Wacana pemekaran Kabupaten Lampung Selatan sudah di depan mata, yaitu dibentuknya kabupaten baru bernama Kabupaten Bandar Negara. Salah satu alasan di balik pemekaran ini adalah wilayah Lampung Selatan yang terlalu luas. Saya sendiri sebagai perantauan juga merasakan hal yang sama ketika pertama kali menginjakkan kaki di kabupaten ini.
Kendati demikian, pemekaran kabupaten baru ini masih menimbulkan tanda tanya, terutama terkait masa depan dan dampak yang diberikannya kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Pelayanan publik lebih terjangkau
Kabupaten Lampung Selatan saat ini memiliki pusat pemerintahan di daerah Kalianda. Daerah ini terasa sangat jauh untuk diakses bagi masyarakat di wilayah seperti Natar dan Tanjung Bintang yang bahkan lebih dekat ke Kota Bandar Lampung. Dengan adanya Bandar Negara, masyarakat lebih mudah mengakses layanan publik di kabupaten baru ini yang mencakup lima wilayah, yakni Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Natar, Jati Agung, dan Merbau Mataram. Dengan pusat pemerintahan Bandar Negara di Kotabaru atau Jati Agung, masyarakat tidak perlu jauh-jauh pergi ke Kalianda.
Meskipun lebih menjangkau masyarakat, kabupaten baru ini belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat yang lebih terjamin. Jika diperhatikan, tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pusat pemerintahan seperti Kalianda sendiri masih belum merata. Beberapa wilayah di Bandar Negara nantinya memang sudah termasuk lebih padat, bahkan bisa dikatakan menjadi penopang Bandar Lampung. Akan tetapi, bagaimana dengan nasib Lampung Selatan nantinya? Akankah Lampung Selatan semakin terpinggirkan dari perhatian pemerintah provinsi dan pusat?
Pemerataan pembangunan
Meskipun akan lebih mudah untuk mengakses pelayanan publik, pembangunan di Bandar Negara belum tentu menjadi lebih baik dan merata. Seperti yang diketahui bersama, infrastruktur di Lampung Selatan sejauh ini belum bisa dinilai layak. Barangkali, akses ke Kalianda yang terasa begitu jauh saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi jalan yang tidak layak. Mau sedekat apa pun, jika kondisi jalannya tidak mumpuni, akan terasa 2 kali lipat lebih jauh dan melelahkan bagi para pelintas. Belum lagi transportasi umum antarkota yang tidak jelas nasibnya hingga kejahatan begal yang masih merajalela.
Selain kondisi jalan, masih banyak fasilitas kesehatan hingga pendidikan yang belum memadai. Masih banyak pula sekolah negeri yang belum mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini tentu kembali bergantung kepada pemerintah yang akan memegang kendali di kabupaten baru tersebut. Padahal, fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah dua aspek yang mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Lampung.
Baca halaman selanjutnya
