Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan blio ke sana kali ini tentu saja untuk memastikan proyek pembangunan selesai, termasuk di antaranya meresmikan bendungan. Kedatangan Jokowi ke Maumere ini pun disambut masyarakat setempat bak seorang ulama yang baru saja pulang dari negeri nun jauh di sana.
Penyambutan Jokowi itu tak dapat dimungkiri menimbulkan kerumunan. Maka sudah bisa ditebak, Jokowi lagi-lagi sukses memunculkan kemarahan rakyatnya sendiri. Lha gimana netizen nggak marah? Blio ini menimbulkan kerumunan pada saat pandemi yang mengharuskan menghindari kerumunan.
Saya sendiri cukup memaklumi apa yang terjadi di Maumere sana. Ya wajar sih, presiden yang datang ke sebuah tempat disambut seantusias itu. Coba kamu bayangin aja, dari tiga puluhan provinsi, ratusan kota dan kabupaten, serta ribuan desa, Sikka, Maumere, dan NTT yang dipilih Jokowi sebagai destinasi kerja berikutnya.
Sebagai warga Pekalongan, saya tentu juga berharap bapak juga ke Pekalongan. Ya setidaknya memantau proyek tanggul yang muspro itu, atau wisata air raksasa yang sudah jadi sebelum waktunya. Saya yakin, kalau Pak Jokowi beneran ke Pekalongan, tentu penyambutannya juga tak kalah meriah.
Oke, balik lagi ke kerumunan yang timbul karena kehadiran Jokowi di Maumere. Banyak respon negatif dari netizen atas kejadian itu. Beberapa bahkan ada yang membandingkan kerumunan di Maumere dengan yang ada di Petamburan. Kita semua tentu tahu, Maumere dan Petamburan itu jaraknya jauh, pun Jokowi dengan sang Habib.
Dari sekian respon negatif yang menghujani Jokowi, ada yang boleh jadi mencoba ingin mengambil alih tugas Staf Biro Pers dan Media Istana. Paling tidak untuk memberi pemahaman yang nggak formal-formal amat. Siapa dia? Mari kita sambut, blio adalah… Dokter Tirta.
Dokter Tirta berkomentar bahwa kerumunan di Maumere bukan salah Jokowi. Pun dalam video yang diunggah di Instagram dan Twitter pribadinya itu, Dokter Tirta seakan ingin mengarahkan kalau Jokowi tidak bisa disangsikan.
“Pak Jokowi tidak sama sekali mengajak berkumpul, apalagi bikin promo, bikin undangan, bikin tiket, apalah. Semua pure antusias yang ramai-ramai datang menyambut presiden, ini tugas protokoler mengatur keramaian. Dan emang kalah jumlah,” ucap Dokter Tirta.
“Pada salah satu video, sedan Pak Jokowi sampai dikejar warga yang ingin menyapa. Tampak protokoler sampai kewalahan,” imbuh dia.
Lihatlah, kalimat-kalimat itu secara sugestif menunjukkan kalau Dokter Tirta sebenarnya pantas mendampingi (atau malah menggantikan?) Fadjroel Rachman. Tapi, Dokter Tirta ini beda dengan Fadjroel. Dengan basis followers yang banyak, saya rasa eman-eman juga kalau masuk struktur pemerintahan, jadi social media specialist sudah lebih dari cukup.
Ketimbang menyoroti presiden, Dokter Tirta justru mengatakan kejadian itu sebagai refleksi buat tim protokoler. “Ini menjadi refleksi agar tim protokoler lebih berhati-hati mengatur agenda dan alur massa di lapangan ketika kegiatan Pak Jokowi. Atas kejadian ini, pihak Biro Pers Istana juga sudah klarifikasi. Semoga ke depannya istana lebih selektif jika agenda Pak Presiden di lapangan, karena antusiasme warga yang sangat besar,” jelasnya.
“Jadi kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan,” katanya melalui video yang diunggah dari akun Instagram @dr.tirta.
Komentar Dokter Tirta itu semakin mengukuhkan bahwa Jokowi tidak bisa disanksi, terutama atas pelanggaran tingkat “picisan” kayak protokol kesehatan. Jangankan untuk disangsikan, salah pun mungkin tidak. Jokowi tidak pernah melakukan kesalahan, begitu kira-kira konklusinya.
Lalu kerumunan di Maumere salah siapa? Mungkin tidak ada yang perlu disalahkan, hanya saja boleh jadi ini akibat pemerintah daerah sana yang tidak tertib mengimbau warganya buat patuh. Ketika Jokowi sudah mengingatkan prokes kala itu tidak dipedulikan oleh warga setempat.
Ingat Jokowi ini bukan Yoshihide Suga, Perdana Menteri Jepang yang mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kegagalan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai selama pandemi. Jokowi pun berbeda dengan Scott Morrison, Perdana Menteri Australia yang mengakui kegagalannya dalam menangani corona di negaranya. Bagaimana mau minta maaf kalau Jokowi nggak salah?
Alih-alih mengakui kesalahan, Jokowi banyak banget memperlihatkan ke-tidak-salahan-nya. Mulai dari klaim Jokowi yang sukses kendalikan laju corona meski data bicara lain, Jokowi bilang sukses diplomasi vaksin, klaim kartu prakerja sesuai target, sampai mengakui Bendungan Tapin kurangi banjir di Kalimantan Selatan.
Itu memang sekadar klaim, tapi bagaimanapun prestasi tetap prestasi. Dan inilah yang bikin orang-orang kayak Dokter Tirta ini njendul ke permukaan. Melalui komentarnya terkait peristiwa di Maumere itu, Dokter Tirta sedikit banyak mampu membuka mata rakyat Indonesia. Memperlihatkan betapa arif, bijaksana, dan adiluhungnya presiden kita ini.
Kalaupun kita mau membenturkan ke peristiwa-peristiwa lain yang seolah menunjukkan kesalahan Jokowi, ya nggak masuk juga. Misalnya, ada menteri yang dicokok KPK gara-gara nilep bansos, atau diringkus karena mencoba mengakali kebijakan benih lobster, itu sama sekali bukan salah Jokowi. Secara struktural benar menteri bagian dari pemerintahan, tapi cukuplah itu dianggap sebagai kecolongan belaka.
Begitu kira-kira logika yang ingin dipakai oleh Dokter Tirta. Maka yang blio soroti adalah tim protokolernya.
Lho, ini juga penting. Selama ini kita hanya fokus pada Jokowi, Menteri, dan Luhut. Kita sering melupakan tim protokoler kepresidenan. Dari mulai Paspampres, ajudan, sopir pribadi, dan semacamnya.
Padahal tim-tim protokoler pemerintahan ini yang bisa jadi ujung tombak. Umpamanya dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti di Maumere, atau menjalin hubungan ke masyarakat. Atau bisa juga tim protokoler ini jadi semacam “penentu”, apakah presiden bakalan blunder atau tidak.
BACA JUGA Tips Keluarga Berjaya Ala Presiden Jokowi dan tulisan Muhammad Arsyad lainnya.
