“Ada yang berubah, ada yang bertahan karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan,” ucap Chairil Anwar satu waktu. “Kepercayaan” yang harus diperjuangkan ini macam-macam bentuknya dan memang, kadang-kadang, mesti dievaluasi hingga diubah. Salah satu contohnya adalah kegemaran calon pejabat yang senang mengandalkan silsilah keluarga dan mencatut nama mereka di baliho untuk menarik minat masyarakat.
Mencatut nama keluarga seperti kakek atau ayah sang calon merupakan praktik yang lumrah terjadi terutama di pemilihan kepala desa (Pilkades). Di desa-desa sekitar saya misalnya, ada saja calon-calon yang dalam balihonya menambah embel-embel silsilah keluarga seperti “Cucu dari Bapak blablabla” atau “Anak dari Bapak blablabla” entah tujuannya untuk apa. Padahal tak semua orang tahu siapa kakek atau ayah si calon tersebut. Dan kalaupun tahu, korelasinya apa dengan kapasitas sang calon?
Jika ada calon-calon yang model beginian, dapat dipastikan bahwa nama-nama yang dicatutnya di baliho merupakan orang-orang yang cukup berpengaruh dan dalam satu titik, disegani. Biasanya, mereka yang dicatut, dulunya merupakan mantan pejabat ataupun tokoh masyarakat. Namun, karena nama-nama tersebut agaknya kurang populer lagi, mereka (calon-calon ini) mengingatkan kembali kepada calon pemilih bahwa mereka adalah keturunan dari orang-orang yang hebat.
Mas Yusuf Arifin dalam opininya di Kumparanplus berjudul Baliho Politik menegaskan bahwa baliho politik adalah bentuk paling dangkal. Tidak komunikatif. Tidak kreatif. Tidak imajinatif. Dan sesungguhnya oportunistis -mungkin memanfaatkan ketenaran individu dan menumpang momentum- karena tidak menawarkan hal esensial. Meski ia berbicara dalam konteks berseliwerannya baliho Mbak Ketua DPR, saya kira apa yang ia katakan sangat pas dengan kondisi yang ada di desa-desa sekitar saya.
Tentu saja Mbak Ketua DPR tak perlu mencatut Presiden pertama ataupun kelima Indonesia di baliho politiknya (buat apa juga, sih, wong sudah pada tahu). Sementara itu, calon-calon di kakek atau ayah mereka yang berpengaruh itu karena mungkin mereka kurang percaya diri dengan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai bakal calon kepala desa.
Inilah yang sebetulnya menggelikan. Bagi saya, jika seseorang punya kapabilitas dan pede untuk menjadi pemimpin, dia nggak perlu repot-repot mencatut daftar silsilah keluarga yang berpengaruh demi menaikkan elektabilitas. Lihat Mas Gibran dan Mas Bobby, mereka adalah keluarga Pak Jokowi. Tapi, apakah pernah kita melihat Mas Gibran dan Mas Bobby menggunakan nama Presiden Jokowi di balihonya? Nggak, kan? Itu berarti mereka sangat nggak tahu diri percaya diri ketika hendak nyalon.
Justru, jika orang-orang tersebut mengandalkan nama-nama keluarganya di dalam baliho mereka, itu adalah tanda kalau mereka ini nggak percaya diri dan nggak punya kapasitas maupun kapabilitas lantaran nggak menawarkan hal-hal yang penting ihwal nama keluarganya yang berpengaruh itu. Artinya, demi menutupi ketidakmampuan, mereka menggunakan nama-nama berpengaruh agar setidaknya terlihat mantap jiwa dan berwibawa.
Tak ada yang salah sebetulnya dari keluarga yang saling mendukung. Hanya saja, jika praktiknya dangkal seperti ini, hal tersebut sama sekali nggak memberikan pencerdasan dan malah menghasilkan penyesatan. Tolonglah, kami-kami ini—generasi yang oleh orang-orang tua disebut sebagai penerus bangsa—jangan diwarisi politik tahi kucing. Dari hal sesederhana baliho saja sudah aneh, apalagi kelak ketika menjabat.
Setidaknya, contohlah Mas Gibran, Mas Bobby, atau Mbak Puan yang mencapai posisinya sekarang dengan mekanisme yang “terlihat” meritokrasi. Jangan terlalu vulgar lah kalau mau menggunakan pengaruh keluarga, hehehe.
BACA JUGA Kisah Nelangsa Baliho Kepak Sayap Kebhinekaan dan tulisan Raihan Rizkuloh Gantiar Putra lainnya.
