Negeri Wano Ternyata Sudah Lama Terapkan Omnibus Law, Ini Dampak Positifnya – Terminal Mojok

Negeri Wano Ternyata Sudah Lama Terapkan Omnibus Law, Ini Dampak Positifnya

Artikel

Pembahasan mengenai Omnibus Law sudah digarap secara ciamik oleh Oda Sensei. Entah disengaja atau tidak, melalui penuturannya melalui One Piece, kita bisa melihat bagaimana jadinya jika Omnibus Law ini dipatenkan di sebuah negeri yang awalnya adil, makmur, sentosa, dan bahagia. Ya, benar, Negeri Wano namanya. Sebuah negeri di mana para samurai hebat lahir. Sehebat-hebatnya para samurai, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan penguasa dengan Omnibus-Law-nya. Luar biasa, bukan?

Omnibus Law di Wano terjadi ketika nama Orochi mencuat. Menggandeng sosok bengis yang mengaku bisa mewakili rakyat Wano, Beast Pirates yang diketuai oleh Kaido, akhirnya ia ngosak-ngasik dengan undang-undang aneh dan karet yang menjerat beberapa pejabat jujur seperti Kozuki Oden dan pengikutnya.

Melalui penuturan Orochi, dikutip dari Harian New World, “Omnibus Law itu, kan, ‘Omnibus Lawakan Antara Wano’. Nah, itu kan sederhananya aturan baru yang akan memengaruhi aturan-aturan sebelumnya dengan cara lawak. Bagus, dong? Lihat saja, aturan bijak bestari zaman Klan Kozuki, bisa saya ganti dengan mudahnya.”

Lebih menarik lagi, Kaido sebagai pengendali Negeri Wano atau bisa disebut presiden, mengatakan, “Aturan zaman Klan Kozuki itu kaku. Kalau kaku, bisa menghambat kedatangan investor. Kan kalau investor datang, nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menaikan laju ekonomi. Makanya, ‘Omnibus Lawakan Antara Wano’ ini penting.”

Mari kita lihat secara saksama, apakah iya Omnibus Law ini sepenuhnya buruk? Dari Masyarakat Wano yang sudah merasakan, mari kita khidmati, dalami, dan kaji lebih dalam lagi.

Pertama, ternyata Dewan Perwaklan Rakyat Wano atau yang bisa disingkat ASU, yang diketuai oleh Orochi, King, Queen, dan Jack, bisa juga kerja cepat. Padahal, sebelumnya kerjaan mereka hanya tidur saat rapat. Tetapi, setelah adanya rancangan RUU Cilaka 13 Masyarakat Wano, entah mengapa mereka kerja dengan gigih dan mati-matian. Sungguh wakil rakyat Wano yang baik dan patut ditiru.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya, kehendak rakyat yang menuntut ASU untuk merancang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS, lantaran di Wano rawan terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Beast Pirates, tidak digubris blas oleh ASU. Benar-benar mencerminkan ASU.

Periode 2018/2019 misalnya. Dari 24 RUU, nih, hanya 16 yang bisa DPR, eh, ASU bahas. Mau tahu yang benar-benar terealisasi berapa UU? Tiga, Saudara-saudara. Ya, tiga. Ketika periode ini, Orochi sebagai ketua ASU, tiba-tiba ngosak-ngasik menetapkan Omnibus Law yang maha penting bagi mereka. Bahkan, ada kejadian unik, kala Orochi mematikan mic milik King yang kala itu menjadi ketua pembicara di forum penetapan Omnibus Law. Maha lawak.

Kedua, Omnibus Law menguntungkan cukong. Melalui keuntungan cukong, negara juga mendapat untung. Tunggu dulu, bukan masyarakat Wano keseluruhan yang untung, tapi hanya sebagian kecil “rakyat” saja yang untung. Lagi-lagi, si pewakil rakyat Wano atau ASU inilah yang untung.

Negeri Wano kini menjadi tempat yang makmur, sentosa, dan aman bagi mereka. Ya, “mereka” ini adalah mereka para investor. Donquixote Doflamingo contohnya, cukong Smille yang merasa diuntungkan sejak terjadinya Omnibus Law di Negeri Wano. Rakyat kecil? Lihat saja area Ebisu, semua sengsara dan cilaka.

Ketiga, pemerintah untung, rakyat dipentung, alam buntung. Kita bisa lihat Beast Pirates bisa hura-hura dengan sake di tangan kanan dan tangan kirinya menyewa geisha Black Maria. Sedangkan Kabupaten Kuri, kini seakan menjadi gundukan gurun lantaran tercemar oleh pabrik senjata yang didukung penuh oleh pemerintah. Sungai-sungai air tawar tercemar limbah berbahaya.

Carut marut seperti ini terjadi ya karena dalam salah satu UU di “Omnibus Lawakan Antara Wano”, tepatnya pasal 29 mengenai amdal Wano yang dipangkas hingga jadi mekanisme assessment saja. Contohnya ya itu, area Kibi, di mana pabrik-pabriknya terbuat dari batu, tidak sesuai mekanisme amdal yang baik dan benar.

Keempat, mempermudah buruh Wano… untuk di PHK. “Omnibus Lawakan Antara Wano” ini diperinci oleh penerapan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, dan RUU UMKM. Kaido mengatakan kerja, kerja, dan kerja. Saking banyaknya kerja, kayaknya Kaido lupa kerja butuh mikir.

Banyak buruh di Kota Bakura—pusat Beast Pirates—merana. Aturan ini kian memberatkan mereka. Contohnya nggak ada lagi cuti-cuti (mereka menganggap cuti itu nggak penting), gampang di-PHK, cuti haid nggak ada soalnya (katanya ASU) nggak penting, cuti melahirkan apalagi, pekerjaan Pabrik Smile yang menggunakan sistem kontrak jadi mudah meng-PHK dan semena-mena.

Setali tiga uang dengan apa yang dikatakan oleh salah satu cukong, Donquixote Doflamingo. Dikutip dari Lambe Rossa, surat kabar Kecamatan Dressrosa, selaku cukong Smile dan senjata ilegal bagi Kabupaten Wano, ia mengatakan Omnibus Law aturan paling bijak di muka bumi. Perubahan upah menjadi per jam yang membuat pekerja dilihat sebagai mesin produksi.

Mengapa Doflamingo lebih untung dari adanya Omnibus Law ini? Bagai sebuah komedi, para buruh yang diperlakukan nggak adil ini nggak bakal bisa melaporkan kecurangan Dofla. Dengan delik pidana lantaran sanksi yang diatur di sini cuma sanksi administratif, sebagai investor, Dofla bisa melambaikan tangan tanpa kemenangan bagi para buruh di underground Smile.

Dari sinilah muncul Kawasan Udon. Dikutip dari One Piece Fandom, Udon adalah kawasan industri dari pabrik-pabrik senjata di mana kelas bawah (buruh) dipaksa untuk bekerja hingga kelelahan dan kematian. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, tanya saja kepada Orochi, ketua ASU yang mengesahkan aturan liar dengan jumlah 900 halaman ini.

Kaido geram lantaran banyak bajak laut usil dan kebangkitan Klan Kozuki yang mengatakan diberlakukan Omnibus Law di Wano ini nggak adil. Kaido pun menolak. Ia mengatakan, Omnibus Law di Wano sangat menguntungkan… bagi pemerintah Wano dan investor.

Nah, bisa dilihat, kan, ternyata adanya Omnibus Law, itu nggak sepenuhnya buruk. Ya, setidaknya bagi “rakyat” dengan tanda petik, pemerintah, investor, dan cukong dari mulai kelas kakap sampai kelas teri. Ini di Wano lho, ya. Nggak mungkin kan Indonesia jadi seperti Wano. Kan Indonesia dewan perwakilannya di wakilkan oleh orang-orang yang baik dan benar. Bukan begitu? Bukan, ya? Ya, sudah.

BACA JUGA Prestasi DPR Selain Mempersatukan Avatar Korea dan Avatar Anime dan tulisan Gusti Aditya lainnya.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.




Komentar

Comments are closed.