Saya yakin saat ini semua orang selalu tertawa ketika mendengar istilah KPPS. Bukan tanpa alasan, hal ini terjadi karena petugas pemilu ini telah menjadi bahan konten candaan seluruh netizen Indonesia. Mulai dari restu mertua, abdi negara, bekal makan, kaya raya, hingga Pajero baru.
Sebagai petugas KPPS, saya sebenarnya seneng-seneng aja lelucon ini terjadi. Bahkan, saya juga berharap kenyataannya demikian. Tapi, hidup memang nggak seindah bacotan netizen. Jangankan Pajero baru, masih sehat aja udah syukur, Lur.
Rapat petugas KPPS itu banyak, persis kayak pejabat
Pemilu ini adalah kali pertama saya menjadi petugas. Sama seperti orang-orang, awalnya saya juga menyepelekan jobdesknya. Tapi, ternyata menjadi petugas KPPS sudah sama seperti pejabat yang harus rapat terus menerus. Bedanya, pejabat ada tunjangannya, sedangkan anggota KPPS dapat seikhlasnya. Remuk, Lur.
Saya sudah mengikuti empat kali pertemuan dalam kurun waktu 10 hari. Mulai dari pelantikan, rapat tim, dan berbagai bimbingan teknis (bimtek) yang ada. Sebenarnya saya nggak masalah dengan pertemuan yang berulang kali. Sebab, letak menyebalkannya bukan di situ, tapi waktu pelaksanaannya yang sering kali semena-mena.
Jadwal pertemuan untuk urusan petugas KPPS selalu diumumkan mendadak. Seperti, informasi acara pelantikan yang dibagikan sehari sebelumnya. Kemudian, pengumuman bimtek pada pukul 10.00 malam dan ternyata acaranya berlangsung besok jam 7 pagi. Untuk yang satu ini, saya geleng-geleng kepala sampai sekarang. Lha gimana, saya harus mengosongkan waktu untuk informasi yang kurang dari 12 jam itu.
Sedangkan, petugas KPPS itu mayoritas pekerja. Bayangkan nasibnya, bisa dipecat karena minta izin atau cuti secara tiba-tiba. Jelas, Ra Mashok!
Bahkan, selain mendadak, durasi pertemuan bimtek itu juga nggak masuk akal. Kemarin Minggu, saya ada bimtek untuk kedua kalinya, mulai dari jam 7 malam hingga pukul 11 malam. Iya, saya tahu itu dilakukan agar nggak mengganggu jam kerja. Tapi, nggak sampai jam 11 malam juga dong.
Banyak yang harus dipahami
Saya sepakat kalo petugas KPPS dijuluki sebagai abdi negara. Karena meskipun dapat 1,1 juta, itu nominal yang nggak sebanding dengan tanggung jawab besar yang diembannya.
Pertama, harus memahami materi pemilu yang kategorinya banyak, seperti surat sah dan tidak sah, lokasi penyelenggaraan, tata cara, warga yang boleh dan tidak boleh memilih, dokumen-dokumen yang harus diisi, tata cara pengambilan kotak suara, pembukaan segel, dan masih banyak lainnya. Kedua, harus memahami warga, mulai dari mengurus data mereka, pembagian undangan. Belum lagi kalo ada warga yang ngeyel, minta memilih di TPS itu padahal harusnya di TPS lain. Terakhir, yang makin susah yaitu sistem penilaian yang berlipat-lipat ganda dan nggak boleh ada kesalahan. Mumet kan bacanya? Apalagi saya yang menjalani.
Setelah mengikuti beberapa bimtek, saya jadi paham, mengapa banyak orang yang nggak mau jadi KPPS. Itu sebabnya, saya sepakat kalo petugas KPPS dipanggil sebagai abdi negara. Kerjanya nggak cuman satu hari, tapi berminggu-minggu dan tanggung jawabnya besar. Tenan Ruwet, Gaes.
Sekarang saya juga ngerti, penyebab banyaknya petugas KPPS yang meninggal di Pemilu 2019 lalu. Karena satu kesalahan saja akibatnya bisa fatal. Kalo salah, harus melakukan pemungutan ulang di keesokan harinya. Bayangkan, jika satu pemungutan saja memerlukan waktu 20 jam, apalagi harus diulangi 2 kali, tipes Lur.
Dengan berbagai beban yang harus diemban petugas KPPS, saya jadi yakin kalo seluruh parodi netizen hanya akan tetap menjadi mimpi. Nggak dapat Pajero, Sengsaranya pasti. Nasib-nasib.
Penulis: Naimatul Chariro
Editor: Rizky Prasetya
