MOJOK.CO – Nama Sri Mulyani sempat mencuat masuk daftar Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun akhirnya ia batal masuk dan akan fokus untuk mengelola keuangan negara tercinta.
Sebelumnya, para sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) datang ke KPU untuk menyerahkan daftar nama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Ada lima nama menteri dalam Kabinet Kerja masuk dalam daftar tersebut. Dua nama diantaranya merupakan menteri nonpartai, yakni Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Moeldoko ditunjuk sebagai salah satu wakil ketua TKN, sementara Sri Mulyani masuk sebagai Dewan Pengarah TKN.
Mengenai hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, berpendapat tidak masalah jika ada menteri yang masuk ke Timses Jokowi-Ma’ruf. Namun ia meminta menteri yang bergabung tersebut harus memilih salah satu, tetap menjadi menteri atau Timses?
Fadli Zon mengungkapkan, bukankah selama ini Jokowi ingin para menterinya fokus dalam pekerjaan. Lah, kalau dobel pekerjaan kan jadi nggak fokus. Selain itu, agar tidak muncul konflik kepentingan, lebih baik memilih salah satu saja.
Walau namanya sempat disebut dalam daftar tim kampanye, namun Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku akan menjalankan perintah dari Presiden Jokowi untuk tetap fokus menjaga tanah air.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menyebutkan, Sri Mulyani masih dibutuhkan oleh Presiden Jokowi untuk mengawal ekonomi nasional dari ketidakpastian global.
Mengingat kondisi ekonomi global yang sangat dinamis dan pengelolaan APBN dan Keuangan Negara yang membutuhkan perhatian penuh dari Menteri Keuangan.
Sebelumnya, nama Sri Mulyani masuk dalam TKN karena ia dinilai mampu memberi rekomendasi terkait ekonomi. Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding menjelaskan, tugas Sri Mulyani sebagai Dewan Pengarah hanya memberikan beberapa rekomendasi terkait program Jokowi-Ma’ruf. Serta dalam praktik kerjanya nanti, hanya memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan, jadi tidak menguras energi dan tidak mengganggu tugas Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Batalnya Sri Mulyani masuk Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Amin, dinilai Ormas Projo sudah tepat.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengungkapkan, “Baguslah. Sudah seharusnya begitu. Menteri Keuangan kan punya tanggung jawab sangat besar dalam mengelola keuangan negara apalagi di tengah ketidak pastian kondisi ekonomi global”.
Budi Arie memandang kondisi ekonomi sedang penuh guncangan. Beberapa diantaranya karena ada perang dagang antar negara besar, tekanan kurs, neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan serta defisit APBN. Hal ini perlu dikelola secara bijaksana.
Oleh karena itu, akan sangat baik jika Menteri Keuangan dan seluruh jajaran pemerintah yang mengelola anggaran besar untuk tidak menjadi partisan. Pasalnya, pemerintahan yang bersih dan bekerja nyata sudah tertanam di sanubari rakyat. Sehingga tidak elok rasanya jika dikotori dan dinodai dengan kepentingan sempit serta jangka pendek.
Dalam sebuah organisasi apa pun, sosok bendahara sifatnya memang penting atau bahkan krusial. Kerjaannya banyak dan njelimet untuk mengelola keuangan. Apalagi kalau ternyata organisasinya adalah negara. Terus memilih untuk dobel kerjaan? Hah, lha ya mbok wis. Sri Mulyani fokus biar utang negara nggak tambah banyak aja. Ini sudah nambah Rp1.600 an triliun loh ya~ (A/L)