Cocok kali memang warga Medan memberi julukan lampu pocong. Lampu penerangan jalan yang berwarna putih tinggi ini memang layaknya pocong yang sedang berdiri. Bagian bawah dan atas tiang lampunya langsing, tapi bagian tengahnya gembrot, persis kayak pocong yang berdiri sambil melipat kedua tangannya.
Saking uniknya, lampu yang mengandung banyak kejanggalan ini sukses bikin zonk Pemko Medan. Mulai dari sistem pengawasannya yang hancur lebur, pengerjaan proyek yang kilat dan asal tebas, spesifikasi bahan yang amburadul, hingga jarak antara lampu satu dengan lampu lainnya yang sangat berdekatan mirip kayak dua sejoli yang sedang kasmaran. Entahlah, saya rasa masih banyak lagi kejanggalan lain yang belum terungkap. Untung aja netizen di Medan ni cerdas dan keras.
Semuanya berawal dari proyek Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan untuk 1.700 lampu jalan pada bulan September tahun 2022 lalu. Ada 8 paket penataan lanskap untuk 8 ruas jalan di Medan mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Suprapto, dan Jalan Diponegoro.
Total anggaran proyek lampu pocong Medan ini menelan ongkos Rp25,7 miliar. Pemenang tender berjumlah 6 perusahaan, yaitu CV. Asram, CV. Sentra Niaga Mandiri, CV. Sinar Sukses Sempurna, CV. Biro Teknik Bangunan, PT. Triva Mangun Mandiri, dan CV. Eka Difa Putera.
Akan tetapi yang membagongkan, dari 6 pemenang tender, 3 perusahaan di antaranya nggak punya kantor. Yang ada hanyalah alamat rumah warga, sementara yang satunya lagi sekadar pinjam alamat. Waduh, kena prank mode Ayu Ting Ting nih Pemko Medan: “Alamat Palsu”! Masa nggak ada pegawai Pemko Medan yang turun ke lapangan untuk memverifikasi data profil para kontraktor? Dari sini aja udah kacau.
Ditambah lagi PLN yang nggak tahu apa-apa soal pemasangan 1.700 lampu pocong Medan ini. Nggak ada koordinasi dari Pemko atau dinas terkait dengan PLN. Asal gas aja bah.
Daftar Isi
Proyek hancur lebur, uang rakyat sekalian rakyatnya ikut babak belur
Gimana nggak babak belur coba? Pemimpin di Medan ni udah hattrick korupsi mulai dari Pak Abdillah, Rahudman, hingga Dzulmi Eldin. Harusnya Pemko Medan makin bijak dan berhati-hati. Ekonomi rakyat saat ini dalam kondisi tercabik, tercekik, dan malahan hampir modar. Seharusnya Pemko bisa mendahulukan program yang lebih urgent seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan warga.
Proyek lampu pocong Medan ini kan sebenarnya nggak penting-penting amat. Kenapa saya bilang begitu? Karena ruas jalan yang dijadikan proyek lampu pocong tersebut statusnya jalan utama kota, bahkan jalan nasional yang kondisi jalannya terang benderang. Kalau mau main cantik, jalan-jalan di pinggiran Kota Medan yang masih gelap dulu diterangi, bukan jalan kota yang memang udah silau dari sononya.
Saya sendiri setiap hari melintasi salah satu ruas jalan tersebut. Saya saja sudah nggak sreg sejak proyek tersebut dimulai. Lampu jalannya lebih banyak mengarah ke trotoar sementara ada beberapa trotoar yang rusak dan bahkan ada jalan yang nggak ada trotoarnya sama sekali seperti Jalan Ir. H. Juanda. Beberapa lampu pocong di Medan ini malah mengarah ke parit. Belum lagi kondisi lampu yang kadang mati segan hidup tak mau. Udahlah proyeknya hancur lebur, uang rakyat yang dipakai buat proyek sama rakyatnya sekalian ikut babak belur.
Kinerja Pemko Medan terlihat amatiran
Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya men-downgrade pemko sendiri, namun saya hanya ingin menyampaikan kritik sebagai rakyat jelata yang gajinya masih di bawah UMK. Pertanyaannya, kenapa setelah lampu pocong ini viral, Pemko Medan baru bereaksi? Lha, sebelumnya ke mana aja? Masa Pemko Medan nggak mengecek gimana asal-asalannya pemasangan awal lampu pocong ini?
Nggak ada quality control baik dari Pemko, kontraktor, atau pihak terkait. Seolah-olah proyek ini hanya proyek ecek-ecek yang berasal dari uang pribadi kelen. Ingat wahai pemerintah, semuanya dari keringat, darah, dan air mata rakyat, dari pajak yang kami bayarkan dengan susah payah.
Cobalah pikir, gimana mungkin proyek yang masih berlangsung setengah jalan tapi udah dibayarkan 90%? Dari total Rp25,7 miliar udah dibayarkan Rp21 miliar, lho. Benar-benar di luar nalar. Siapa la yang buat kontrak kerjanya ni?
Segera Taubatan Nasuha
Sekarang Pemko Medan sedang menuntut ganti rugi pada pihak kontraktor. Syukur kontraktornya mau bayar, lha kalau nggak? Apes tenan nasib rakyat.
Saya punya beberapa saran untuk Pemko Medan. Pertama, segera taubatan nasuha sekalian mandi taubat. Semoga unsur kelalaian di dalamnya nggak mengantarkan pejabatnya kesulitan menghadapi malaikat munkar dan nakir. Kedua, segera ganti rugi entah dari uang kontraktor atau uang pribadi pejabat Pemko Medan terserahlah. Konversikan dengan proyek yang lebih bermanfaat langsung untuk masyarakat seperti menggelar pasar murah di setiap kantor kelurahan atau subsidi BBM dengan harga khusus, seperti yang dilakukan Pemko Medan saat pandemi kemarin. Ketiga, perbanyak berdoa semoga KPK nggak sampai turun tangan. Terakhir, semoga di kemudian hari saya nggak mendengar kota Medan meraih rekor “quattrick” korupsi.
Penulis: Muhammad Adib
Editor: Intan Ekapratiwi