tentang mengapa Papua Barat tidak boleh berpisah dari Indonesia adalah karena wilayah itu sudah jadi bagian dari Indonesia sejak “dulu kala.” Beserta argumen itu kerap dicantumkan pula peta Majapahit serta daerah di bawah pengaruhnya–-termasuk Papua Barat-–yang dinarasikan sebagai “batas Indonesia dulu” sebagai justifikasi batas negara Indonesia kini. Tapi itu hanya narasi nasionalis romantik yang keliru.

Papua bagian dari Majapahit katanya

“Peta Majapahit” yang tersebar ini dibuat berdasar kutipan Negarakertagama, sebuah kakawin atau syair berbahasa Jawa kuna, yang menyebutkan sebaran ‘vassal states’ atau ‘tributary’ Majapahit pada puncak kejayaannya di abad XIV. Yang perlu dicatat vassal states atau tributary bukanlah daerah kekuasaan Majapahit. Tentu keliru memandang daerah-daerah tersebut dengan kacamata “negara berkedaulatan” dan “batas negara” modern masa kini.

Vassal states atau tributary memang berada di bawah pengaruh Majapahit yang berpusat di Jawa Timur modern, mungkin mereka berdagang dengan Majapahit, atau turut berkontribusi dalam peperangan dan pertahanan, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, mereka tidak mutlak tunduk pada Majapahit.

Memahami hubungan antara Majapahit dan vassal statesnya butuh kacamata untuk melihat “pusat” dan “power” melalui konsep Mandala. Mandala yang dalam Bahasa Sanskerta berarti “lingkaran” merupakan sebuah konsepsi spiritual Hindhu-Buddha. Kedigdayaan Majapahit amat bergantung pada karisma personal pemimpinnya–-entah sosok Hayam Wuruk atau Mahapatih Gajah Mada–-dan kemampuan mereka untuk meletakkan diri sebagai representasi Majapahit di pusat Mandala tersebut.

Hubungan Majapahit dan vassal statesnya bukanlah hubungan hierarkis yang asimetris, tapi merupakan hubungan horizontal yang berdasar kesetiaan pada sosok Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai pusat Mandala. Karisma kedua tokoh tersebutlah yang membuat keduanya mampu meletakkan berbagai daerah di sekitar Majapahit dalam sphere of influencenya serta memanfaatkan kesetiaan daerah-daerah itu untuk berbagai kepentingan politis Majapahit.

Baca Juga:  Politik Alkohol

Sphere of influence Majapahit tentu tidak statis namun  bisa melebar seperti saat puncak kejayaannya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dan menyurut seperti di abad XV pasca wafatnya kedua tokoh tersebut. Dengan berkembangnya Kerajaan Malaka dan ekspansi Kekaisaran China misalnya, daerah-daerah di bawah pengaruh Majapahit tersebut mulai ‘berpaling’ dan mandiri dari ketergantungannya dengan Majapahit. Selain itu, perang sipil perebutan tahta sepeninggal Hayam Wuruk semakin menegaskan lunturnya Mandala Majapahit.

Konsepsi negara modern, atau yang sering disebut ‘Westphalian system’ dicirikan oleh kejelasan batas negara, kedaulatan negara, dan pengakuan negara lain atas kedaulatan dan batas negara tersebut. Jadi jelas bahwa konsep sphere of influence Majapahit berbeda dengan konsep batas negara berdaulat modern Indonesia.

Tentu keliru untuk menjustifikasi Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia karena sudah menjadi “bagian Indonesia” sejak dulu. Meskipun pusat kerajaan Majapahit dulu ada di area Indonesia modern, Negara Indonesia jelas merupakan entitas politik yang berbeda dengan Kerajaan Majapahit. Yang ada sekarang adalah narasi politik nasionalis romantik, yang membuat kejayaan Majapahit seakan jadi kejayaan Indonesia yang harus diraih lagi. Hal ini melanggengkan motto “NKRI harga mati” dan membutakan diri pada adanya konflik internal dalam negara seperti yang sedang terjadi di Papua Barat saat ini.

Pemahaman bahwa semua warga Indonesia adalah bagian dari NKRI yang katanya harga mati harus dibarengi dengan kesadaran bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara adil dan dihargai kemanusiaannya.(*)

Bibliografi

Colless, B. E. (1975). Majapahit Revisited. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 48(2), 124-161.

Noorduyn, J. (1978). Majapahit in the Fifteenth Century. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 134(2/3), 207-274.

Baca Juga:  Pelaku Rasisme Telah Diproses Hukum, Papua Aman dan Kondusif

Tucci, G. (1961). The Theory and Practice of the Mandala. Chelmsford, MA: Courier Corporation.

Wolters, O. W. (2000). History, Culture and Religion in Southeast Asian Perspectives. Singapore: The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

BACA JUGA Masalah Papua Merupakan Urusan Dalam Negeri Indonesia atau tulisan Zahra Amalia lainnya. Follow Twitter Zahra Amalia.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

---
509 kali dilihat

6

Komentar

Comments are closed.