Pekan ini banyak daerah yang sudah menyerahkan Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades), dari 6 menjadi 8 tahun. Penyerahan SK tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang sudah ditandatangai Presiden Jokowi pada 25 April. Termasuk di asal saya sendiri, Bangkalan Madura, pada hari Senin kemarin ada 269 kepala desa yang mendapatkan SK tersebut.
Kalau diperhatikan, memang benar kalau banyak masyarakat menolak keputusan tersebut. Menurut saya ini lebih banyak sisi negatif karena kerentanan korupsi, pelemahan demokrasi, hingga nepotisme.
Terlepas dari masalah tersebut, sebagai orang Bangkalan Madura, sebenarnya sedikit bersyukur dengan hal tersebut. Dengan jabatan 8 tahun, kita tak perlu sering-sering mengadakan pilkades.
Bukan karena apa, semata-mata karena pilkades di Bangkalan Madura menurut saya adalah kegiatan yang malah menciptakan suasana mencekam. Kalau boleh mengungsi, saya lebih baik ngungsi saja.
Berita bacok semakin sering muncul di Bangkalan Madura
Kalau pilkades sudah dekat, berita pembacokan agaknya menjadi informasi mingguan di Bangkalan Madura. Bahkan seminggu bisa dua kali. Foto dan video kejadian pembacokan akan selalu membanjiri utas di Facebook dan Instagram.
Ada foto yang menampilkan korban yang sudah tergeletak, banyak juga video saat kejadian berlangsung. Nah setelah ditelusuri, korban dan pelaku sebenarnya bukan hanya dua orang yang nggak saling kenal, tetapi malah lebih sering satu keluarga/kerabat yang disebabkan berbeda kubu.
Kasus-kasus ini menyebabkan beberapa desa di Madura masih juga belum melaksanakan pilkades. Sebab suasana di desanya masih mencekam. Bahasa lainnya masih ada perang dingin. Akses masuk di salah satu desa ada juga yang sampai harus dijaga puluhan polisi dari siang sampai malam hari akibat kasus pembacokan.
Warga membawa senjata tajam
Semakin mendekati masa-masa pilkades, suasana desa yang mencekam akan semakin terasa. Tak jarang, mulai dari proses pencalonan hingga pelaksanaan pilkades, pasti masih saja ditemukan warga yang membawa senjata tajam. Bahkan di Pamekasan, pernah para warga mengacungkan senjata tajam mereka akibat hasil proses pencalonan yang hanya meloloskan satu calon. Ini baru pencalonan, loh.
Ketika hari pelaksanaan, jika tak terdorong oleh harapan desa menjadi lebih baik, tak ingin sekali saya datang ke lokasi pemilihan. Sebab, setiap sudut selalu ada orang yang terlihat sangar. Kita pun tak dapat menduga apakah mereka sebenarnya membawa sajam. Karena setiap pilkades di Bangkalan Madura, pasti ada saja kejadian di salah satu desa yang warganya kedapatan membawa sajam.
Begal jadi ancaman keselamatan
Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi kades di Madura harus mem-blater. Artinya, harus memiliki relasi dan disegani oleh semua kalangan, termasuk para begal.
Sebab disegani dan tidak disegani oleh para begal menjadi kunci keamanan lingkungan pedesaan. Disegani mereka jadi kawan, tak disegani mereka akan jadi lawan. Makanya, suasana pilkades menjadi situasi yang rentan, sebab asumsi saya para begal bingung mau ikut yang mana.
Ancaman yang paling serius adalah kalau calon petahana kalah. Itu alamat desa bakal rusuh dan kisruh dengan kasus pencurian ataupun begal. Jalan arah masuk desa juga akan lebih sepi dari biasanya saat malam hari.
Saya sendiri pun akan lebih memilih tidur di rumah teman saja jika harus memilih pulang tengah malam saat masa-masa pilkades di Bangkalan Madura. Seram bin mencekam. Lagi, tidak hanya akses masuk ke desa saja yang rentan, benda-benda yang berada di rumah juga bisa saja tiba-tiba hilang, hewan ternak, motor, hingga tabung gas LPG.
Maka dari itu, sudahlah, nggak apa-apa jabatan kades menjadi 8 tahun. Setidaknya mengurangi pengalaman rasa takut saya saat pilkades di Bangkalan Madura.
Lagian juga alasan perpanjangan tersebut juga baik, yakni supaya kades bisa lebih fokus dan punya banyak waktu membangun desa. Ya, meskipun nyatanya begini-begini saja. Kita cukup doakan semoga sesuai dengan apa yang diucapkan.
Penulis: Abdur Rohman
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Bukan Lagi Salah Urus, Bangkalan Madura Memang Kabupaten yang Tidak Diurus
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
