Polisi DPO-kan Veronica Koman Meski Sudah Ditegur PBB untuk Tak Kriminalisasi Pejuang HAM

MOJOK.CO – Dukungan internasional, termasuk dari PBB, terus mengalir kepada pengacara HAM Veronica Koman. Tapi, Polda Jawa Timur tetap jalan terus.  

Polda Jawa Timur mempergiat perburuannya dengan menetapkan Veronica ke dalam daftar pencarian orang (DPO) pada Jumat (20/9). Polisi juga mengklaim telah mengirimkan permohonan red notice kepada Interpol di Prancis untuk membantu melacak keberadaan Veronica.

Tindakan ini diambil setelah Veronica tak memenuhi dua kali panggilan pemeriksaan Polda Jawa Timur yang dikirimkan ke alamat Veronica di Indonesia maupun di luar negeri. Saat ini Veronica diduga tengah berada di Sydney, Australia. Dilansir dari CNN Indonesia, polisi sempat memberi toleransi waktu selama lima hari hingga Rabu (18/09), tetapi panggilan tersebut tidak dipenuhi Veronica hingga terbitlah DPO dengan nomor DPO/37/IX/RES.2.5/2019/DITRESKRIMSUS.

Polda Jawa Timur tampaknya benar-benar berambisi menangkap Veronica. Penetapan sebagai DPO adalah langkah kesekian setelah polisi mencabut paspor, menggeledah rumahnya di Jakarta, serta menyelidiki dan memblokir rekening bank Veronica.

Di Twitter, pada 14 September Veronica Koman membuat rilis yang menyebut bahwa polisi sedang melakukan pembunuhan karakter karena penggeledahan rekening tak relevan dengan pelanggaran UU ITE yang sedang disangkakan kepadanya. Selain itu, ia menganggap polisi bukannya menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, malah mematikan penyampai pesan yang mengabarkan situasi di Papua, yang Vero sebut sebagai “salah satu wilayah paling ditutup di dunia.”

Penetapan Veronica Koman sebagai tersangka kasus hoaks dan provokasi membuat ahli independen di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mendesak pemerintah Indonesia mencabut status tersangkanya. Desakan tersebut ditolak oleh pemerintah dengan alasan pemerintah menganut prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan asas praduga tak bersalah.

Dukungan dari aktivis HAM internasional juga mengalir kepada Veronica.

Menurut laporan The Guardian pada 17 September, pemerintah Australia menolak menjawab apakah mereka akan ikut memburu Veronica.

Red notice ini adalah permintaan kepada International Criminal Police Organization (Interpol), organisasi kepolisian yang menaungi 190 negara, di Prancis untuk bahu-membahu melacak tersangka kriminal yang berada di luar negeri.

Serangkaian tindakan intimidatif kepolisian tidak cukup untuk membungkam Veronica untuk berhenti memberikan infomasi-informasi terkini tentang Papua. Ia tetap aktif di Twitter, memberikan informasi terkini soal kasus Papua. Salah satunya, tentang penangkapan orang-orang Papua yang masih terjadi hingga Jumat (20/09).

Ia juga masih sempat-sempatnya membagikan poster debat soal Papua antara Dandhy Laksono dan Budiman Sudjatmiko dengan menambahkan caption yang tetap mengadvokasi masyarakat Papua: “The West Papua movement is not a separatist movement. It’s about unfinished decolonisation, it is for self-determination.”

Veronica Koman dibelit kasus dugaan menyebarkan twit hoaks dan provokasi terkait peristiwa rasialisme di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya. Sejauh yang kami telusuri, meski polisi sudah menyebut mana twit yang bermasalah, penjelasan kenapa twit itu disebut hoaks tidak begitu terang.

BACA LAGI Veronica Koman Dijadiin Tersangka karena Nyebarin Hoaks, Kok Kominfo dan Puspen Nggak? atau artikel Audian Laili lainnya.