Lomba desa adalah agenda tahunan paling menguras tenaga. Saya pernah mengalaminya beberapa tahun lalu. Nyaris setiap hari, saya dan warga sekitar diminta oleh pemerintah setempat untuk kerja bakti “memoles” desa menjadi sedemikian rupa. Nggak cuma tenaga saja, warga di kampung saya juga wajib iuran untuk memperbaiki jalan, membangun pagar rumah, membangun gapura, hingga renovasi tempat-tempat umum.
Biaya yang dibutuhkan persiapan lomba desa tentu nggak sedikit. Bahkan, warga harus rela ngangsur beberapa bulan demi “membangun desa” agar tampak gemerlap seperti “kota”. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan kalau lomba desa tak lebih sekedar ajang untuk memeras keringat warga, karena pemerintah pengennya lihat kemajuan saja tanpa turun ke lapangan (baca: nggak mau modal).
Selain diminta iuran, warga di desa saya saat itu juga terpaksa harus membabat habis tanaman teh-tehan dan pepohonan di sekitar rumah. Padahal, sebelum lomba desa, kampung saya masih tampak begitu asri dan alami. Tapi, setelah kegiatan lomba desa dilaksanakan, pohon-pohon rindang dan pagar tanaman teh-tehan di sekitar rumah porak-poranda, digantikan pagar tembok tinggi menjulang.
Perbudakan gaya baru jelas terasa ketika persiapan lomba desa. Nyaris berbulan-bulan warga sekitar diminta untuk membangun berbagai fasilitas yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Kayak bikin plang tulisan anjuran KB, tulisan jam belajar masyarakat, banner-banner menyambut tim juri, hingga beragam umbul-umbul nirfaedah lainnya. Dan, kerja paksa kerja bakti itu dilakukan secara maraton, serba dadakan.
Entah kenapa setiap ada kegiatan yang diadakan pemerintah, masyarakatlah yang ujung-ujungnya mengeluarkan biaya. Bahkan, untuk menghaluskan jalan, mengadakan penerangan jalan, hingga renovasi fasilitas umum, warga harus mandiri (baca: patungan). Kadang suka mikir, apa sih guna pemerintah setempat kalau semua urusan pada akhirnya ditanggung warga? Klasik sih, tapi emang gitu kenyataannya.
Pemerintah bahagia, warga merana
Lomba desa, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, bagi saya cuma akal-akalan pemerintah saja agar warga terus-terusan mandiri membangun berbagai fasilitas di kampung halaman. Kita tahu, sebagian warga masyarakat masih memiliki jiwa serba ewuh-pekewuh dan “nggah-nggih” (baca: nggak enakan) kalau nggak nuruti kemauan pemerintah setempat. Sebab, ancamannya cukup serius. Misal nggak patuh, bisa dianggap sebagai warga yang membangkang, nggak umum batur, dan bisa dilemahke putih (baca: tidak dianggap warga).
Sifat serba ewuh-pekewuh itu nggak jarang dimanfaatkan pemerintah lokal untuk “memperbudak” warga masyarakat. Nggak cuma diperas secara tenaga, tapi juga materi. Bayangkan saja, warga di desa saya yang rata-rata berprofesi sebagai tukang bangunan dan petani, terus-terusan diminta iuran untuk mengadakan berbagai kegiatan, tak terkecuali lomba desa nirfaedah itu. Ibaratnya, cari makan saja susah, lha kok disuruh bantu pemerintah yang notabene adalah pelayan rakyat, piye iki logikane?
Katanya sih, lomba desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan meningkatkan kepekaan warga agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Saya kira, kalau cuma urusan meningkatkan partisipasi saja, warga sudah ahlinya ahli. Nggak harus bikin kegiatan lomba desa, sejak dulu warga di pelosok desa itu sudah sangat peduli dengan tetangga dan lingkungan sekitar, ygy. Kalau ada tetangga sakit, ya menjenguk. Misal ada yang bikin rumah, ya ikut sambatan. Jadi, ya, nggak heran kalau banyak pihak yang menuding kalau lomba desa cuma akal-akalan pemerintah pusat biar warga mau keluar uang, dan pemerintah setempat tinggal nyawang doang.
Saya kira semua orang tahu kalau lomba desa sebenarnya ajang “tipu-tipu” semata. Ini sudah jadi rahasia umum, biar meraih juara pertama, ((biasanya)) nggak sedikit pemerintah setempat yang “memalsukan” dokumen, laporan, atau buku-buku administratif berkaitan dengan desa. Katanya sih mirip sekolah atau kampus kalau mau ngejar akreditasi itu, semua kerja lembur nggarap pembukuan ini itu demi kenaikan akreditasi. Katanya lho ini~
Artinya, kalau menang, adanya kegiatan lomba desa ini sesungguhnya hanya menguntungkan “sang kepala” saja. Bukankah ini kesempatan bagus buat membangun citra politikus lokal di mata dunia, ygy? Jadi, ya, nggak heran sih saat persiapan lomba, para pejabat lokal ini begitu vokal dan “maksa” warga agar mau keluar materi dan tenaga.
Tentu saja saya nggak serta merta menyalahkan aparatur setempat saja. Sebab, saya sadar betul bahwa di balik agenda lomba desa ada skenario yang jauh lebih besar di atas sana. Tapi saya nggak mau membahas lebih jauh perkara itu (risikone gede). Yang jelas saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kegiatan ini sangat membebani dan menyengsarakan warga. Atas nama “pembangunan”, berulang kali masyarakat akar rumput terus-terusan diperas dan menjadi tumbal para elit. Dan, inilah kabar dari desa, pemerintah bahagia, warga merana.
Penulis: Jevi Adhi Nugraha
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Bali Desa Mbangun Desa: Diminta Membantu, Realitasnya Perbudakan Gaya Baru