Memangnya kalau orang kabupaten minta gaji tinggi? Bukannya wajar kalau skill-nya memang di atas rata-rata? Mereka nggak boleh sejahtera gitu?
Ada sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan di Threads dari seseorang yang kira-kira begini, “sekelas orang Banyuwangi, fresh graduate, minta gaji Rp6–7 juta?” Kalimatnya berhenti di situ. Saya nggak tahu detail konteks lengkap dari kalimat itu. Apakah dia seorang HRD atau orang yang asal asbun, tapi yang jelas kalimatnya terdengar menarik, terutama frasa, “sekelas orang Banyuwangi.”
Bagi saya, frasa itu menarik karena ada sedikit sisi tendensius yang mengarah pada meremehkan. Sebab begini, kalau dari awal yang dipersoalkan itu tentang fresh graduate yang minta gaji Rp6-7 juta, maka kita bisa tarik konteksnya mulai dari pengalaman, kompetensi, jenis pekerjaan, skala perusahaan, hingga standarisasi gaji di industri tersebut. Semua itu jadi jelas untuk melihat pembanding soal gaji yang diminta.
Sementara ketika pembahasan mengarah pada nama daerah kabupaten kemudian disandingkan dengan frasa bernada meremehkan karena angka 6-7 juta dianggap terlalu tinggi, maka itu jadi satu hal yang berbeda. Akan muncul pertanyaan, “memangnya orang Kabupaten tidak boleh meminta gaji tinggi?”
Tidak sepenuhnya keliru
Dari kacamata ekonomi, mengaitkan soal nominal gaji dengan daerah tertentu nggak sepenuhnya keliru. Kita mengenal standardisasi UMR atau UMK yang berangkat dari konsep local labor market. Konsep yang menyebutkan bahwa pasar tenaga kerja terbentuk berdasarkan karakteristik ekonomi dari sebuah wilayah. Jadi, struktur upah di Jakarta tentu nggak sama dengan Banyuwangi.
Kenapa bisa berbeda? Sebab struktur tersebut dibentuk dari perbedaan biaya hidup, konsentrasi dan jenis industri, ketersediaan tenaga kerja, produktivitas, hingga kemampuan perusahaan membayar upah yang berbeda antar kawasan.
Kondisi itu yang membuat perusahaan di Kabupaten Banyuwangi menawarkan upah yang bisa jadi lebih rendah daripada perusahaan dengan posisi yang sama di Jakarta. Kalau seperti ini, semuanya masih bisa diterima secara ekonomi.
Tapi akan jadi persoalan ketika konteksnya bergeser dari soal struktur gaji dan tenaga kerja di tingkat lokal menjadi penilaian terhadap nilai ekonomi dari seseorang. Dari yang disampaikan dalam pertanyaan di atas, persepsinya seolah karena orang kabupaten, maka ia dianggap tidak layak mempunyai ekspektasi upah yang tinggi.
Misalnya saya yang asalnya dari Flores dengan UMR Rp2,6 juta sekian kemudian melamar posisi manajer perusahaan sekuritas di Jakarta, tentu yang saya ajukan gajinya ya di atas UMR Jakarta. Bahkan walaupun posisi yang saya lamar ada di Flores juga, saya pun mengajukan gaji di atas UMR Flores. Sebab saya tahu nilai ekonomi dari posisi manajer sekaligus kompetensi yang saya miliki.
Bias urban, yang bikin orang kabupaten kerap dianggap tidak pantas minta gaji di atas UMR
Sesat pikir seperti ini sebenarnya punya teori yang mendasarinya. Pertama adalah kecenderungan kita yang menempatkan daerah perkotaan merupakan pusat orang yang profesional dan berpendidikan dengan perusahaan yang skalanya nasional.
Di sisi lain, kabupaten dipandang sebaliknya dan sangat lekat dengan kehidupan yang apa adanya sehingga kesempatan ekonomi di dalamnya dianggap terbatas. Hierarki kedaerahan ini menjalar ke hierarki manusia, bahkan jadi justifikasi terhadap kualitas manusia yang ada di dalamnya. Inilah disebut dengan bias urban.
Padahal, mau dia hidup di mana pun, kalau seorang programmer secara pengalaman, kompetensi, dan pekerjaan yang dilamar punya nilai ekonomi misalnya 10 juta, ya nggak peduli mau di mana pun nilainya tetap sama.
Kedua, sesat pikir yang disebut dengan cost-of-living fallacy, yaitu saat biaya hidup di daerah atau kabupaten tertentu dijadikan satu-satunya patokan untuk menentukan berapa gaji yang pantas. “Oh Banyuwangi makanan murah, biaya kos murah, jadi gaji 3 juta cukup lah.”
Pikiran ini kelihatannya bener tapi salah. Sebab ada perbedaan antara biaya hidup yang dibutuhkan seseorang untuk hidup dan berapa nilai ekonomi dan kompetensi yang dihasilkan. Biaya hidup seseorang di Kabupaten Banyuwangi mungkin cuma 3 juta. Tapi kalau dia programmer, ya sangat wajar dia minta gaji Rp10 juta.
Kudu adil
Ketiga adalah sesat pikir yang bersumber dari warisan struktur ekonomi center-periphery. Jadi selama ini kita diperlihatkan bahwa kantor pusat perusahaan, industri finansial, pendidikan terbaik, media, dan pekerjaan profesional, ada di kota metropolitan. Efeknya, kita jadi terbiasa mengasosiasikan profesi bernilai tinggi dengan wilayah perkotaan.
Ini yang menjadi akar lahirnya geographic salary anchoring, yaitu nominal upah secara otomatis melekat pada lokasinya. Contoh ketika disebutkan upah Rp7 juta, maka umumnya dianggap biasa ketika itu disandingkan dengan Jakarta. Lain halnya ketika angka tersebut disandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, yang UMR-nya lebih kecil. Rasanya lebih besar.
Padahal kalau mau adil, perubahan dan pola ekosistem tenaga kerja sekarang, membuat lokasi pekerja semakin tidak relevan dengan nilai ekonominya. Apalagi sekarang ada banyak pekerjaan digital atau remote working.
Tentu semua ini nggak berarti setiap pencari kerja bisa sesukanya menyebut nominal berapa pun dan perusahaan seolah wajib mengikutinya. Kembali lagi, permintaan upah harus tetap didasarkan pada kompetensi, pengalaman, tanggung jawab posisi, standar upah dari sebuah industri, kondisi pasar, dan kemampuan perusahaan.
Tapi ya, bukan berarti mentang-mentang di kabupaten, lalu wajib murah. Tidak, tidak seperti itu. Kalau cara pikir itu dipegang layaknya kebenaran utama, tak mengagetkan kalau brain drain akan selalu terjadi. Nggak usah kaget kalau akhirnya daerah akan selalu kekurangan talenta. Ya dihargai aja nggak, mau gimana?
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Banyuwangi Kota yang Tak Pernah Ramah bagi Pekerja, Gajinya Rata dengan Tanah!
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
