Bali desa, mbangun desa. Jargon legendaris yang sampai saat ini masih tetap eksis di berbagai daerah, terutama di ruang lingkup pedesaan masyarakat Jawa. Saya sendiri pertama kali mendengar jargon monumental itu ketika lulus SMA atau tepatnya saat mau masuk ke perguruan tinggi.
“Sesok nek wis lulus lan dadi wong pinter, aja lali bali ndesa, ya, Le. Desane awake dewe butuh wong-wong kaya kowe (Besok kalau sudah jadi orang pintar, jangan lupa balik ke kampung. Kampung kita butuh sosok sepertimu),” begitu kata salah seorang tokoh di desa menasihati.
Saya kira semua orang yang tinggal di daerah pernah mendengar atau setidaknya melihat jargon “bali desa, mbangun desa” di baliho jalan raya. Sederhananya, jargon ini “menyuruh” para kaum akademis kembali ke kampung halaman untuk membangun dan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa. Kurangnya kaum intelek di pedesaan, membuat pemerintah setempat berharap agar orang-orang yang tengah belajar di kota nantinya ketika sudah lulus mau menetap desa dan ikut berkontribusi di masyarakat.
Dulu, sewaktu masih duduk di bangku kuliah dan ngekos di Kota Jogja, nggak jarang saya disuruh pulang oleh pemerintah setempat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan yang ada. Bahkan, saya pernah dimintai pendapat perihal bagaimana cara mengelola potensi alam yang ada di sekitar agar bisa jadi tempat wisata dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi warga. Wah, saya benar-benar berguna bagi bangsa dan negara ternyata, pikir saya waktu itu.
Setelah lulus kuliah, saya beneran tinggal di desa dong. Awalnya memang sempat ngekos di Jogja beberapa bulan karena urusan pekerjaan. Tapi, sejak pandemi membabi buta, saya memilih kerja model WFH dan numpang hidup di rumah orang tua.
Menjalani WFH dan tinggal di pelosok desa itu nggak mudah, lho. Bukan cuma dikira pelihara tuyul saja sama masyarakat, tapi ketika di kampung ada kerja bakti, hajatan, layatan, hingga rapat RW, kita terpaksa harus ikut kegiatan itu meski setumpuk pekerjaan kantor di depan mata. Simalakama, kalau tetap ikut kegiatan pasti kerjaan nggak selesai dan diomelin atasan. Tapi, kalau nggak ikut kegiatan di masyarakat, terancam hajatan di rumah saya nanti sepi dan “dilemahke putih” (baca: nggak dianggap sebagai warga). Jreeet!
Sialnya lagi, ketika pemerintah desa menggelar acara-acara tahunan, kayak lomba desa, gelar potensi budaya tingkat kabupaten, hingga pawai Agustusan, saya tetap diminta berkontribusi dalam kegiatan itu. Nggak cuma jadi pelaku saja, tapi pemain inti, yang merumuskan kegiatan dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar hingga paripurna.
Setelah semua kegiatan selesai dan sukses digelar, apa yang terjadi? Yap, betul, pemerintah setempat senyum sumringah, terlebih ketika dapat juara, pesta pora dong! Sementara, saya yang sudah rela dimarahin atasan di kantor demi “desa”, cuma dapat rasa lelah dan akhirnya dilupakan begitu saja. Jangankan digaji besar, ha wong dapat apresiasi saja tidak. Oh, gini…
Berawal dari sinilah, saya jadi semakin tahu salah satu alasan kenapa banyak kaum akademis yang tetap memilih kerja, menetap di kota, dan jarang pulang ke kampung halaman. Saya kira, mereka (baca: kaum akademisi) bukannya nggak peduli sama keadaan di desa, tapi lebih karena sistem pemerintah setempatlah yang acap kali kurang menghargai, mengapresiasi, dan blas nggak ngasih tukon rokok sama orang yang sudah rela “bali desa, mbangun desa”. Ini biang keroknya.
Ya, nggak sedikit aparatur setempat yang masih berpikir para lulusan sarjana dan magister ini mau dibayar murah untuk membangun desa (((Matanee))). Ironisnya lagi, orang yang berpikiran kayak gitu biasanya justru malah orang yang punya gaji gede tanpa kontribusi nyata. Saya menduga, bahwa saat ini jargon “bali desa, mbangun desa” dijadikan alat pemerintah setempat untuk “memanfaatkan” kaum akademis agar mau membantu program-programnya dengan upah minim atau bahkan tidak sama sekali.
Lho, bukannya itu sudah jadi tanggung jawab setiap warga negara untuk membangun desa bersama-sama? Katanya akademisi, kok pamrih sih? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu dong, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara, bukankah begitu?
Dobol!
Kalau sampai pertanyaan dan statement di atas keluar, wis lah, mending ayo baku hantam saja! Mbok pikir bapak, ibuku, nguliahke aku ora nganggo ragat? Dibela-belain jual pohon jati, sapi, kambing, dan gadai BPKB motor, lho, demi anaknya meraih gelar sarjana supaya hidup layak, lha kok disuruh mengabdi sama orang yang mentingin perutnya sendiri, nir-apresiasi. Apa gunanya kuliah kalau cuma mau dijadikan alat dan dibodohi aparatur setempat? Mending turu, Lik, ra risiko!
Maksud saya begini, gembar-gembor “bali desa, mbangun desa” tentu sah-sah saja, nggak ada yang melarang. Tapi, jargon ini juga harus dibarengi dengan tindakan dan kebijakan pemerintah setempat yang adil dong. Sudah seharusnya orang-orang yang “bali desa, mbangun desa” mendapat tempat dan hidup layak. Terlebih buat mereka yang tinggal di Yogyakarta (baca: DIY), kan punya Dana Keistimewaan tuh, daripada buat ngecet Tugu Pal Putih, mending dipakai buat tukon rokok kaum akademis yang rela tinggal di pelosok desa dan memperjuangkan nasib warga kampung dari serakahnya para pejabat korup di lingkungan masyarakat. Jelas, tepat sasaran, dan akurat.
Kalau pemerintah setempat masih gitu-gitu saja dan manut udele dewe, daripada bali desa mbangun desa, mending pergi ke kota, nanti kalau pulang kampung.. pamer harta! Yo ra?
Penulis: Jevi Adhi Nugraha
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Rumah di Desa, Terpencil, dan Jauh dari Tetangga Memang Menyiksa