Masihkah Jogja istimewa dengan segala karut marut yang ada?
Dulu ia dipuja sebagai penyokong kemerdekaan Indonesia. Ia digadang sebagai penjaga budaya leluhur. Ia menjadi saksi dari kebangkitan mahasiswa melawan rezim Orde Baru. Ia menjadi rumah tempat ratusan bahkan ribuan seniman berkarya. Ia juga menjadi saksi harapan, cinta, dan patah hati jutaan manusia.
Katanya sih gitu. Karena hari ini si ia ini sedang ditelanjangi oleh seabrek masalah.
Ia kini dikenal sebagai negeri GTA karena klitih. Ia berselimutkan sampah karena tempat pembuangan sampah terpadu miliknya overload dan diblokade masyarakat. Ia tak lagi ramah semenjak banyak kasus nuthuk harga dari parkir sampai pecel lele. Ia tak pernah bersahabat dengan kelas pekerja karena upah yang rendah dan harga yang tinggi. Ia kini muram oleh asap kemacetan dan dibisingkan klakson ribuan kendaraan.
Kini Jogja tidak mampu lagi menyembunyikan masalahnya. Setiap orang menghakimi Jogja yang dipandang kelewatan rusaknya. Para fanboy pun harus menggunakan mantra “KTP mana boss” untuk menepis berita buruk ini. Bahkan kepada orang Jogja asli seperti Mas Gusti Aditya, mantra ini dipakai sebagai senjata akhir.
Arus cercaan kepada Jogja makin tak terbendung. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah Jogja masih istimewa? Apakah keistimewaan Jogja tengah dilucuti oleh masalah di dalamnya? Bahkan ada pertanyaan yang agak tajam: masih relevankah posisi monarki dalam pemerintahan daerah Jogja?
Kalau bicara status daerah istimewa, Jogja tetaplah istimewa. Mau dihantam bencana dan pandemi, Jogja tetap menyandang status istimewa. Ingin didemo bahkan sampai pemerintahannya disabotase, Jogja tetaplah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi, Jogja kan dianggap istimewa bukan karena status kenegaraan saja. Seperti kata JHF, “Jogja istimewa bukan karena daerahnya. Jogja istimewa karena orang-orangnya.”
Dengan seabrek masalah tadi, Jogja kini ditelanjangi di depan umum. Jogja yang penuh masalah kini tampil di hadapan rakyat. Borok Jogja terlalu parah sampai tidak bisa ditutupi romantisasi yang terstruktur dan masif itu. Masalahnya, borok ini bukan lahir dari takdir atau bencana. Kebobrokan Jogja hadir dari salah urus yang sudah terlalu lama terpelihara.
Mulai dari yang kini banyak dikeluhkan saja: macet. Leasing dengan DP murah dituding sebagai alasan Jogja makin sesak oleh kendaraan. Memang secara permukaan itu masuk akal. Tapi harus kembali lagi, mengapa warga Jogja lebih memilih kendaraan pribadi? Ya karena sampai hari ini, transportasi umum di Jogja tidak pernah mampu mengakomodir masyarakat.
Bangku kosong di dalam TransJogja bukanlah simbol kemalasan warga. Tapi menjadi riak dari kegagalan transportasi umum menjawab masalah mobilitas. Dan pada akhirnya, jalanan Jogja yang rata-rata kelewat sempit menyempurnakan kepadatan jalan. Belum lagi jalanan Jogja yang mirip-mirip labirin. Jujur saja, yang paling nggenah cuma jalanan di Kotabaru dan Jalan Jogja-Solo. Yang satu karena dibangun Belanda, yang satu karena jalannya super lurus.
Masalah sampah juga sama saja. Tahun lalu saya sudah nyacati situasi TPST Piyungan yang minim pengolahan. Namanya sampah kalau cuma ditumpuk ya akan numpuk. Mau diadakan kirab budaya ataupun acara simbolis, sampahnya tetap anteng tanpa berkurang. Bahkan ketika saya marah-marah seperti ini, TPST Piyungan tetaplah menjadi timbunan sampah.
Masalah klitih? Sudah jelas solusi yang mendukung gerakan vigilante warga adalah solusi paling ndlogok. Memburu para pelaku juga hanya meredakan klitih dalam jangka pendek semata. Masalah klitih adalah, sekali lagi, riak dari masalah yang lebih besar. Masalah sosial dan ekonomi adalah akar klitih yang sulit dimungkiri lagi.
Pariwisata yang selama ini jadi sumber kekayaan Jogja juga dituthuk oleh oknum nakal yang mempermainkan harga. Tapi, oknumnya banyak dan terpelihara dari masa ke masa. Karena selama ketimpangan antara wisatawan dan warga asli terus menganga, kehadiran wisatawan sama dengan mesin uang bagi masyarakat.
Masalah ini tidak hadir untuk menelanjangi Jogja, sebab Jogja sudah menelanjangi diri sendiri. Sekali lagi, masalah yang kini viral bukan berasal dari keniscayaan. Segala yang kini merujak Jogja dengan super pedas ini karena kesalahan dalam mengurus daerah istimewa ini. Tidak kurang dan tidak lebih.
Lalu, ke mana keistimewaan Jogja akan ditakhtakan? Di atas tumpukan sampah dan celurit pelaku klitih? Atau di atas harga tanah yang meroket dan keputusan upah minimum yang mencekik? Atau memang keistimewaan Jogja hanyalah gelar nasional semata, berbalut dongeng masa lalu sebelum masalah ini terlalu masif untuk ditutupi?
Pada akhirnya, semua kembali kepada kita yang memandang dan hidup di Jogja: masihkah kita merasa hidup di daerah istimewa? Atau justru kota ini sudah kehilangan keistimewaannya?
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Warga Jogja Jangan Mimpi Kaya kalau Separuh Gajinya untuk Ongkos Transpor