Jadi, apa saat ini apa Mas Nadiem Makarim akan seperti Pak Jokowi di 2015 ketika beralibi: “Saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani.”
Revolusi industri 4.0 menjadi kunci kenapa generasi milenial mulai diperhitungkan di ranah politik. Revolusi Industri sendiri berarti perubahan besar dan radikal terhadap cara memproduksi barang. Perubahan tersebut selalu berpengaruh pada ekonomi, politik, bahkan budaya.
Sepertinya seluruh dunia sepakat dengan kredo “generasi milenial mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu semalam”. Di banyak negara, pengaruh milenial ditandai dengan peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi.
Di Austria ada Sebastian Kurz yang menjadi Menteri Urusan Luar Negeri dan Integrasi dilantik pada 2017 di usia 33 tahun. Di India ada Anupriya Patel, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, menjadi menteri di usia 35 tahun. Uni Emirat Arab pada 2016 punya Shamma Al Mazrui sebagai Menteri Urusan Kepemudaan, dilantik di usia 22 tahun.
Berbeda dengan milenial di negara-negara lain yang masuk ke pemerintahan lewat proses panjang, selain punya kemampuan di bidang masing-masing juga andal di politik karena juga punya karier cemerlang di partai. Sementara itu, Nadiem Makarim tak punya rekam jejak yang sama.
Meski begitu, saat membaca berita kalau Nadiem Makarim, bos Gojek, dipanggil ke istana, saya langsung berharap banyak karena beberapa kali melihat sendiri tantangan yang harus dihadapi guru di pelosok (terutama luar Jawa).
Tapi harapan itu langsung luntur saat mendengar pidato Nadiem Makarim di Hari Guru Nasional. “Nggak akan ada perubahan,” ucap saya dalam hati.
“Namun, perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama.”
“Apa pun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak.”
Pidato Nadiem Makarim tersebut banyak dipuji dan viral. Mengutamakan kemanusiaan lah, menteri yang humanis lah, realistis tanpa banyak janji lah. Saya malah nggak paham, letak kebaruan pidato tersebut ada di mana, sih? Satu-satunya yang baru adalah pidato itu dibawakan dalam bentuk video.
Tagar “merdeka belajar” dan “guru penggerak” di pidato tersebut juga tak bisa dipahami, tidak dijelaskan apa yang akan dilakukan oleh negara dalam hal ini Mendikbud sebagai upaya untuk merealisasikan. Apa yang akan diperoleh guru dari misi di dua tagar ini selain uraian rencana kerja ideal yang disebut Mendikbud?
Menteri, sebagai pejabat negara, punya wewenang yang memang struktural, bisa merancang kebijakan terkait hajat hidup orang banyak, lah kok malah minta orang-orang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya di pekerjaan itu untuk gotong royong.
Bagi sebagian guru, terutama yang honorer, gotong royong sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Tak perlu diminta lagi.
Guru bukan mitra Gojek, Mas Nadiem Makarim. Bukan motivasi kerja yang diperlukan guru dari seorang pejabat negara yang berkuasa mengelola dana APBN.
Dengan cara pandang seorang menteri terhadap masalah seperti ini, perubahan seperti apa yang diharapkan? Memahami masalah saja belum tentu. Nadiem Makarim, dengan latar belakangnya yang cemerlang, menjadi potret bahwa privilese adalah jalan menuju kesuksesan. Masyarakat dari kelas sejahtera punya dunia yang sangat berbeda dengan mereka yang miskin.
Sebuah ironi, meminta seseorang dengan segudang privilese memahami persoalan orang-orang yang tak punya privilese.
Dan benar, setelah terjadi pandemi, orang miskin makin menangis. Makan susah, apalagi untuk sekolah. Sistem belajar online membuat hidup orang miskin bagai tertimpa sial tak berkesudahan. Yang awalnya bersekolah hanya butuh buku tulis dan alat tulis sekarang juga membutuhkan gadget dengan spesifikasi bagus, plus kuota internet.
Gadget yang menjadi barang tersier, sekarang adalah kebutuhan primer bagi pelajar dan guru. Sudah punya gadget pun belum tentu terjangkau sinyal internet. Sedangkan Mas Nadiem Makarim malah kaget sinyal internet belum menjangkau seluruh wilayah. Padahal informasi soal ini melimpah ruaah. Kaget saja tak membawa perubahan, apa yang dilakukan negara bagi mereka yang susah payah menjalani proses belajar lewat daring selama pandemi sampai saat ini?
Yang terbaru, lolosnya dua yayasan bentukan perusahaan swasta, yaitu Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto di program dana hibah untuk peningkatan kualitas guru. Dua yayasan tersebut adalah bentukan korporasi sebagai kewajiban kegiatan pengabdian masyarakat, kenapa malah dapat dana dari APBN? Apa keputusan seperti ini masuk akal?
Hanya dari situ saja sudah “failed”, pertegas kenyataan bahwa Nadiem Makarim memang tak memahami masalah. Jangankan memikirkan nasib guru honorer, atau guru swasta yang mengisi kekurangan tenaga pendidik yang dikelola oleh ormas seperti NU dan Muhammadiyah, memutuskan mana organisasi yang seharusnya dapat dana hibah saja masih sarat “conflict of interest”.
Kabarnya, soal dana hibah ini, adalah tanggung jawab Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril. Jadi Mas Nadiem Makarim tak tahu-menahu.
Jadi, apa saat ini apa Mas Nadiem Makarim akan seperti Pak Jokowi di 2015? Kasus Perpres 39/2015 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan, saat diprotes publik alasan yang diucap adalah, “Saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani.”
BACA JUGA Thermo Gun Memang Berbahaya karena 3 Alasan Ini dan tulisan Aminah Sri Prabasari lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
