MOJOK.CO – Tanpa diduga, Puan Maharani dan dua politisi PDIP mengkritik kebijakan Pemerintahan Jokowi soal penanganan pandemi. Lah? Dapaniya?
Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu kredo yang barangkali jadi patokan Puan Maharani dan dua politisi PDIP, yakni Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu, ketika tiba-tiba mengkritik beberapa kebijakan Pemerintahan Jokowi soal penanganan pandemi.
Ada tiga kritik yang berbeda dan cukup mengejutkan mengingat Presiden Jokowi selama ini nggak kurang-kurang mendapat dukungan dari legislatif.
Effendi Simbolon misalnya, mengkritik soal kebijakan Pemerintahan Jokowi yang tak segera menetapkan UU Karantina. Anggota Komisi I DPR RI itu tanpa tedeng aling-aling menyalahkan Pemerintahan Jokowi.
“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita seharusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM,” kata Effendi Simbolon.
Menurutnya, dengan setengah-setengah menerapkan karantina, ongkos yang harus dikeluarkan negara jadi lebih besar dari seharusnya.
“PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes Belanja. Dengan hasil nol. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja,” tambah Effendi.
Di sisi lain, Masinton Pasaribu mengkritik menteri-menteri dan pejabat di Pemerintahan Jokowi. Bahkan, meski tidak menyebut nama, Masinton terkesan menyentil Luhut Binsar Panjaitan dan pejabat-pejabat di bawah Jokowi.
“Ada menko yang ditunjuk sebagai koordinator dalam penanggulangan Covid di beberapa provinsi dan mengkoordinir penerapan PPKM, justru hasilnya di beberapa provinsi yang dikoordinir malah terjadi lonjakan dan fasilitas medis untuk perawatan tidak siap,” kata Masinton.
Selain itu, Puan Maharani juga ikut naik panggung dengan mengkritik soal aturan-aturan dari Pemerintahan Jokowi yang tidak jelas. Salah satunya adalah soal aturan makan 20 menit selama PPKM level 4.
“Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci,” kata Puan Maharani.
Puan Maharani pun mengkhawatirkan, kalau aturan semacam ini tidak dijelaskan secara rinci, hal tersebut bakal jadi lelucon di masyarakat.
“Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan, dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat. Saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” kata Puan lagi yang sepertinya memang sudah agak berpengalaman soal itu.
Munculnya kritik dari Puan sebagai Ketua DPR RI tentu jadi kabar yang lumayan mengejutkan. Setelah prank soal sumbangan 2 triliun, 11 triliun, dan prank PPKM yang diperpanjang, banyak orang masih ragu, ini termasuk prank juga atau memang murni kritik.
Ya maklum tho, ketiganya adalah politisi PDIP, masih satu spektrum dengan koalisi Pemerintahan Jokowi. Masih satu induk partai gitu, kok temen makan temen sih? Malah nggak dibelain?
Meski begitu, tugas DPR RI pada dasarnya ya memang begitu itu. Mereka adalah perwakilan yang seharusnya mengkritik pemerintah kalau dirasa ada kebijakan-kebijakan absurd. Dan setelah melihat arus rakyat mulai berbalik pada mengkritik Pemerintahan Jokowi, tiba-tiba saja DPR RI yang tadinya adem ayem, ikut-ikut mengkritik.
Agak sulit sebenarnya berprasangka baik dengan sikap para politisi PDIP ini tanpa melihat ini sebagai ranah urusan politis.
Apalagi kalau mengingat kritik ini baru hadir belakangan-belakangan. Lah kemarin-kemarin para anggota DRP RI ngapain aja?
Nggak mungkin dong mereka sibuk bikin ucapan untuk Gresysia Polii dan Apri Rahayu yang dapat emas Olimpiade Tokyo kemarin, sampai nggak sempet melihat celah kebijakan absurd dari Pemerintahan Jokowi. Nggak mungkin laaah.
Satu-satunya hal yang bisa dibaca adalah ini ada urusannya dengan kontestasi pada Pemilu dan Pilpres 2024 nanti.
Ketika baliho Puan Maharani sudah menyebar ke mana-mana, masih banyak orang yang nyoblos PDIP karena kehadiran Jokowi. Tanpa Jokowi, PDIP belum tentu bisa sesukses sekarang dalam menjaring suara.
Problemnya adalah di Pemilu 2024 nanti Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi (kalau aturan 3 periode nggak ada lho ya), artinya reputasi Jokowi untuk menjaring suara sudah tidak lagi berguna.
Oleh sebab itu, cukup masuk akal kalau Puan Maharani dan mesin politiknya bernama PDIP ini perlu membuat garis batas dengan citra Jokowi. Kalau mereka memang mau mengusung Puan maju sebagai salah satu bakal calon presiden, ya citra Puan harus dipoles sendiri. Nggak bisa kok pakai embel-embel yang nyantol sama nama besar Jokowi.
Garis batas ini tanda-tandanya sudah jelas kelihatan kok ketika Puan Maharani dan PDIP pusat menyentil Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Pak Gubernur Jateng itu dianggap curi start karena mulai muncul isu mau maju sebagai bakal calon presiden.
Setelah segregasi citra ke Ganjar Pranowo sudah dilakukan, segregasi selanjutnya dilakukan lagi. Dan kali ini strateginya adalah dengan membuat citra kalau Puan Maharani BERBEDA dengan Jokowi. Caranya? Hayaaa dengan mengkritiknya di depan publik.
Kritik apa? Ya bebas. Apapun. Pokoknya tunjukkan bahwa Puan Maharani adalah entitas yang mandiri dan kuat. Sama kuatnya dengan Jokowi.
Tidak hanya terhadap Jokowi sebenarnya tanda-tanda Puan mulai kelihatan ingin naik kelas dari panggungnya selama ini.
Beberapa bulan kemarin, Puan bahkan sempat meminta Sekjen DPR RI untuk meninjau ulang soal rencana fasilitas isoman terpusat bagi pejabat-pejabat di lingkungan DPR RI. Rencana yang bakal bikin anggota DPR RI bakal dapat fasilitas hotel bintang tiga kalau ternyata ada yang positif Covid-19 itu disentil Puan.
Ya, kamu tak salah baca. Puan mengkritik rencana yang bisa mengistimewakan dirinya sendiri.
Hm, benar-benar sebuah perubahan sikap yang menarik tentunya.
Hanya saja, kalau boleh usul Mbak Puan. Mbak Puan apa nggak mau ngritik pejabat-pejabat publik yang pasang baliho di mana-mana? Itu lho, Mbak, yang pakai embel-embel sayap kebhinekaan itu lho.
Soalnya gini, Mbak. Duit untuk pasang baliho yang nilainya bisa ratusan juta itu kan bakal lebih mashoook kalau dipakai buat membantu penanganan pandemi. Ya tapi itu cuma usul aja sih. Nggak didengerin sekarang juga nggak apa-apa kok.
Dengerinnya nanti pas kampanye juga nggak apa-apa. Santai aja. Rakyat juga udah terbiasa kok.
BACA JUGA 4 Alasan Puan Adalah Ketua DPR RI Terbaik Sepanjang Sejarah atau tulisan Ahmad Khadafi lainnya.