Beberapa saat ini nama yang berkaitan dengan gelar Habib sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan. Setelah Khabib Nurmagomedov sang jagoan UFC menyatakan pensiun dengan rekor tak terkalahkan di oktagon yang mendadak pensiun, di Indonesia menyeruak nama Habib Rizieq Shihab yang pulang kampung dan menjadi trending topic pembicaraan masyarakat lantaran pro-kontranya.
Tetapi, tulisan ini tidak akan membahas perjalanan karir seorang Khabib Nurmagomedov apalagi Habib Rizieq yang memiliki berjuta followers di negeri ini. Takut-takut salah menulis malah jadi buah simalakama bagi saya.
Hanya saja karena nama atau gelar Habib sedang hangat diperbincangkan dan karena gelar Habib identik dengan nasab yang begitu mulia dalam Islam, saya kemudian berpikir kenapa ya di ormas Islam sebesar Muhammadiyah tidak memiliki satu pun “Habib” yang terkenal layaknya Habib Lutfi di tubuh NU ataupun Habib Rizieq pada FPI. Paling tidak Muhammadiyah punya (ustaz) Habib Chirzin, itu pun karena namanya memang Habib, bukan karena gelar Habib dari penyebutan atas nasabnya.
Ingatan saya pun terlempar jauh pada satu dekade silam ketika masih nyantri di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak lain sebagai sekolah di bawah PP Muhammadiyah langsung. Pada kehidupan pondok yang saya lalui selama enam tahun, saya begitu merasakan tidak ada sikap “kultus individu” yang diajarkan. Bahkan kami pun memanggil pendamping santri hingga pucuk pimpinan pondok dengan sebutan “Ustaz” saja.
Kultur Muhammadiyah yang begitu egaliter tidak lantas membuat adab terhadap yang lebih tua hilang. Bertutur kata dengan baik serta menampakan sikap akhlakul karimah tetap menjadi kewajiban. Namun, harus diakui tradisi cium tangan, membungkuk atau sampai jongkok saat guru atau ustaz lewat tidak begitu kentara di lingkungan Muhammadiyah.
Budaya lain yang menampakkan Muhammadiyah tidak menganut “kultus individu” adalah musyawarah. Bagaimana tidak, pimpinan Muhammadiyah dari tingkat ranting sampai pusat itu biasa terjadi diskusi ataupun perdebatan dalam sebuah forum majelis organisasi. Lihat saja pada kancah nasional seorang Prof Amien Rais bisa berseberangan dengan Prof Buya Syafii Maarif dan saling melempar gagasan. Namun, hasil dari diskusi tersebut lahirlah begitu banyak Amal Usaha Muhammadiyah dari tingkat ranting hingga pusat dari berbagai segmen sosial baik yang bersifat profit maupun non profit.
Terakhir, urusan nasab atau garis keturunan menjadi indikator utama tidak adanya gelar Habib di lingkungan Muhammadiyah. menjadi seorang ustaz di Muhammadiyah tidak perlu dari keturunan seorang kiai atau habib, siapa pun bisa menjadi ustaz dengan catatan menguasai paham keilmuan yang disampaikan.
Biasanya sebagai prasyarat tak tertulis, ulama Muhammadiyah lebih condong lahir dari proses akademik dengan gelar strata hingga profesor. Walaupun tidak mesti, namun kebanyakan yang bisa dijumpai memang seperti itu. Mungkin di lain gelar formal akdemik akan dijumpai panggilan “Buya”. Namun, itu karena faktor keturunan Minang yang kebetulan berkiprah di persyarikatan.
Bukan berarti Muhammadiyah tidak menyematkan gelar non akademik pada ulamanya. Seluruh ketua umum PP Muhammadiyah dari KH Ahmad Dahlan hingga KH Azhar Basyir menggunakan gelar non akademis pada namanya. Namun, seiring perjalanan dinamika Persyarikatan Muhammadiyah, gelar ketua umum lebih lekat dengan gelar akademik seperti profesor.
Sekelas pendiri organisasi Muhmmadiyah saja tidak memakai gelar Habib sekalipun bila di runut nasab KH Ahmad Dahlan masih sampai pada Nabi Muhammad SAW. Maka umum pula keluar statemen dari Almarhum Buya Yunahar Ilyas bahwa Muhammadiyah bukan Dahlaniyah, mungkin secara bahasa orang akan beranggapan, lah kok kurang ajarmen ora hormat pada pendirinya.
Sebenarnya, maksud Buya Yunahar bisa dipahami sekalipun demikian tanpa mengesampingkan jasa dan rasa hormat pada KH Dahlan, Muhammadiyah tetap akan berjalan sebagai gerakan amar ma’ruf nahi munkar yang berciri tajdid dan tidak fanatik pada satu madzab fiqih, namun menggunakan sumber yang paling kuat.
Jadi memang kesimpulannya Muhammadiyah tidak “terbiasa” menyematkan pengkultusan atas nasab seseorang. Itu sebabnya tidak ada gelar Habib di Muhammadiyah. Selain itu, budaya egaliter serta musyawarah memang sudah lekat dan identik. Maka tidak salah juga Muhammadiyah lebih memilih jargon berkemajuan yang mungkin menjadi spirit terus bergerak secara kolektif sebagai organisasi demi kebermanfaat yang bersifat umum.
