Melihat Perdebatan Giring vs Pasha Melalui Literatur Sejarah

Perdebatan Giring Pasha dari Literatur Sejarah

25 Februari 2021

Banjir yang melanda Jakarta ternyata tidak hanya memicu munculnya perdebatan antarpolitisi yang kadang namanya masih asing di telinga kita. Banjir juga menyeret nama Giring dan Pasha untuk bersilang pendapat. Duo vokalis yang kini menjadi Plt Ketua Umum PSI dan politisi PAN ini beradu argumen soal kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam menangani banjir. Sontak saja perhatian netizen langsung terfokus ke situ.

Awalnya, Giring mengkritik Anies yang disebutnya tidak serius menangani banjir dan tidak punya kapabilitas menangani Jakarta. Ia mengatakan kalau naturalisasi sungai hanya konsep di atas kertas. Sang penyanyi “Laskar Pelangi” juga memprotes anggaran Jakarta yang boros untuk urusan kosmetik seperti pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, dan mengecat genteng rumah warga. Curahan pikiran Giring ini ditanggapi Pasha yang berujar bahwa mengelola Jakarta tidak semudah mengkritik di media sosial. Pasha menyarankan DPRD Jakarta membuka data perencanaan kota sejak zaman penjajahan Belanda karena diyakini solusi banjir ada di sana. Sebagai gongnya, sang penyanyi “Demi Waktu” balik mempertanyakan kapabilitas Giring dalam berkomentar mengingat Giring belum pernah punya pengalaman mengelola daerah.

Jangan heran jika dunia maya sontak ramai mengobrolkan perdebatan tadi. Membaca komentar netizen satu per satu mungkin akan memunculkan sensasi emosi jiwa yang bervariasi antara semangat, sebal, atau ngguyu ngakak. Di sisi lain, sebagai warga yang mencoba obyektif tentu kita perlu menimbang kebenaran ucapan Giring dan Pasha. Dikarenakan data zaman penjajahan ikut disebut dalam perdebatan, mari kita mengulik kebenarannya melalui literatur sejarah.

Banjir besar tercatat sekian kali terjadi dalam historiografi Belanda, utamanya yang ditulis sejak era VOC. Pada tahun 1621, hujan deras berdampak pada membludaknya air dari beberapa sungai seperti Kali Ciliwung dan menggenangi wilayah Batavia. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen kalang kabut menyikapi banjir. Dalam waktu singkat, area hunian warga Batavia berubah menjadi danau dadakan. Mobilitas penduduk menjadi terganggu mengingat roda pedati mustahil mudah melintasi jalan tanah yang berair. Saat itu tidak banyak warga memiliki perahu sehingga akses pergerakan warga kian terhambat.

Pada tahun 1619, VOC berupaya membangun sistem kanal di Batavia. Praktiknya, kalkulasi mitigasi bencananya VOC ini meleset sebab kanal menjadi nirfungsi saat debit air yang besar melanda Batavia. Banjir menyebabkan dataran penuh dengan lumpur dan sampah. Hal ini diperburuk dengan mewabahnya kolera dan diare. Batavia yang saat itu dipenuhi dengan taman kota berarsitektur Belanda berubah menjadi lahan luas yang digenangi air berwarna kecokelatan.

Apakah para Kompeni belajar dari kesalahannya? Dalam hal ini sih tidak. Buktinya pada tahun 1654 di era Joan Maetsuycker, banjir hadir lagi dengan gejala mirip dengan era Coen. Bedanya, banjir kali ini dibumbui dengan datangnya air dari wilayah hulu sungai yang berada di Buitenzorg alias Bogor. Zaenuddin H.M. dalam buku Banjir Jakarta menggambarkan banyaknya rumah penduduk dan kantor pemerintahan yang terendam air.

Sebenarnya rezim Maetsyucker juga berupaya menanggulangi banjir, tapi sayangnya kurang berdampak positif. Kendalanya adalah air pasang membawa pasir yang menghambat aliran air sungai. Hal ini diperparah dengan lumpur yang terbawa ke hilir semakin banyak akibat pembukaan lahan di hulu untuk pertanian. Kanal-kanal baru yang dibangun Maetsyucker pun tersumbat sampah, lumpur, dan tanah. Bau busuk akibat material yang mengaliri kanal dan pemukiman warga menambah citra tidak menyenangkannya suasana Batavia kala itu. Indikator parahnya banjir era Maetsyucker dapat dilihat dari fenomena mengungsinya warga ke Kota Tua yang dikenal sebagai daerah terendah di ‘kota bawah’. Banjir yang menyerang selama tiga pekan ini menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya.

Pascabanjir reda, Kompeni berinisiatif membangun kanal batu karang yang mengarah ke laut. Harapannya sih kanal baru ini mampu mencegah tertutupnya jalur masuk ke sungai akibat endapan pasir. Ironisnya langkah ini digugurkan oleh faktor internal. Tidak sedikit warga Batavia yang berkebiasaan membuang sampah ke sungai. Pola hidup ini kembali menyebabkan kanal tersumbat. Pemerintah Belanda lalu menggelar operasi pengerukan kanal dengan mengerahkan tenaga para narapidana namun juga kurang sukses.

Apa yang terjadi selanjutnya ibarat pengulangan episode lama. Batavia kembali dilanda banjir besar di era James Louden (1872), Carel H.A. van der Wijk (1893), A.W.F. Idenburg (1909), J.P. Graaf van Limburg Stirum (1918), hingga B.C. de Jonge (1932). Masing-masing dari mereka berusaha mengatasi banjir dan yaaa gagal maning, Sooon. Di era James Louden, pembersihan kanal digiatkan. Trik lawas ini utamanya dilakukan pasca tergenangnya kawasan elite Harmoni. Era van der Wijk diwarnai dengan pembangunan kanal baru dan penerjunan tenaga medis ke masyarakat untuk penanganan pasca bencana. Era Idenburg yang ditandai dengan banjir parah yang melanda Waterlooplein (kini Lapangan Banteng) dilakukan pembangunan Bendung Katulampa guna mengukur debit air Kali Ciliwung yang akan mengalir ke Batavia. Bendungan ini diposisikan sebagai sistem peringatan dini agar kemungkinan datangnya banjir dapat diantisipasi. Tapi ya tetap saja gagal, Bro.

Kehidupan sosial masyarakat Batavia dapat disimak dalam literatur Jakarta Sejarah 400 Tahun karya Susan Blackburn yang memaparkan dengan apik. Tambahkan pula beberapa literatur lainnya seperti Sejarah Indonesia Modern karya M.C. Ricklefs, Nusantara (Bernard Vlekke), Pengantar Sejarah Kota (Purnawan Basundoro), Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang (Ong Hok Ham), Ketoprak Betawi (Redaksi Intisari), Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers dan Dr. Strehler (Frieda Amran), Wong Blandong (Aulia Rahmat Suat Maji), dan Historia edisi nomor 2 tahun 2015 sebagai referensi. Daftar literatur sejarah akan semakin panjang kalau riwayat banjir Jakarta dikejar hingga zaman kerajaan Tarumanegara. Tapi karena yang diperdebatkan di era Belanda, ya tidak perlu dilanjut sampai riwayat Prasasti Tugu era Raja Purnawarman.

Berpijak pada literatur tadi, solusi era Belanda manakah yang dimaksud Pasha? Kalau beneran ada solusi jitu yang pernah diimplementasikan kolonial Belanda, sejujurnya saya ingin tahu soal data dan sumber literatur sejarahnya. Jangan karena Belanda adalah negara maju lantas solusi banjir diklaim sudah ada dan berhasil sejak tempo doeloe. Sebaliknya, mengenai pendapat Giring yang bilang kalau Pemprov DKI Jakarta kurang serius menangani banjir sepertinya perlu sedikit direvisi. Saya yakin setiap pemimpin pasti mengupayakan yang terbaik bagi warganya. Apalagi di masa kini pemimpin kerap dikaitkan dengan janji kampanyenya. Wajarnya ya mereka berusaha melaksanakan janji kampanyenya agar tidak ditagih melulu oleh warganya. Nah, kalau soal usaha sih mestinya ada, tapi perkara apakah usahanya telah maksimal dan hasilnya sudah manjur ya itu lain perkara, MyLov.

Giring dan Pasha boleh-boleh saja berdebat. Namanya juga politik pasti ada bumbu aroma beda pendapatnya. Meski demikian, sejauh ini sih perang komentar keduanya masih terpantau aman. Mungkin Giring dan Pasha masih kelingan zaman semono saat masih jadi vokalis. Bayangkan saja, Giring berpesan pada Pasha untuk “Jangan Lupakan” pada “Arti Sahabat” karena “Kau dan Aku” untuk selamanya. Begitu pula Pasha yang menganggap pertemanannya dengan Giring tetap “Seperti Yang Dulu” dan tidak menjadi “Bayang Semu” agar tercapai “Saat Bahagia”-ku duduk berdua denganmu.

Sumber Gambar: Youtube WikiMini

BACA JUGA Pengalaman Pertama Saya Jadi Korban Banjir di Kota Metropolitan Jakarta dan tulisan Christianto Dedy Setyawan lainnya.