Baru-baru ini, saya baca tulisan jujur Mas Andreas Pebriawan yang berangkat dari keresahan orang banyak. Kurang lebih, Mas Andreas ini risau dan bertanya-tanya: kenapa, sih, berita soal survei elektabilitas capres udah banyak mencuat hari-hari ini? Padahal, pemilu masih bakal digelar 3 tahun lagi. Ya, itu pun kalau nggak ada “apa-apa”. Sebagai salah satu pekerja media yang belakangan ngurusin isu elektabilitas, saya merasa punya jawaban untuk pertanyaan dan kegelisahan Mas Andreas ini.
Sebelumnya, saya mau bilang terima kasih dulu sama Mas Andreas. Dengan protes ini artinya beliau peduli sama konten yang harusnya bisa lebih layak untuk disajikan kepada masyarakat. Iya, Mas, saya pun sepakat kalau masih banyak konten berfaedah lain yang bisa dijadikan berita. Namun, kenyataan yang ada, industri media tidak seindah dan semudah itu digambarkan. Kurang lebih ada lima alasan berita soal survei elektabilitas ini bermunculan sekarang, walaupun pemilu bahkan masih belum kelihatan hilalnya.
Pertama, untuk kita ketahui bersama bahwa konten berita tentang pemilu, capres, survei elektabilitas ini tinggi secara traffic. Orang yang baca atau nonton selalu ramai, walaupun saya nggak tahu mereka pada baca atau nonton sambil bersumpah serapah atau emang beneran menikmati. Yang jelas, traffic tinggi inilah yang membuat berita serupa diproduksi ulang terus-menerus. Karena, kondisi semacam akan lebih banyak iklan yg masuk dan duitnya jadi lebih banyak.
Kedua, karena potensi goreng isunya gede. Misal hari ini ada publikasi soal survei elektabilitas si A naik, si B turun. Hal sepele itu bisa ditarik ke mana-mana mulai dari komentar partai lawan, potensi koalisi, arah dukungan, dan banyak lagi. Judul-judul berita kayak “elektabilitas B naik, benarkah karena XYZ?” ini gurih banget buat dijadiin ladang duit. Pasalnya, lagi-lagi tubir politik ini traffic-nya selalu tinggi.
Ketiga, ini kalau kata pengamat politik yang juga punya lembaga survei politik, ngomongin elektabilitas jauh-jauh hari itu tujuannya supaya masyarakat aware sama siapa yang mereka pilih nanti pas pilpres. Ada benernya sih, tapi menurut saya pribadi ini sebenernya nggak etis. Sama kayak argumen Mas Andreas, saat pandemi gini banyak orang yang paceklik, mikir hidupnya hari demi hari aja udah mumet, nyari makan aja susah, tapi malah disuguhi tontonan yang memperlihatkan betapa ambisiusnya orang rebutan kekuasaan. Ini apa nggak sama aja dengan konten YouTube yang isinya pamer kekayaan di hadapan orang-orang miskin?
Keempat, benar yang dibilang Mas Andreas, berita soal survei elektabilitas kayak gini emang yang dapat manfaat langsung cuma yang berkepentingan menggalang suara: partai politik dan kroco-kroconya. Berita semacam ini selain mereka gunakan untuk mengetahui posisi mereka di mana, juga untuk membidik media mana yang bisa dijadiin corong kampanye “terselubung” buat mereka. Nggak usah munafik dan pura-pura nggak tahu, kebanyakan media memang tidak netral. Berita pesenan berkedok “kerja sama” itu nyata adanya.
Kelima, wartawan di kebanyakan media tidak punya kuasa untuk menentukan konten apa yang akan naik. Jadi, ya, Mas Andreas, sekalipun mereka lulusan terbaik Ilmu Komunikasi di kampusnya, khatam etika jurnalistik, dan tau tugas-tugas mereka sebagai jurnalis secara moral, tapi itu semua nggak ada artinya ketika meja redaksimu pakai paku dari golongan tertentu yang turut mengepulkan dapurmu. Jadi sekalipun mereka tahu kalau berita elektabilitas ini nggak begitu bermanfaat buat masyarakat, mereka hanya akan menyimpannya dalam pikiran, dan segera sirna di hadapan meja redaksi yang penuh “orderan”.
Sumber Gambar: Unsplash.com
