Beberapa hari yang lalu Menko PMK, Muhadjir Effendy melontarkan pernyataan yang nyelekit bagi seorang mahasiswa Antropologi yang sudah banyak tidak lulus matkul seperti saya. Ia mengatakan kalau sebaran prodi di kampus, yang jumlahnya didominasi prodi non-sains itu, tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Aspek pendidikan doang terpenuhi, nggak buat industri.
Mendahului Pak Muhajir, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Aris Junaidi juga nyeletuk hal serupa dengan pernyataan Pak Efendi. Ia mengatakan bahwa prodi-prodi yang lulusannya nggak bisa diserap industri itu akan ditutup. Menurutnya, kampus dengan akreditasi A akan dibebaskan oleh pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Saya tidak habis pikir dengan orang-orang di Kementrian Perindustrian ini. Ups, salah. Maksutnya, saya tidak habis pikir dengan orang-orang di Kementrian Pendidikan ini.
Saya ingin bertanya deh, Pak. Bukannya narasi pendidikan yang sesuai kebutuhan indutri itu sudah masuk jauh ke alam bawah sadar masyarakat kita, ya? Coba deh survey dan tanyakan kenapa pemuda-pemuda kita pada sekolah, bukannya buat dapat ijazah, ya? Kalo gak dapat ijazah emang kenapa? Ya enggak kerja bossssss. Coba, kurang industri apa pikiran masyarakat kita tentang pendidikan?
Itu berarti program jenengan sebagai menteri Menteri Perindustrian, eh salah, sebagai (dulunya) Menteri Pendidikan sudah berhasil menanamkan nilai kerja, kerja, kerja sejak dalam pikiran pemuda Indonesia.
Saya rasa kebanyakan mahasiswa jika ditanya, habis kuliah mau kerja di mana, delapan puluh persen akan menjawab: perusahaan. Ya, memang ada sih yang ingin masuk bank atau mau jadi PNS. Ya, tapi kan intinya sama: kantoran. Atau dalam bahasa pembangunan: sektor formal yang dapat dikendalikan, direncanakan, dan diukur oleh negara melalui statistik dan angka-angka.
Dan lagi pula sejauh saya nanya ke senior-senior di kampus, juaaaaaaarang ada yang bilang setelah lulus mau jadi petani, nelayan atau EsJeWe. Tuh kurang industri apa lagi coba?
Pak Menteri kita itu juga mengatakan bahwa situasi ini juga nggak sejalan dengan proporsi tiga banding satu jurusan IPA dan IPS waktu SMA. Fenomena ini seperti tidak masuk akal bagi Pak Menteri. Ketidak masuk akalan ini ya karena cara pandangnya berdasar cara pandang khas kebijakan yang kaku, menjeneralisir dan linier. Padahal, realitasnya nggak gitu, Pak Menteri.
Coba deh, Pak Menteri nanya tuh sama guru-guru BK dan kesiswaan. IPA dan IPS di SMA itu bukan tentang besok kerja apa, loh? IPA dan IPS di SMA itu tentang pinter vs nakal, cakep vs gak cakep, favorit vs buangan, keren vs gak keren. Begitu, pak!
Terus Pak Menteri kita itu juga bilang kalau pada saat melanjutkan ke perguruan tinggi pemetaan tersebut dipatahkan dengan banyaknya calon mahasiswa yang nyeleweng dari jurusan di SMA. Lah yo jelas terpatahkan toh, Pak, orang sejak awal milih jurusan di SMA bukan berdasar minat kok. Dan lagi pula, anak-anak IPA itu biasanya merasa persaingan masuk prodi sains itu berat, apalagi ditambah dengan mitos passing grade dari bimbel. Makanya, mereka melipir dari zona IPA, karena persaingan yang berat itu untuk kemudian menginvasi lapangan anak IPS. Loh, kan nggak sesuai dengan jurusan, minat dan kemampuan? Bodo amat, yang penting kuliah dan dapat ijazah buat kerja. Kalo enggak gitu, orang tua akan bilang, “nggak kuliah, mau jadi apa?” tuh kan, kurang industri apa lagi coba?
Hyuft… Pak Menteri tercintah, mau seindustri apa lagi kita ini? Apa nggak cukup industri sistem pendidikan yang membuat institusi pendidikan sudah seperti perusahaan berlomba mencari konsumen dan keuntungan itu? Kurang industri apa lagi kampus kita yang terus mengeruk duit orang tua kami untuk bayar UKT di masa pandemi yang mencekek ini?
Sampai tulisan ini akan berakhir, saya tentu belum mengerti cara berpikir Pak Menteri. Eh, sebentar, saya ingat. Saya ingat kalau nalar dan berpikir kritis dalam melihat fenomena sosial-masyarakat yang diajarkan di rumpun Soshum itu, kan bisa membuat orang sadar akan nasib buruh, sadar akan tanah-tanah adat yang diserobot perusahaan, sadar akan kawasan hutan yang dibabat habis, sadar akan pemerintah yang dikuasasi oligarki dan beragam sadar lainnya. Dan beragam sadar itu tidak industri sama sekali.
Ya, ya, ya akhirnya saya mengerti.
BACA JUGA Agar Gelar S.Pd. Tidak Lagi Jadi Sarjana Penuh Derita.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Pernah menulis di Terminal Mojok tapi belum gabung grup WhatsApp khusus penulis Terminal Mojok? Gabung dulu, yuk. Klik link-nya di sini.
---18
Penulis / Ahmad Maghroby Rahman (5 artikel)
