Kayutangan adalah jalan poros dan pusat ekonomi
Kalo boleh jujur, sebenarnya Jalan Basuki Rahmat yang memanjang dari Kantor PLN sampai Patung Chairil Anwar bukan kayak Jalan Malioboro yang kendaraan luar kota yang menumpang lewat nggak melintasi Malioboro. Jalan tersebut sebenarnya jalan poros antarkota yang dari dulu untuk lalu lintas biasa. Menyulap Jalan Basuki Rahmat jadi ala Malioboro terlalu memaksakan.
Sudah nggak ada ringroad, jalan ini dari dulu jadi jalan poros pula. Harusnya siap jalan alternatif juga kalo Kayutangan macet. Masalahnya di Malang kalo satu ruas jalan macet, yang lain ketularan. Ruas jalan Jogja jauh lebih banyak ketimbang Malang.
Lagi-lagi kalo mau mengkaji sejarah, Kayutangan ini sebenarnya adalah pusat ekonomi. Memaksakan Jalan Basuki Rahmat jadi replika Malioboro adalah pengkhianatan terhadap sejarah. Daripada buang anggaran buat menambah titik kemacetan, kenapa nggak promosi dan memberdayakan lagi Kampung Kayutangan yang mulai meredup? Memberdayakan kampungnya adalah langkah yang bijak karena warga yang bermukim sambil berdagang sangat bergantung pada kedatangan wisatawan.
Kalo boleh berpendapat, Jalan Basuki Rahmat nggak masuk banget kalo dijadikan destinasi wisata. Logikanya, masa iya berlibur ke pusat ekonomi? Dari awal, saya kurang setuju kalo jalan tersebut dijadikan destinasi wisata. Apa masih kurang kayak berbagai kampung tematik yang tersebar di kota ini, ambil contoh yang terkenal Jodipan dan Kampung 3D yang mendunia karena sempat dijadikan lokasi syuting video klip “Greenlights” dari Krewella? Kalo boleh jujur, Malang kota bisa hidup dengan sektor ekonomi kok, sektor pariwisata masih cukup dengan kampung tematik yang tersebar.
Problem parkir
Kalo mau bikin kembaran kayak Malioboro, harusnya kembaran juga dong soal lahan parkirnya. Malioboro memang sudah jago untuk hal pariwisata sehingga punya tempat untuk parkir, sampai 12 kantong, salah satu yang dikenal adalah Abu Bakar Ali. Belum lagi kalo wisatawan menginap di hotel-hotel yang nggak jauh dari Malioboro ya parkirnya di lahan parkir hotel, jadi hitungannya lebih dari 12 kantong parkir. Macet sih macet, tapi nggak sampai fatal karena memang bukan jalan poros antar kota.
Kayutangan punya? Masih dicarikan infonya. Dari Dishub Kota Malang, estimasi lahan parkirnya muat 700 mobil dan motor dibuat sistem vertikal. Mungkin ini dirasa belum cukup kalo untuk mengatasi membeludaknya pengunjung ke Kayutangan (kalo banyak sih). Ini yang membuat saya yakin kalo Kayutangan Heritage ini terlalu dipaksakan karena desain kawasan tersebut dari dulu memang pertokoan meski sekarang banyak yang tutup.
Soal parkir sembarangan juga bikin sebal. Kayak orang Indonesia umumnya, di mana ada lahan di situ jadi parkiran. Masih banyak ditemukan kendaraan yang parkir di jalur sepeda dan trotoar, padahal peruntukannya bukan untuk kendaraan tersebut. Memang, soal lahan parkir susah untuk dilakukan pengadaan lebih banyak. Tata bangunannya sudah nggak bisa untuk menambah lahan parkir lagi kok, beda jauh kayak versi cetak birunya, Malioboro.
Boros Anggaran?
Harus diakui, 32,6 M untuk revitalisasi Kayutangan Heritage sungguh di luar nalar. Bahkan, Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti alokasi dana 23 M dari Kementerian PUPR. MCW menilai Pemkot Malang menyalahgunakan sejumlah uang tersebut yang seharusnya untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Uang tersebut malah dipakai penggantian Jalan Basuki Rahmat jadi pakai paving. Padahal, Program KOTAKU bisa untuk membenahi infrastruktur dan mewujudkan permukiman yang layak bagi masyarakatnya.
Selain itu, banyaknya lampu yang berjajar dan berdekatan sangat mubazir. Kenapa alokasi lampu enggak diperuntukkan untuk menerangi Jalan Ijen yang remang-remang? Belakangan, redupnya Ijen ditengarai jadi alasan mudahnya muda-mudi berbuat mesum. Kalo jalannya terang, mereka yang mau asusila bakal sungkan kan?
Besarnya alokasi untuk Kayutangan Heritage menunjukkan pemerintah pilih kasih. Padahal, ada yang masih jauh lebih urgent, yaitu drainase jalan yang gampang banjir dan masih banyaknya jalan rusak. Rasanya percuma kalo pembangunannya terlalu njomplang: di pusat kota elit, jalanan lain sulit. Apa yang dibanggakan kalo ada warga atau wisatawan yang mau jalan-jalan malah berujung celaka gara-gara jalan bolong-bolong?
Kalo dari penjelasan tadi, rasanya terlalu dipaksakan kalo Kayutangan jadi kawasan wisata sejarah karena terkesan kayak minim kajian sejarah. Tapi terlalu tidak masuk akal juga kalo dijadikan pedestrian tematik karena mematikan unsur historis Kayutangan itu sendiri. Seharusnya, dari awal sudah ditetapkan mau seperti apa konsepnya agar nggak gado-gado kayak versi sekarang.
Rasanya, saya sudah cukup panjang menulis artikel ini yang juga menguras emosi. Ini semua karena saya sayang dengan Malang dan nggak mau kota ini krisis identitas dan jadi pengekor. Di satu sisi, saya merasa percuma menulis ini karena nasi sudah terlanjur jadi bubur, tapi nggak semua orang suka bubur. Tapi di lain pihak, suara sumbang itu perlu sebagai alarm kalo pembangunannya nggak sesuai. Semoga pemangku kebijakan dapat menyikapi keluhan ini secara bijak dan menyadarkan mereka.
Penulis: Mohammad Faiz Attoriq
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Pembangunan Kayutangan Malang yang Krisis Identitas
