Jangan-jangan birokrasi di Indonesia itu memang tidak mempermudah, tapi sengaja membikin susah? Apa kalian masih ingat kasus seorang ibu di Surabaya yang mengurus akta kematian anak bungsunya sampai ke Jakarta? Permasalahannya adalah ketika nama seorang ibu tersebut ada tanda petiknya sehingga tidak bisa diproses oleh Dispendukcapil Surabaya, padahal akta tersebut akan digunakan untuk mengurus klaim asuransi.
Kasus lain, kemarahan Bu Risma ketika masih menjadi Walikota Surabaya terekam marah-marah dalam sidak e-KTP yang sempat viral. Sistem elektronik yang seharusnya mempermudah dalam memberikan akses terhadap masyarakat malah dibikin ruwet.
Birokrasi di Indonesia itu mirip seperti kita nonton film The Maze Runner di mana dalam film tersebut ada sekelompok manusia yang dikurung dalam suatu labirin dan mereka berusaha untuk keluar dari labirin tersebut. Labirin dalam hal ini kita analogikan sebagai sebuah birokrasi yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan dan malah menambah masalah. Jalan di dalam labirin itu juga banyak sekali, sekali kalian salah masuk maka kalian akan dibawa berkeliling labirin dan membuat kalian pusing dan frustasi tentunya. Jika kalian terjebak di dalam labirin diperlukan adanya pemandu yang sudah sering menelusuri labirin tersebut, sama seperti kalian ketika pertama kali mengurus KTP di usia 17 tahun, kalian harus bertanya dulu ke orang yang berpengalaman.
Presiden Jokowi pernah menyinggung tentang rumitnya birokrasi perguruan tinggi dan menyarankan untuk diperbaiki untuk merespons era disrupsi. Permasalahan rumitnya birokrasi di perguruan tinggi masih kita alami sampai sekarang. Kerumitan birokrasi tersebut seperti permasalahan surat menyurat, menyewa ruangan, pembebasan UKT, dan lain sebagainya. Contoh saja ketika di salah satu perguruan tinggi untuk mengklarifikasi kejelasan pembebasan UKT harus dilempar sana lempar sini untuk mencari kejelasan informasi pembebasan UKT. Bukan malah mempermudah, birokrasi malah bikin kita marah dan kesal sendiri.
Seperti kata kamus besar bahasa Indonesia, birokrasi itu memiliki cara bekerja atau susunan pekerjaan yang banyak lika likunya. Tidak heran jika berhadapan dengan birokrasi banyak lika-likunya seperti masuk ke labirin. Jika kita ingin menemukan jalan terang harus merasakan emosi, frustasi, dan juga sadar diri bahwa tidak ada yang tidak rumit di dunia ini.
Max Weber mengatakan bahwa birokrasi memiliki maksud sebagai sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional untuk mengorganisir pekerjaan banyak orang. Seharusnya adanya birokrasi bisa membantu kita untuk mengurus fokus urusan kita sebagai rakyat, tapi ketika mengurus keterangan miskin pun kita harus melalui berbagai macam lika liku.
Memang benar ketika Hegel mengatakan bahwa birokrasi merupakan medium untuk menjalin hubungan antara kepentingan partikular dengan kepentingan general. Karl Marx sendiri berpendapat bahwa birokrasi memang hanya memihak terhadap kelas partikular yang mendominasi saja sehingga kepentingan umum itu hanyalah formalitas.
Birokrasi memang sewajarnya bikin sakit hati. Rakyat yang sudah bingung dengan isi perutnya harus ditambahi dengan rumitnya birokrasi. Birokrasi tidak akan pernah selesai jika tidak viral untuk mendapatkan respons penguasa. Dampak dari adanya kerumitan birokrasi akan terjadi penyuapan karena ingin prosesnya lebih cepat. Nggak jarang akhirnya muncul nepotisme karena keluarganya bekerja di instansi tersebut. Hal ini juga menyebabkan trauma pada rakyat karena kesulitan untuk mengurus ini itu ketika ada kata “birokrasi”.
Perkembangan teknologi akhir-akhir ini yang begitu pesat seharusnya mampu untuk mendorong percepatan segala urusan sehingga tidak lagi rumit di birokrasi. Kalau sumber daya manusianya gini-gini aja, bisa jadi hambatan karena tidak mampu untuk mengimbangi kemajuan teknologi. Percepatan teknologi seharusnya juga menjadi keuntungan masyarakat banyak untuk lebih mudah mendapatkan akses pelayanan. Katanya kekuasaan di tangan rakyat kenapa rakyat masih dibuat susah?
Kenapa, sih, harus nunggu informasi tentang kegagalan dan kelambatan birokrasi di Indonesia ini viral dan dihujat banyak netizen dulu, baru para petinggi-petinggi di sana turun tangan, dan akhirnya cas-cis-cus sok-sokan jadi pahlawan? Ah, mungkin memang sebetulnya birokrasi di Indonesia ini sengaja dibikin ribet. Supaya “kesempatan-kesempatan” nggak pantas tadi terus melenggang dengan lancarnya. Mungkin loh, ya.
BACA JUGA Privilese para Feodal yang Melahirkan Budaya Patronasi dan tulisan Toni Prasetyo lainnya.
