Selama ini, saya mengenal Jember karena dua hal: Prol Tape yang masam legit dan Mas Anang Hermansyah yang ganteng maksimal. Namun, ada satu hal lagi yang bikin saya mengenal Jember. Tidak lain dan tidak bukan karena sifat rakus pejabat daerah Jember yang bisa dibilang nirlogika. Sifat rakus ini ditunjukkan ketika beberapa pejabat menerima honor dari pemakaman Covid-19. Honor pemakaman ini diterima Bupati, Sekretaris Daerah, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember.
Jumlah yang diterima adalah Rp70.500.000 setiap kepala. Jadi kalau ditotal, honor jajaran atas penanganan pandemi ini sebesar Rp282.000.000. Angka yang lumayan fantastis, apalagi honor ini diterima karena pemakaman jenazah korban Covid-19.
Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku honor tersebut telah diberikan kepada warga yang kurang mampu yang keluarganya meninggal karena Covid-19. Blio juga menjelaskan mengapa honor yang diterima mereka begitu besar. Lantaran, honor dari tim pemakaman tersebut senilai Rp100.000.
“Kenapa sekarang sampai Rp70 juta karena dihitung dari jumlah yang meninggal,” papar Hendy. Blio menambahkan, memang jumlah warga meninggal karena Covid-19 pada bulan Juni-Juli 2021 meningkat. Karena meningkat, maka jumlah honor yang diterima Hendy and the gang ikut meningkat.
Hendy terus membela diri dengan menilai dirinya mengikuti regulasi yang ada terkait tim pemakaman Covid-19. Hendy mengaku, honor yang diterimanya sebagai konsekuensi dari penanggung jawab yang bertugas memonitor pemakaman jenazah Covid-19. Sebagai penutup, blio menekankan bahwa tidak berharap untuk mendapat honor dari warga yang meninggal itu.
Baiklah, mari hela nafas sejenak. Fakta bajingan tentang honor ini memang mendidihkan darah. Namun, ini belum puncak situasi serba ra mashok.
Dua minggu sebelum tulisan ini tayang, saya membaca berita yang membuat hati miris. Honor bagi relawan pemakaman jenazah pasien Covid-19 selama enam bulan belum cair. Yakni bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, dan Juli. Akibat dari honor yang belum cair ini, sejumlah petugas pemakaman mengundurkan diri.
“Saya bulan satu dan dua belum digaji, bulan tiga digaji, bulan empat sampai sekarang belum,” kata Jk, salah satu petugas pemakaman saat dihubungi Kompas.com via telepon. Ngomong-ngomong, daerah mana, sih, itu? Kok, ngenes sekali situasinya?
Dan ternyata, daerah yang bermasalah itu adalah Jember. Sekali lagi Jember, kabupaten di mana para pejabat berbahagia menerima gaji puluhan juta dari pemakaman jenazah Covid-19. Puja-puji untuk Jember yang sangat pekok dalam menangani pandemi.
Enam bulan pemerintah Jember gagal membayar gaji relawan. Meskipun dinamai relawan, mereka juga butuh hidup. Sedikit apresiasi dari pemerintah berupa honor tidak melukai semangat “rela” mereka. Toh, selama aktif memakamkan jenazah, para relawan tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah.
Lha, kok, tiba-tiba kita mendengar kabar para pejabat mendapat honor dari pemakaman jenazah Covid-19. Bahkan secara hitungan per pemakaman, jumlahnya sama dengan relawan. Ketika relawan digaji berdasarkan jenazah yang dimakamkan, para pejabat itu digaji berdasarkan jumlah jenazah se-kabupaten.
Menggaji pejabat saja sudah cacat logika. Mereka memang berperan sebagai penanggung jawab. Namun, di saat yang sama, mereka tetap mendapat gaji sebagai pejabat, belum lagi tunjangan. Bukankah fungsi mereka adalah mengurusi hajat hidup masyarakat termasuk saat pandemi seperti ini?
Apalagi dengan menggaji mereka sama bahkan lebih besar dari relawan. Mereka tinggal ongkang-ongkang di dalam kantor, sedangkan relawan sibuk gali lubang kubur. Ketika kinerja mereka didukung jajaran sampai sekretaris pribadi, relawan hanya didukung dua tangan yang lelah mengevakuasi korban pandemi.
Bahkan di daerah yang dikenal sebagai “Do-It Yourself”, dana operasional Satgas Covid-19 diimbau menggunakan uang jimpitan. Lha opo tumon, kerja seorang satgas dan relawan dinilai seharga minimal seribu rupiah per hari?
Seberapa penting, sih, menggaji pejabat yang menjadi bagian dari tim pemakaman jenazah Covid-19? Seperti yang saya sebut di atas, para pejabat tidak kehilangan pekerjaan utama selama pandemi. Gaji mereka masih lebih dari cukup dan mereka mengerjakan tugas dengan privilese seorang pejabat.
Meski begitu, saya rasa, gaji ini memang tidak salah sasaran. Lantaran memang tujuannya mengapresiasi kerja para pejabat, kan? Kesalahannya pada logika menggaji pejabat ini. Dua ratus juta dikeluarkan demi mengisi dompet orang-orang kaya, ketika relawan di lapangan tidak menerima gaji. Apalagi kalau bukan pekok dan keparat namanya?
BACA JUGA Pemerintah yang Gagal Kendalikan Pandemi, kok, Malah Rakyatnya yang Disalahin? dan tulisan Prabu Yudianto lainnya.
