Menteri Keuangan kembali berganti. Presiden Prabowo mencopot Purbaya Yudhi Sadewa setelah sekitar satu tahun menjabat, lalu digantikan Suahasil Nazara. Pergantian ini membuat Indonesia memiliki tiga menteri keuangan dalam waktu kurang dari dua tahun.
Tentu saja, mengganti menteri merupakan hak presiden. Namun, jika posisi sepenting Menteri Keuangan terlalu sering berganti, publik pantas bertanya: apakah yang bermasalah orangnya atau arah kebijakan pemerintahnya?
Pertanyaan ini penting karena Menteri Keuangan bukan sekadar penjaga brankas negara. Keputusan yang diambilnya berpengaruh langsung terhadap pajak, subsidi, transfer ke daerah, pembangunan fasilitas publik, hingga kemampuan pemerintah membayar berbagai program yang telah dijanjikan. Ketidakpastian pada posisi ini pada akhirnya juga menghadirkan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat.
Apalagi, pemerintah sedang menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Berbagai program prioritas membutuhkan anggaran besar, sedangkan kesehatan APBN harus tetap dijaga. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi melaju kencang, tetapi pada saat yang sama harus mempertahankan kepercayaan pasar dan memastikan defisit tidak melewati batas.
Menteri Keuangan baru bukan solusi?
Dalam situasi seperti ini, mengganti menteri memang dapat dipresentasikan sebagai penyegaran. Namun, pergantian orang tidak akan banyak berarti jika pemerintah sendiri belum tegas menentukan prioritas. Menteri Keuangan mana pun akan kesulitan menjaga APBN apabila semua program dianggap mendesak, semua janji harus segera diwujudkan, tetapi tak ada keberanian untuk mengatakan bahwa kemampuan negara terbatas.
Suahasil Nazara telah menyatakan komitmennya menjaga defisit anggaran tetap di bawah tiga persen. Pernyataan tersebut penting, tetapi pekerjaan sesungguhnya jauh lebih berat. Ia bukan hanya harus menjaga kredibilitas APBN, melainkan juga menghadapi tekanan untuk membiayai ambisi politik pemerintah.
Karena itu, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan menghadirkan menteri baru. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik arah kebijakan ekonominya: program apa yang benar-benar menjadi prioritas, dari mana pembiayaannya berasal, dan program mana yang harus ditunda jika kondisi keuangan tidak memungkinkan.
Indonesia tidak kekurangan ekonom yang mampu menghitung pemasukan dan pengeluaran negara. Yang lebih sering kurang justru keberanian politik untuk menerima bahwa uang negara bukan sumber daya tanpa batas.
Menteri Keuangan boleh berganti. Namun, apabila pemerintah terus mengubah arah dan membebankan seluruh ambisinya kepada APBN, kita mungkin akan kembali melihat pergantian berikutnya—sementara persoalan yang sebenarnya justru tak tersentuh. (**)
BACA JUGA: Purbaya dipecat nggak bikin dia sedih, tapi MALAH LEGA terbebas dari PETAKA BOS TOXIC
