Kemarin (10/12/2020), bersamaan dengan peringatan hari HAM sedunia, para paderi (imam) Katolik yang berkarya di tanah Papua membuat sebuah seruan. Mereka membuat live streaming dan membacakan pernyataan “Kekerasan Tidak Akan Menyelesaikan Permasalahan di Tanah Papua”. Yang berbicara mewakili 147 imam yang berkarya di Papua adalah Pastor John Bunay Pr.
“Kami menyuarakan rintihan hati nurani ibu-ibu hamil dan yang sedang menyusui, anak-anak kecil, orang tua dan anak muda, orang-orang yang sakit, yang buta, yang tuli dan yang lumpuh, semua yang tak berdaya. Mereka semua yang kini hidup dalam kecemasan dan ketakutan di seluruh tanah Papua, terutama di kampung-kampung pedalaman,” demikian bunyi pernyataan itu.
Mereka menyatakan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka mendorong terjadinya dialog dan perundingan antara TNI/Polri dan kelompok bersenjata.
Namun, bagian yang paling pedas disimpan untuk Gereja Katolik Indonesia, khususnya para uskup yang memimpin gereja Indonesia. Mereka mempertanyakan sikap diam gereja Indonesia terhadap persoalan Papua.
“Mengapa bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius, dan tuntas mengenai konflik terlama di Tanah Papua dalam rapat tahunan KWI? Ada apa dengan Tanah Papua ini?” demikian kata Pastor John Bunay, Pr.
“Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan dukacita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu, Lembantongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sedangkan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI.”
Para imam ini tidak hanya mempertanyakan sikap KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), namun juga para pemimpin gereja (uskup) dan para pemimpin kongregasi (tarekat) yang berkarya di Papua. Mereka pun diam juga.
Gereja Papua semakin menjadi gereja pribumi. Makin banyak imam adalah orang asli Papua (OAP). Namun dari empat keuskupan, tidak satu pun dipimpin oleh orang Papua. Hanya satu Administrator Apostolik yang dipimpin oleh OAP.
Orang yang mengerti sejarah tentu tahu bahwa Gereja Katolik Indonesia turut andil dalam Pepera 1969 yang menyatukan Papua Barat dengan Indonesia. Peranannya sangat mirip dengan waktu invasi Indonesia ke Timor Leste pada 1975. Banyak orang-orang Katolik yang berbakti kepada rejim Orde Baru terlibat dalam proses yang brutal ini.
Sangat tidak mengherankan bila gereja Katolik Indonesia bersikap diam terhadap semua hal yang terjadi di Papua. Bahkan gereja Indonesia sangat terlambat menanggapi pembunuhan pendeta dan katekis (guru agama) di Intan Jaya pada September dan Oktober lalu. Walau akhirnya Ketua KWI beraudiensi dengan Menko Polhukam untuk membahas persoalan itu, tapi itu dilakukan dengan low profile untuk menghindari perhatian.
Saya tidak tahu dari mana asalnya sikap ini. Namun, semalam saya membaca artikel dari Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ di majalah Hidup Katolik. Tulisan itu berjudul “Kita dan HRS”. Prof. Magnis mempersoalkan kejadian-kejadian seputar Habib Rizieq Shihab sepulangnya dari Arab Saudi.
Pendirian Prof. Magnis adalah bahwa soal HRS adalah soal umat Islam. Orang Katolik sebaiknya tidak turut campur. Namun orang Katolik sebaiknya bersikap mendukung pemerintah. Saya tertarik pada kalimat pembuka di satu paragraf yang dia tulis, “Dan satu hal mesti jelas: pemerintah dapat mengandalkan loyalitas kita.”
Saya melihat sikap politik yang amat sinis di sini. Kalau boleh saya gambarkan dengan kalimat saya sendiri: biarlah umat Islam saling berantem (dan mungkin saling bunuh juga), kita tidak ikut campur. Soal Rizieq adalah soal internal umat Islam.
Prof. Magnis juga menilai tinggi keberhasilan pemerintahan Jokowi, khususnya dalam menangani Covid-19 (catatan: kita justru terburuk di antara negara-negara di Asia Tenggara).
Tapi, itulah sikap para klerus dan sebagian besar orang Katolik Indonesia: loyal dan setia hingga ke bulu-bulunya kepada pemerintah yang berkuasa. Tidak mengherankan bila mereka diam bahkan ketika pekerja-pekerja gereja Katolik di Papua dibunuh dan terancam hidupnya.
Saya tahu, sebagian besar dari mereka bersorak ketika enam orang anggota FPI dibunuh oleh polisi. Mereka yang bersuara kritis ditenggelamkan sebagai pembela teroris. Hilang semua moral gereja yang melarang untuk membunuh sesama manusia apa pun alasannya.
Jangan mengira bahwa hanya orang Islam di Indonesia yang takut kepada orang Kristen. Jangan dikira hanya kalangan muslim yang terhinggap penyakit delusional terhadap orang Kristen dan Katolik.
Sesungguhnya, orang Kristen dan Katolik jauh lebih takut kepada umat Islam. Kultur ketakutan ini sedemikian mendalam. Sehingga, selalu ada kebutuhan untuk bergantung pada penguasa yang mau melindunginya. Syukur-syukur bisa sedikit menyetir kebijakannya.
Kultur ketakutan itulah yang menjadi pendorong utama pilhan “minus malum”–suatu sikap memilih setan. Dulu pada jaman awal Orde Baru, pilihan yang dibuat adalah antara kelompok Islam dan militer. Orang-orang Katolik memilih militer. Tahun kemarin pilihan antara Prabowo dan Jokowi, pilihannya kepada yang kedua. Sekalipun kemudian Jokowi berangkulan dengan Prabowo, mereka tetap setia.
Tidak ada jalan moral ketiga dalam minus malum. Karena dasar minus malum adalah memaksimalkan keuntungan yang lahir dari ketakutan. Ini adalah nafsu berkuasa, namun sadar kekuatannya kecil (dan pengecut juga!).
Kultur ketakutan ini terjadi pada jaman Orde Baru. Dan masih terjadi di jaman sekarang ini. Kultur ketakutan itu bangkit kembali ketika Ahok diturunkan dari kursi gubernur DKI oleh Rizieq dengan kekuatan massa. Exit poll pada pilpres 2019 memperlihatkan bahwa 93 persen orang Kristen/Katolik memilih Jokowi.
Kultur ketakutan itulah yang sangat hidup, terutama pada gereja Katolik Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak heran bila seperti yang dikatakan Prof. Magnis, loyalitas mereka dapat diandalkan. Hingga ke bulu-bulunya!
Gereja Katolik Papua harus berhadapan dengan kultur dan mental ketakutan ini. Tidak akan pernah Gereja Katolik Indonesia berdiri untuk berbela rasa dengan orang-orang Papua. Apalagi mempertahankan keadilan dan hak hidup orang-orang Papua.
Oleh karena itu, saya kira, pemikiran yang saya dengar dari beberapa imam dan suster di Papua, untuk memindahkan gereja Papua ke dalam Konferensi Waligereja Papua Nugini dan Kepulauan Salomon (Catholic Bishops Conference Papua New Guinea & Solomon Islands) menjadi sangat masuk akal.
Orang-orang Katolik Papua tidak akan pernah selamat dalam kultur ketakutan dan mencari aman sendiri yang hinggap dalam tubuh gereja Katolik Indonesia.
Kesetiaan mereka kepada penguasa adalah kesetiaan hingga ke bulu-bulunya.
Ilustrasi: Gereja Katolik di Agats, Asmat, Papua Barat. Oleh David Stanley via Wikimedia Commons.
BACA JUGA Mengapa Lulusan Fakultas Filsafat UGM Bisa Sukses Nyaris di Segala Bidang? dan tulisan Made Supriatma lainnya. Ikuti Made di Facebook.
