MOJOK.CO – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan rasa tidak aman bagi warga negara. Seorang presiden saja bisa disadap, bagaimana nasib rakyat kecil atau orang biasa seperti kita?
Kasus yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah tersangka lain ini dibuka lewat temuan sistem Lawful Interception Management System (LISM). Sistem tersebut sejatinya adalah instrumen resmi milik negara. Ia dirancang legal untuk membantu aparat penegak hukum mengusut kejahatan berat berdasarkan prosedur yang sah.
Namun, teknologi canggih selalu membawa paradoks: alat yang sama persis bisa berubah menjadi pisau bermata dua ketika berada di tangan oknum yang salah.
Ketika ruang privat para elite saja bisa diterobos, kecemasan publik menjadi sangat beralasan. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: kalau presiden bisa disadap, bagaimana dengan perlindungan data pribadi rakyatnya?
Di sinilah apa yang disebut sebagai chilling effect (efek gentar) bekerja secara nyata. Orang-orang mungkin nggak berani mengkritik, memprotes ketidakadilan di lingkungan sekitar karena khawatir percakapan mereka dipantau.
Rasa diawasi, bahkan tanpa perlu ada tindakan penangkapan langsung, sudah cukup ampuh untuk memaksa orang melakukan sensor diri. Perlahan tapi pasti, ruang-ruang demokrasi menyempit, digantikan oleh rasa curiga dan ketakutan.
Jauh sebelum kehebohan penyadapan ini, warga sudah akrab dengan teror kebocoran data. Belum lama ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disibukkan dengan pengusutan jual-beli data pribadi.
Dalam kasus penipuan daring, informasi personal warga bahkan kerap disalahgunakan untuk melancarkan rekayasa jahat. Di tengah pengalaman-pengalaman buruk itu, wajar jika publik mendesak transparansi: siapa sebenarnya yang memegang kunci akses atas informasi privat kita, untuk apa akses itu digunakan, dan kepada siapa kita bisa meminta pertanggungjawaban?
Melindungi warga negara dari penyadapan dan kebebasan berpendapat
Padahal, UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat sekaligus perlindungan atas diri pribadi dan rasa aman. Dua jaminan konstitusional ini tidak bisa dipisahkan.
Warga berhak membicarakan berbagai persoalan publik, mengkritisi kebijakan pejabat, atau melaporkan kecurangan tanpa cemas percakapan mereka direkam diam-diam untuk kemudian dijadikan alat penekanan.
Saat rapat-rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan kepolisian berlangsung, substansi terpenting yang harus dijawab bukanlah sekadar siapa yang memerintahkan dan apa motif politik di baliknya. Lebih dari itu, negara harus membuka secara transparan bagaimana penggunaan alat sadap diawasi secara ketat.
Warga juga berhak memiliki jalur pengaduan yang aman serta jaminan pemulihan ketika hak privasi mereka dilanggar.
Sebab, pada akhirnya, warga negara seharusnya tidak perlu merasa cemas atau meraba-raba tombol hapus hanya karena mengetik kritik terhadap pengelola negara—baik lewat status terbuka di media sosial maupun pesan sunyi di grup privat.
Ruang digital seharusnya menjadi tempat rakyat menagih janji, bukan justru bersembunyi karena takut diawasi. Rakyat tidak boleh dibebani oleh rasa takut bahwa curhatannya justru balik mengancam keselamatan dirinya. (*)
