Sebelumnya, dengan sadar saya menulis ini. Termasuk sadar bahwa saya terancam mendapat ujaran seperti “dasar kampret”, “dasar oposisi”, dan “KTP mana boss”. Tapi ada kalanya keengganan untuk bersitegang dengan fanboy pemerintahan menjadi perlu. Kenapa perlu?
Ya karena otak-otak ra mashok yang seperti halu kecubung itu! Ya Tuhan apakah bisa sedikit saja umatmu ini diberi akal sehat?
Dan sesuai judul, saya menunjuk Pak Ade Armando. Siapa blio? Yah tidak berbeda dengan bapak-bapak biasa. Bekerja sebagai dosen, masih kecanduan media sosial, dan bertendensi melawan kontra pemerintahan dengan berbusa-busa. Ya, kalau saya biang pemujaan pada kesosokan, sih, kok kurang sopan. Apalagi menyebut cebong. Tapi monggo amati sendiri. Gini-gini saya sungkan mau frontal ke Pak Ade ini.
Yang saya permasalahkan adalah twit beliau tertanggal 6 Juni 2021 jam 6.01 pagi. Ketika masyarakat banyak yang masih meliuk meregang otot di kasur, Pak Ade ini mengirimkan twit beserta foto: fotonya sih biasa, sekumpulan bapak ibu berbaju putih yang berpose layaknya reuni. Yang warbiyasah adalah tulisan dalam twit tersebut.
“Kami adalah Civil Society Watch. Kami berdiri untuk mrmbantu menjaga agar kelompok2 LSM, NGO, media massa, ormas tetap menjadi kekuatan yg sehat dalam Demokrasi.”
https://twitter.com/adearmando1/status/1401313165900587008?s=19
Mohon dengan sangat agar mengabaikan cara menulis Pak Ade. Terutama untuk redaktur Mojok yang sensitif pada tata cara penulisan. Tapi mari bersama-sama kita pahami apa yang dicuitkan Pak Ade ini. Dan meresapi mimpi besar blio yang pastinya demi kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa menurut konsep Pak Ade pastinya.
Mimpi Pak Ade sangat jelas. Menjadi “polisi moral” yang mengawasi berbagai lapisan masyarakat. Tentu yang diawasi adalah opini dan penyampaian pendapat. Kalau prokes kan sudah ada satgas. Dan kesemuanya demi kekuatan yang sehat dalam demokrasi. Nah, kekuatan sehat macam apa ini?
Mungkin Anda berpikir, “Pasti yang dimaksud adalah suara oposisi”. Yah bisa saja itu. Namun, kita tidak perlu berasumsi dengan nuansa konspiratif. Lantaran nyatanya, wacana Pak Ade ini sudah ra mashok sejak awal. Boleh lah disebut nggatheli, tapi saya pekewuh dengan Pak Ade ini.
Ketika ada kekuatan sipil melakukan pengawasan opini, ya ini adalah duri dalam daging. Apa pun agendanya, jelas-jelas upaya surveillance yang bertendensi pada satu kelompok itu berbahaya. Dan Pak Ade berniat memulai upaya pengawasan yang sifatnya cepu banget.
Padahal, jelas-jelas kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang. Bahkan pendapat yang sekiranya melanggar hukum sudah punya instrumen kendali sendiri. Lha kan sudah ada aparat keamanan. Lha ini tiba-tiba ada sekumpulan rakyat yang merasa perlu mengambil bagian dalam pengawasan opini.
Kemungkinan paling biasa wae sih, akan ada agen-agen yang merongrong kebebasan berpendapat. Setiap opini yang kontra dengan opini pemerintah bisa disikat habis. Entah dilaporkan atau paling nggatheli ya di-doxing. Apalagi terlihat gerak blio-blio ini kan di media sosial. Jangan lupa, ini sudah paling biasa lho.
Kemungkinan paling buruk ya lahirnya polisi moral di tengah masyarakat. Munculnya polisi virtual saja sudah bikin polemik. Lha ini malah ada hansip virtual. Apalagi ketika hansip ini hadir tanpa sikap netral pada urusan politik. Sudah pasti yang terjadi adalah surveillance yang berbahaya terhadap kebebasan berpendapat ini.
Padahal, kekuatan demokrasi jelas muncul ketika ada dua opini berseberangan. Tesis dan antitesis. Tanpa keduanya, mana ada sintesis yang bisa mengakomodir kedua opini semaksimal mungkin. Jika antitesis wacana pemerintah dibredel rakyatnya sendiri, maka apa yang terjadi? Silahkan tanya pada Pak Harmoko eks Menteri Penerangan. Itu lho menteri yang khas dengan, “Menurut instruksi dari bapak presiden.”
Lha agenda Pak Ade ini apa? Bagaimana kami tidak curiga pada agenda Bapak ketika tendensi bapak yang cerewet pada suara oposan ditunjukkan gamblang? Ya kalau Bapak dirujak di Twitter ya maklum, toh. Lalu apakah Bapak akan menggunakan kekuatan Civil Society Watch untuk melawan rujakan ini?
Saya pun mencoba husnuzan. Agenda Pak Ade dengan Civil Society Watch ini murni sebagai bentuk cinta negara yang mendarah daging. Tapi kalau kecintaan ini diluapkan melalui agenda surviellance yang mencederai demokrasi, ya mbok tulunglah. Bukankah kapasitas Bapak sebagai dosen komunikasi bisa memahami lahirnya suara pro kontra dalam masyarakat?
Apakah Pak Ade ini belum percaya pada kapasitas pemerintah? Padahal pemerintah sudah mati-matian mengupayakan pengawasan pada masyarakat. Dari mengawasi belahan dada di tayangan TV sampai CCTV di setiap perempatan jalan. Opo tumon Bapak mau ikut-ikutan mengawasi sampai bernuansa cepu seperti ini?
Daripada sibuk menjadi cepu masyarakat, coba Pak Ade menghidupkan cokro TV melalui program Logika AA. Tentu dengan netral ya, Pak. Salah ya bilang salah, dan vice versa. Kalaupun ingin lebih, Bapak mengupayakan Cokro TV jadi channel YouTube yang menyiarkan kartun-kartun lawas yang kami rindukan. Jelas ini menjaga demokrasi karena suara KPI yang embuh itu Bapak imbangi.
BACA JUGA Polisi Virtual, Pisau Mata Ganda bagi Pemerintah dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.
