Sebetulnya, banyak ketidakadilan yang ada di depan mata kita. Hanya, kita dibiarkan bodoh agar tidak lantang bersuara. Itulah yang saya maksud dari fenomena pelayanan Bus Trans Bangkalan di Bangkalan Madura. Bus ini adalah bus yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk melayani mobilitas penduduk di Bangkalan Madura. Anggarannya pun, tentu dari hasil pajak kami semua.
Akan tetapi, tak semua berjalan sebagaimana mestinya. Akibat pemerintah Bangkalan Madura tidak becus, bus ini malah berhenti beroperasi. Uang sudah keluar, eh programnya terbengkalai. Lebih dari itu, ada hal yang lebih menjengkelkan dari tarik-ulur pelayanan Bus Trans Bangkalan. Berikut saya jelaskan pada kalian, supaya kalian semua sadar.
Sebelum itu, saya perjelas dahulu, saya menulis ini bukan karena iri dengki, apalagi cari sensasi. Tulisan ini hanya menyoroti masalah integritas, adil-tidak adil, dan benar-salah sebuah kebijakan! Karena kalau bukan rakyat, siapa lagi yang bisa menegur perbuatan dosa pejabat. Iya, kan?
Trans Bangkalan dibeli pakai pajak semua orang, tapi dipakai hanya untuk segelintir golongan
Sebetulnya, bus ini tidak benar-benar berhenti beroperasi. Ada dua bus yang masih digunakan untuk mengantar-jemput mahasiswa dari salah satu kampus di Bangkalan, yakni kampus Institut Agama Islam Syaichona Muhammad Cholil (INSYA). Nah, inilah letak masalahnya. Bus yang dianggarkan oleh pajak publik cuma dimanfaatkan untuk golongan tertentu saja.
Apapun argumennya, bagi saya ini adalah kebijakan yang sangat tidak elok sama sekali. Meskipun ini bukan korupsi, ini adalah bentuk nepotisme. Golongan tertentu bekerja sama untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal, anggaran yang dipakai ya berasal dari pajak publik. Oke, katanya mahasiswa INSYA bayar Rp3.000 untuk memanfaatkan layanan ini. Namun, itu tetap saja nepotisme. Warga Bangkalan lainnya kan juga pengin menikmati transportasi murah yang cuma Rp3.000.Â
Harusnya, kampus INSYA buat program bus antar-jemput sendiri. Lebih anehnya lagi, ke mana sih mahasiswa INSYA kok nggak ada yang mengkritik? Jelas ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Agama apa pun pasti melarang pemanfaatan yang harusnya untuk publik malah dimanfaatkan oleh golongan tertentu saja.
Kalangan elit bebas pinjam, publik harus bayar perawatan
Tidak semua bus Trans Bangkalan beroperasi untuk mengantar jemput mahasiswa INSYA, sebagian bus lainnya dimanfaatkan untuk disewakan. Nah, kebijakan penyewaan ini juga aneh. Pokoknya setiap keputusan akhir dari pemerintah Bangkalan Madura itu penuh masalah.
Mari saya jelaskan perlahan. Kita sepakat ya kalau bus Trans Bangkalan itu dibeli pakai uang pajak rakyat. Sehingga seharusnya, yang membeli ya yang harus menerima manfaat. Tapi, sistem penyewaan itu malah berat sebelah. Kalau rakyat yang menyewa, maka rakyat harus bayar biaya perawatan sebesar Rp200 ribu dan beli bensin sendiri. Sementara kalau instansi pemerintah yang menyewa, mereka tidak perlu bayar biaya perawatan. Aneh kan?
Saya yakin, kalau biaya perawatan diberlakukan pada instansi yang akan menyewa, mereka pasti tetap ngambil dari rencana anggaran dari uang pajak. Lagi-lagi, ya itu pajak kita. Lha kok, rakyatnya sendiri mau nyewa masih perlu biaya perawatan.
Ah, sudahlah. Beginilah hidup di bawah pemerintahan yang mau enaknya sendiri. Rakyat dibiarkan bodoh, supaya pejabatnya ngatur-ngatur seenak jidat. Haduh! Tobatlah Pak/Bu, kalau Bus Trans Bangkalan ini nanti diaudit, jangan sampai ada indikasi nepotisme, apalagi korupsi. Apalagi melibatkan instansi perguruan tinggi. Dus-nodusin Bhangkalan, Tretan!
Penulis: Abdur Rohman
Editor: Kenia IntanÂ
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
